Acara ini menghadirkan Kang Dadan Aminudin Latif. Ia dikenal sebagai penggiat budaya sekaligus pemilik Saung Kopi Hawwu. Sosok yang sudah lama menaruh perhatian pada relasi antara usaha, komunitas, dan nilai hidup khas masyarakat Kuningan.

Kang Dadan menyampaikan bahwa bisnis yang kuat bertumpu pada landasan yang lebih dalam daripada sekadar angka keuntungan. Baginya, arah sebuah usaha dipengaruhi oleh cara pelakunya memahami etika, relasi sosial, dan warisan budaya.

“Bisnis itu bukan sekadar jualan, tapi bagaimana kita menjaga nilai, membangun hubungan, dan memberikan manfaat bagi sekitar. Di sanalah budaya turut berperan,” ujar Kang Dadan kepada para peserta. Pernyataan ini menjadi titik tekan dari keseluruhan diskusi, menantang mahasiswa untuk tidak terjebak pada pola pikir komersial yang sempit.

Saung Kopi Hawwu: Ruang Ngopi yang Jadi Ruang Berkembang

Pemilihan Saung Kopi Hawwu sebagai lokasi bukan keputusan seremonial semata. Hawwu sudah dikenal sebagai titik temu berbagai komunitas kreatif, seniman, hingga pelaku UMKM. Ruang ini memperlihatkan bagaimana bisnis dapat tumbuh tanpa meninggalkan akar budaya, sekaligus menjadi pengingat bahwa kewirausahaan lokal bisa berperan dalam memperkuat identitas daerah.

Dalam banyak kesempatan, Hawwu tidak hanya berfungsi sebagai kedai kopi. Tempat ini menjadi laboratorium sosial, tempat orang bertukar gagasan, mengasah sensitivitas terhadap lingkungan, dan mempelajari cara keberlanjutan bisa hadir lewat praktik bisnis yang sederhana.

Mendorong Entrepreneur Muda yang Berkarakter

Kuliah umum ini memberi mahasiswa pemahaman bahwa membangun usaha yang layak bukan hanya soal kemampuan manajerial atau strategi pemasaran. Ada dimensi nilai yang ikut menentukan ketahanan sebuah bisnis dalam jangka panjang. Mahasiswa didorong untuk melihat dunia usaha sebagai arena membentuk peradaban yang menghargai martabat, bukan sekadar pasar yang mengonsumsi produk.

Acara ditutup dengan sesi diskusi terbuka. Mahasiswa UMKuningan menyampaikan refleksi dan pertanyaan seputar etika dagang, identitas lokal, dan tantangan entrepreneur muda di tengah arus bisnis global. Dari sana terlihat bahwa kuliah umum ini tidak hanya memperkaya teori, tetapi memicu cara pandang baru tentang bisnis dan budaya.

Kegiatan ini juga mempertegas komitmen UMKuningan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan zaman sekaligus berakar pada nilai lokal. Sebuah langkah kecil namun penting untuk menumbuhkan generasi pelaku usaha yang berpikir kritis, beretika, dan mampu merawat nilai-nilai yang membentuk masyarakat Kuningan.

Sejak awal pertemuan, kelas langsung berdenyut. Mahasiswa BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) yang biasanya berkutat pada tata bahasa dan percakapan dasar, mendadak diajak memasuki semesta Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, dan Joko Pinurbo. Sosok-sosok besar dalam khazanah sastra Indonesia itu terasa baru dan memicu rasa ingin tahu mahasiswa Vietnam.

“Puisi itu seperti puzzle. Kadang sederhana, tapi makin dibaca, makin rumit,” ujar salah satu mahasiswa. Satu kalimat yang membuat seisi kelas tertawa setuju, tapi sekaligus membuka ruang diskusi yang hidup.

Kelas yang Penuh Tawa dan Kejutan

Energi kelas mencair begitu cepat. Mahasiswa membaca puisi secara bergantian, sering tersendat pelafalan, tetapi selalu diakhiri tawa dan keberanian untuk mencoba lagi. Puncaknya datang saat puisi Doa Seorang Pesolek dibacakan. Baris-baris tentang lipstik, bedak, dan kosmetik membuat seluruh kelas riuh.

