Pernahkah kita melihat ujaran kebencian terhadap seorang tokoh politik Indonesia di media sosial? Atau merasa suatu kebijakan pasti buruk karena hampir semua unggahan yang kita temui menyampaikan hal serupa? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat benar-benar memahami suatu peristiwa berdasarkan fakta, atau justru membentuk pemahaman berdasarkan opini yang terus-menerus mereka terima? Tanpa disadari, terkadang penilaian kita terbentuk bukan semata-mata berdasarkan realitas, melainkan juga berdasarkan apa yang kita lihat dan dengar dari media sosial.
Di era digital, media sosial bukan lagi sekadar ruang untuk berbagi foto, video, atau kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi tempat masyarakat memperoleh berbagai informasi, termasuk mengenai perkembangan politik. Berbagai narasi dan isu politik dapat dengan mudah tersebar luas melalui unggahan, komentar, video, hingga potongan pernyataan tokoh publik. Di tengah cepatnya arus informasi tersebut, buzzer politik menjadi salah satu pihak yang turut memengaruhi cara masyarakat memandang sesuatu persoalan.
Buzzer politik umumnya merujuk pada pihak yang secara aktif menyebarluaskan informasi politik melalui media sosial untuk memperkuat atau memperlemah narasi tertentu mengenai suatu isu maupun tokoh politik. Aktivitas ini sering kali dilakukan melalui akun anonim dan dapat melibatkan penyebaran narasi secara berulang untuk memengaruhi opini masyarakat (Budihardjo dkk., 2020). Dalam situasi seperti ini, opini bisa terasa seperti kebenaran ketika dipercayai oleh banyak orang.
Fenomena ini lebih menarik jika dikaitkan dengan pemikiran salah satu tokoh filsafat yaitu Aristoteles mengenai sesat berpikir (fallacy). Dalam karyanya Sophistical Refutations, Aristoteles membahas berbagai bentuk argumentasi yang tampak meyakinkan, tetapi sebenarnya mengandung kekeliruan dalam penalarannya (Krabbe, 2012). Pemikiran ini relevan untuk memahami bagaimana suatu narasi dapat memengaruhi masyarakat, meskipun belum didukung oleh argumentasi atau bukti yang memadai. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan dalam kajian logika sehingga melahirkan berbagai istilah sesat berpikir yang dikenal sekarang.
Dalam konteks buzzer politik, dua bentuk sesat berpikir yang relevan untuk memahami fenomena ini adalah ad populum dan ad verecundiam (Dowden, t.t.). Keduanya menunjukkan bagaimana suatu opini dapat terlihat benar bukan karena kekuatan argumentasi atau faktanya, melainkan karena cara opini tersebut disampaikan dan diterima oleh masyarakat.
Ad Populum: Sesuatu Dianggap Benar karena Banyak yang Percaya
Ad populum merupakan bentuk sesat berpikir ketika suatu opini dianggap benar hanya karena dipercaya atau didukung oleh banyak orang. Di media sosial, hal ini dapat terlihat ketika unggahan politik dipenuhi komentar negatif dan dibagikan oleh banyak akun sehingga pembaca menganggap suatu kebijakan memang buruk. Padahal, banyaknya dukungan atau penolakan tidak otomatis membuktikan kebenaran suatu opini.
Dalam fenomena buzzer politik, pengulangan narasi secara masif dapat menciptakan kesan bahwa suatu opini merupakan kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Akhirnya, masyarakat berpotensi mengikuti opini mayoritas tanpa memeriksa fakta yang mendasarinya. Pola ini juga berkaitan dengan kajian mengenai polarisasi media sosial di Indonesia (Lim, 2017).
Ad Verecundiam: Dianggap Benar karena yang Bicara Tokoh Berpengaruh
Ad verecundiam berkaitan dengan penggunaan otoritas sebagai dasar untuk menerima suatu klaim. Sesat berpikir ini terjadi ketika suatu pernyataan dianggap benar hanya karena disampaikan oleh seseorang yang dianggap berwibawa, tanpa mempertimbangkan relevansi otoritas atau bukti yang mendukungnya.
Dalam informasi politik di media sosial, figur publik dapat memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami suatu isu. Ketika seorang tokoh yang dikagumi menyampaikan opini politik, sebagian orang mungkin langsung memercayainya tanpa memeriksa sumber informasi atau mempertimbangkan argumen lain.
Padahal, popularitas dan kewibawaan seseorang tidak selalu menjamin kebenaran pernyataannya. Bahkan, seseorang yang ahli dalam bidang tertentu belum tentu memiliki kompetensi yang sama di bidang lainnya. Oleh karena itu, pernyataan siapa pun tetap perlu dinilai berdasarkan argumentasi dan bukti yang mendukungnya.
Opini, Persepsi, dan Realitas
Pemikiran Aristoteles mengenai sesat berpikir mengingatkan bahwa sesuatu yang tampak meyakinkan belum tentu memiliki dasar yang benar. Dalam fenomena buzzer politik, masyarakat dapat diarahkan untuk menerima suatu narasi melalui opini mayoritas maupun pengaruh dari figur yang dihormati. Realitas sebenarnya tidak berubah. Yang berbeda adalah cara masyarakat menerimanya, terutama ketika suatu narasi ditelan mentah-mentah tanpa dipertanyakan.
Di sinilah pentingnya membedakan antara opini dan fakta. Opini merupakan pandangan seseorang mengenai suatu hal, sedangkan fakta berkaitan dengan keadaan atau peristiwa yang dapat diperiksa kebenarannya. Opini boleh berbeda di setiap orang, tetapi bukti tetap diperlukan untuk memahami suatu persoalan secara utuh.
Belajar Berpikir Sebelum Memercayainya
Fenomena buzzer politik memperlihatkan bahwa kemampuan berpikir kritis menjadi semakin penting di tengah derasnya informasi di media sosial. Masyarakat tidak hanya membaca, melihat, atau membagikan berbagai informasi, tetapi juga perlu memeriksa bukti, membandingkan berbagai perspektif, dan menilai argumentasi secara rasional.
Pada akhirnya, pemikiran Aristoteles mengenai sesat berpikir dapat menjadi pengingat bahwa kebenaran tidak seharusnya ditentukan oleh seberapa keras suatu informasi disuarakan, seberapa banyak orang yang mendukungnya, atau seberapa berpengaruh orang yang menyampaikannya.
Di tengah dunia digital yang dipenuhi berbagai narasi, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu cara agar masyarakat tidak sekadar mengikuti opini mayoritas, tetapi juga mampu memahami realitas dengan lebih bijak.
Sumber
Budihardjo, Winarno, Zuhri, Malihah, Syaifuddin, & Cahyono. (2020). Hoax and hate speech: Social media and the rise of tribal nationalism in 2019 Indonesia presidential election. Proceedings AICIS 2019 (EAI). https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.1-10-2019.2291662
Dowden, B. (t.t.). Fallacies. Internet Encyclopedia of Philosophy. https://iep.utm.edu/fallacy/
Krabbe, E. C. W. (2012). Aristotle’s On Sophistical Refutations. Topoi, 31(2), 243-248. https://doi.org/10.1007/s11245-012-9124-0
Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies, 49(3), 411-427. https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188

Ditulis oleh:
Anisa Destria Ghita
Mahasiswa Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia yang tertarik pada isu media sosial, politik, dan filsafat.
Instagram: @aniceyeah._









Tinggalkan Balasan