“Yang ini saya tahu banget, Bu! Teman saya pakai tiap hari,” celetuk seorang mahasiswa laki-laki, memicu gelak kedua kalinya.

Tak ada tekanan akademis yang kaku. Yang muncul justru ruang aman tempat mahasiswa berekspresi dan menguji rasa dengan Bahasa Indonesia yang mereka pelajari setiap hari.

Metafora Jadi Jembatan Belajar Bahasa

Di balik kehangatan kelas, ada proses pembelajaran yang berjalan serius. Mahasiswa menandai diksi dan metafora yang muncul, terutama kata dan ungkapan yang tak mereka temui di buku teks: sunyi, perih, perona pipi, bahkan frasa puitis seperti mengalirkan waktu.

Andriyana menjelaskan bahwa justru ketidakteraturan bahasa dalam puisi yang membuat mahasiswa lebih peka. “Mereka jadi bertanya, kenapa kalimatnya begini? Kenapa kata ini dipakai dengan cara yang aneh?” katanya. Pertanyaan-pertanyaan ini membuka diskusi yang memperdalam pemahaman mereka pada struktur dan logika Bahasa Indonesia.

Dari Pembaca Menjadi Penulis

Sesi tidak berhenti pada membaca. Mahasiswa diminta menulis puisi mereka sendiri. Ada yang menulis tentang rindu, hujan di kotanya, hingga pengalaman canggung saat belajar bahasa asing. Hasilnya puluhan puisi dengan perspektif segar dan kejujuran khas penulis pemula.

“Awalnya saya takut salah. Tapi setelah lihat teman-teman baca puisi sambil tertawa, saya jadi berani menulis,” kata Trang, salah satu mahasiswa yang menuliskan kisah keluarganya.

Banyak karya yang muncul dinilai memiliki potensi untuk dirangkai menjadi antologi pertama mahasiswa BIPA USSH.

Sastra sebagai Ruang Perjumpaan Budaya

Bagi jurusan, pembelajaran puisi ini bukan hanya tentang kemampuan bahasa. Ini peristiwa budaya. Mahasiswa Vietnam mengenal Indonesia bukan melalui teori, melainkan lewat rasa dan pengalaman langsung melalui sastra.

“Apa yang dilakukan Pak Andriyana menunjukkan bahwa sastra bisa jadi wahana yang ramah bagi pembelajar. Anak muda Vietnam ternyata sangat responsif terhadap puisi Indonesia,” ujar salah satu dosen Jurusan Bahasa Indonesia.

Menuju Antologi Perdana Mahasiswa Vietnam Berbahasa Indonesia

Dengan karya yang mulai terkumpul dan antusiasme mahasiswa yang konsisten, jurusan kini mempertimbangkan penerbitan antologi puisi mahasiswa. Jika langkah ini terealisasi, publikasi tersebut akan menjadi tonggak unik: puisi berbahasa Indonesia dari perspektif anak muda Vietnam.

Dan semuanya bermula dari sebuah kelas yang penuh tawa.

Pembelajaran puisi modern di USSH Ho Chi Minh bukan sekadar mengenalkan Chairil, Sapardi, atau Joko Pinurbo, tetapi membuktikan bahwa sastra bisa menjadi ruang belajar yang hidup, menyenangkan, dan membentuk keberanian. Siapa tahu, dari kelas ini, kelak lahir penyair berbahasa Indonesia pertama dari Vietnam.

Untuk sekarang, mahasiswa itu terus menulis. Lembar demi lembar. Sebab mereka akhirnya sadar bahwa puisi bukan hanya bahan pelajaran, tetapi cara melihat dan merayakan pengalaman.

Gelombang Boikot dan Pergeseran Fokus Publik

Dalam beberapa pekan terakhir, lini masa publik diramaikan oleh seruan boikot terhadap Trans7 setelah tayangan Xpose dianggap melecehkan kiai dan pesantren. Reaksi publik begitu besar — dari netizen hingga organisasi keagamaan. Tapi di balik kegaduhan moral itu, ada isu besar yang tiba-tiba tenggelam: dugaan kelebihan transfer dana reses anggota DPR RI.

Keduanya muncul hampir bersamaan. Namun yang satu menyulut emosi, dan yang satu menyentuh kepentingan kekuasaan. Akibatnya, wacana publik pun dialihkan. Inilah wajah nyata agenda distraksi (diversion politics) di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga negara.

Skandal Dana Reses: Data yang Terlupakan

Berdasarkan laporan KabarBaru.co (11 Oktober 2025), Sekretariat Jenderal DPR RI mengakui adanya kelebihan transfer dana reses sebesar Rp 54 juta per anggota DPR yang disebut sebagai ‘kesalahan administratif.’ Jika dikalikan dengan 580 anggota DPR, potensi kelebihan transfer mencapai Rp 31,3 miliar uang negara.

Tak berhenti di situ, laporan lain menunjukkan bahwa alokasi dana reses anggota DPR kini mencapai Rp 702 juta per tahun, naik hampir dua kali lipat dari periode sebelumnya yang hanya Rp 400 juta. Sekilas, angka itu mungkin tampak wajar sebagai biaya operasional. Namun yang perlu digarisbawahi: reses adalah bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan, bukan ladang tunjangan. Maka setiap rupiah dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diaudit publik.

Kebijakan yang Melanggar Akal Sehat dan Prinsip Akuntabilitas

Reses memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 81 menjelaskan bahwa masa reses digunakan anggota DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, tidak ada satu pun pasal yang memberi ruang bagi penggunaan dana reses di luar fungsi representasi publik.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa setiap pengeluaran yang membebani APBN harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan disertai bukti yang sah. Artinya, ‘kelebihan transfer’ bukan sekadar kesalahan administratif — tetapi indikasi lemahnya sistem pengawasan keuangan negara di tubuh DPR sendiri.

Distraksi Publik: Antara Moral dan Manipulasi

Tayangan Xpose Trans7 menjadi viral karena menyinggung isu sensitif agama. Tapi justru di situlah letak persoalannya: isu moral digunakan untuk menutupi persoalan struktural. Publik digiring ke arena emosional, sementara masalah sistemik — seperti potensi penyalahgunaan uang negara — dibiarkan kabur.

Fenomena ini bukan hal baru. Dalam teori komunikasi politik, pola seperti ini disebut ‘moral panic management’ — yakni upaya menciptakan kepanikan moral agar sorotan publik beralih dari isu politik dan korupsi menuju isu nilai dan keyakinan. Sayangnya, media arus utama kerap menjadi alat reproduksi distraksi, bukan pelurus informasi.

Krisis Akuntabilitas dan Kematian Rasa Malu

Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, fakta bahwa wakil rakyat bisa menikmati dana reses miliaran rupiah — bahkan dengan kelebihan transfer — adalah bentuk kemewahan politik yang tidak etis. Lebih ironis lagi, kesalahan administrasi sebesar puluhan juta rupiah per orang justru dianggap sepele.

Padahal, Pasal 10 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberi wewenang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dan melaporkan setiap penyimpangan pengelolaan anggaran. Dengan demikian, publik berhak menuntut audit khusus atas kasus ini.

Penutup: Saatnya Publik Melek Isu Struktural

Gelombang moral dan budaya memang penting, tapi jangan sampai menjadi candu yang meninabobokan kesadaran publik terhadap penyimpangan kebijakan negara. Boikot Trans7 mungkin wajar sebagai bentuk ekspresi sosial, namun yang jauh lebih mendesak adalah boikot terhadap ketidakadilan dan kebocoran anggaran negara.

DPR harus mengembalikan kepercayaan publik melalui langkah nyata — bukan pernyataan normatif. Sementara masyarakat harus mulai belajar memilah antara isu moral yang emosional dan isu struktural yang menentukan masa depan. Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukan hanya korupsi uang negara, tetapi korupsi kesadaran publik.

Catatan Kaki & Rujukan Hukum:

• KabarBaru.co, “Dampak Gerakan Boikot Trans7, Isu Kelebihan Transfer Dana Reses DPR RI Tenggelam,” 11 Oktober 2025.
• MetroTV News, “Dasco Jelaskan Soal Dana Reses Anggota DPR,” 10 Oktober 2025.
• UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 81.
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1)–(2).
• UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 6 huruf (c).
• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 10 ayat (1) huruf (c).

Mengusung tema “FOKUS”, acara ini menjadi ajang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengekspresikan cinta tanah air melalui berbagai kegiatan kreatif dan edukatif. Mulai dari pentas seni, fashion show, edukasi publik, berbagai lomba tradisional, hingga malam tasyakuran dan doa bersama, seluruh kegiatan berlangsung meriah dan sarat makna.

Ketua Pelaksana PHBN 2025, Danda Romansyah, menyampaikan bahwa tema “FOKUS” dipilih sebagai refleksi untuk tetap konsisten membangun dusun melalui hal-hal kecil namun berdampak besar. “FOKUS adalah ajakan untuk tidak lengah. Di tengah perubahan zaman, kita ingin anak-anak muda tetap berakar pada nilai-nilai gotong royong dan nasionalisme. Acara ini bukan sekadar euforia tahunan, tapi langkah nyata agar kita terus bergerak dan berkembang bersama,” jelas Danda.

Sementara itu, Ketua Pemuda/Pemudi Cidulang, Ari Firmanda, menambahkan bahwa peringatan HUT RI ke-80 ini menjadi momentum emas untuk memperkuat solidaritas dan peran aktif pemuda dalam membangun desa. “Kami ingin membuktikan bahwa pemuda tidak hanya bisa meramaikan acara, tapi juga menjadi motor penggerak. PHBN ini adalah bentuk nyata bagaimana anak muda bisa hadir dan berkontribusi untuk masyarakat, dengan cara yang kreatif dan tetap menjunjung nilai kebangsaan,” ungkap Ari.

Dukungan dari berbagai sponsor lokal dan media partner turut menambah semarak perayaan. Warga, tua maupun muda, tumpah ruah di jalan-jalan dusun, menikmati setiap momen dengan sukacita. Suasana hangat, penuh warna, dan dipenuhi semangat gotong royong menjadi cerminan bahwa semangat kemerdekaan masih hidup di hati masyarakat.

Dengan suksesnya PHBN 2025, Dusun Manis kembali menunjukkan bahwa merayakan kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan lomba—tetapi tentang memperkuat identitas, persatuan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Capaian ini terasa istimewa karena persiapan mereka hanya berlangsung selama tujuh hari. Keterbatasan tersebut justru memacu semangat tim untuk berlatih maksimal. Setelah menerima undangan resmi dari PPI Jawa Barat, SMAN 1 Kadugede terpilih menjadi salah satu dari 10 sekolah yang mewakili Kabupaten Kuningan di ajang prestisius ini.

Persaingan berlangsung ketat, dengan peserta dari berbagai sekolah unggulan, seperti SMAN 1 Parung (Kab. Bogor), SMAN 8 (Kota Bogor), MA Assa’adah (Kab. Tasikmalaya), SMKN 1 Kedawung (Kab. Cirebon), SMAN 1 Majalaya (Kab. Bandung), SMAN 1 Cimalaka (Kab. Sumedang), SMA Yadika 8 Jatimulya (Kab. Bekasi), SMAN 1 Cipatat (Kab. Bandung Barat), dan SMAN 1 Wanayasa (Kab. Purwakarta).

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan luas. Pemkab Kuningan menyediakan transportasi bus, sementara PPI Kabupaten Kuningan membantu kebutuhan transportasi tambahan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bunda Ika, memfasilitasi akomodasi penginapan bagi rombongan yang terdiri dari 16 siswa, satu pelatih, dan satu pembina.

Kepala SMAN 1 Kadugede, Rhida Jaya Bhuana, mengungkapkan rasa bangganya.
“Saya merasa reueus (bangga) karena peserta LKBB memanfaatkan waktu latihan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih kepada pembina, pelatih, PPI, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Bapak Bupati beserta Ibu, Ibu Wakil Bupati, Bunda Ika, serta para orang tua dan pihak lain yang mendukung,” ujarnya.

Rhida menambahkan bahwa pencapaian ini menjadi bukti nyata pembinaan karakter Gapura Panca Waluya — Cageur, Bageur, Bener, Pinter, tur Singer — yang diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler Mapag Gapura Rasa, Waluya Karsa. Ia juga memberikan apresiasi kepada guru, tenaga kependidikan, dan alumni yang selalu kompak mendukung program sekolah.

Pelatih tim, Fawaz Ibrahim, menekankan bahwa kekompakan dan mental juara menjadi kunci sukses.
“Latihan tujuh hari jelas menantang, tapi semangat pantang menyerah membuat keterbatasan waktu bukan penghalang,” katanya.

Pembina tim, Anita Rachmawati, turut menyampaikan kebanggaannya.
“Selama delapan tahun menjadi pembina, ini adalah pengalaman terbaik. Paskibra SMAN 1 Kadugede selalu memberi kebanggaan,” ungkapnya.

Reza, peraih gelar Danton Terbaik Peringkat 1, mengaku terharu.
“Penghargaan ini saya persembahkan untuk sekolah, pelatih, dan semua rekan yang berjuang bersama,” ujarnya.

Nayla, salah satu anggota tim, menuturkan bahwa semangat tim tumbuh berkat dukungan semua pihak.
“Awalnya ragu, tapi dukungan yang besar membuat kami percaya diri,” katanya.

Dengan pencapaian ini, Paskibra SMAN 1 Kadugede semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu tim unggulan di Jawa Barat dan berhasil mengharumkan nama Kabupaten Kuningan di level provinsi.

Publikasi Kegiatan: Transparansi dan Engagement

Di sisi terang, dokumentasi KKN di media sosial bisa dibaca sebagai praktik komunikasi publik yang progresif. Mahasiswa tidak lagi sekadar menjadi pelaksana kegiatan yang ‘disembunyikan’ dalam laporan PDF dan seminar penutupan. Lewat konten, mereka memperlihatkan dinamika kerja, interaksi sosial dengan warga, tantangan lapangan, bahkan inisiatif program mereka. Ini memberi ruang bagi publik (termasuk calon mahasiswa, dosen, atau pemangku kepentingan) untuk mengakses realitas KKN secara visual dan langsung.

Dalam konteks pendidikan tinggi, ini relevan dengan semangat public accountability dan student-centered learning. Mahasiswa belajar membangun narasi, mendistribusikan pengetahuan, dan berlatih komunikasi strategis di tengah masyarakat digital.

Namun, Apa yang Dipublikasi?

Sayangnya, tidak sedikit konten KKN yang jatuh ke dalam jebakan banality of content. Yang dipertontonkan justru bukan substansi program atau dampak sosialnya, tapi hal-hal ringan yang bersifat personal: kisah cinta sesama anggota tim, gimmick komedi berulang, atau bahkan konten prank yang memanfaatkan warga sebagai objek humor. Estetika sinematik dan pendekatan storytelling sering kali diprioritaskan lebih tinggi daripada esensi dari kegiatan itu sendiri.

Ini bukan sekadar soal selera. Ketika substansi pengabdian tenggelam oleh sensasi, media sosial berubah menjadi arena validasi personal, bukan ruang advokasi sosial. Bukannya memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan, konten seperti ini malah menjadikan KKN sebagai latar estetis untuk membangun personal branding.

Antara Ekspresi dan Etika

Tentu tak adil mengeneralisasi. Banyak juga konten yang bijak, menyentuh, dan menyampaikan narasi positif masyarakat desa secara hormat dan empatik. Tapi di titik ini, perlu ada kesadaran baru dari mahasiswa—bahwa membuat konten di tengah masyarakat bukan hanya soal kreativitas, tapi juga etika representasi.

Apakah warga yang ditampilkan tahu mereka sedang direkam untuk ditonton ribuan orang? Apakah kontennya mencerminkan realitas atau sekadar dramatikasi? Apakah narasi yang dibangun memperkuat martabat masyarakat atau justru mereduksi mereka jadi latar eksotis?

Mahasiswa adalah pihak luar yang masuk ke ruang sosial yang hidup, bukan panggung pertunjukan. Konten mereka adalah refleksi dari bagaimana pendidikan tinggi memosisikan masyarakat: sebagai mitra sejajar atau sekadar objek kegiatan.

Potensi dan Tanggung Jawab

Fenomena konten KKN di media sosial bukan hitam-putih. Ia adalah sinyal dari generasi yang melek teknologi, ekspresif, dan ingin membagikan pengalaman mereka. Namun seperti semua alat, media sosial bersifat netral—yang membedakan adalah niat dan nilai yang mendasarinya.

Jika mahasiswa mampu menjadikan media sosial sebagai ruang refleksi, dokumentasi bertanggung jawab, dan alat advokasi sosial, maka tren ini adalah berkah. Tapi bila hanya jadi perayaan atas eksistensi sendiri, maka yang tersisa hanya estetika tanpa makna.

Maka tugas institusi pendidikan bukan melarang, tetapi membekali: literasi media, etika komunikasi, dan sensitivitas sosial. Agar konten KKN tak berhenti di angka views, tapi menjadi pintu dialog antara kampus dan masyarakat—dengan hormat, dengan makna.

Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan opini independen dan tidak merepresentasikan institusi manapun. Pandangan dan analisis yang disampaikan ditujukan sebagai bahan refleksi bersama, khususnya dalam dunia pendidikan tinggi dan dinamika komunikasi digital.

Di tengah rimbun lanskap Kabupaten Kuningan, yang selama ini dikenal dengan ekowisata dan kawasan konservasinya, tiba-tiba muncul ribuan bibit pohon sawit. Bukan di Sumatera atau Kalimantan, melainkan di tanah Sunda — di antara ladang singkong dan hutan rakyat yang dulu dirawat dengan kearifan lokal. Sawit telah masuk, dan bersamanya datang gelombang “kemajuan” yang membawa serta hantu-hantu kapital, polarisasi sosial, dan potensi luka ekologis yang mengintai.

Pemerintah Kabupaten Kuningan memang sudah menghentikan operasional perkebunan sawit ilegal seluas 24 hektare. Namun, penghentian itu justru membuka ironi yang lebih dalam: bagaimana sawit, yang tidak cocok secara geografis dan kultural, bisa hadir sebelumnya tanpa keributan berarti? Ini bukan sekadar kelemahan administratif, tetapi menunjukkan indikasi adanya kompromi sunyi antara kebutuhan fiskal dan batas ekologis.

Narasi pembangunan sering datang dengan janji kesejahteraan. Tapi di baliknya, muncul bentuk-bentuk baru dari apa yang disebut David Harvey sebagai “accumulation by dispossession” — perampasan atas tanah rakyat demi akumulasi modal.

Petani kehilangan kedaulatan, sistem pertanian tumpangsari ditinggalkan, dan relasi spiritual antara manusia dan alam perlahan terputus. Tanah yang dahulu disebut “ibu” kini disebut “aset”. Dan dalam diam, perubahan makna ini lebih berbahaya daripada perubahan lanskap.

Dampaknya tidak berhenti pada soal lingkungan. Kehadiran sawit akan melahirkan segregasi ruang — antara yang alami dan industrial. Lalu meluas ke fragmentasi sosial — antara warga yang menerima dan menolak. Pada akhirnya, muncul polarisasi: ketegangan yang merambat hingga ke forum desa dan meja makan keluarga. Sawit tak hanya menumbuhkan pohon, tetapi juga menumbuhkan kecurigaan dan ketidakpercayaan.

Masalahnya, semua ini terjadi di kabupaten yang mengklaim diri sebagai “Kabupaten Konservasi”. Gelar megah itu kini terasa seperti slogan kosong, ketika realitas di lapangan menunjukkan arah pembangunan yang membingungkan. Di satu sisi dicanangkan desa wisata, di sisi lain lanskap (akan) rusak oleh ekspansi tanaman monokultur yang, menurut penuturan PT Kelapa Ciung Sukses Makmur (KCSM), sudah memiliki kemitraan dengan petani dan kelompok tani dengan total 200 hektare lahan yang siap ditanami sawit. Pemerintah ingin ketahanan pangan, tetapi lahan subur justru dialihfungsikan menjadi perkebunan industri. Kita sedang menyaksikan kontradiksi lucu yang dipenuhi polusi makna.

Dalam hal ini, tekanan fiskal berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah perlu menjadi perhatian. Dalam keterbatasan itu, investasi — bahkan yang abu-abu secara legalitas — terlihat seperti pintu harapan. Maka di sana, ruang kompromi disediakan oleh inkonsistensi antara narasi “melarang” dan “penghentian sementara”. Dari inkonsistensi itu hadirlah sawit bukan sebagai tanaman, melainkan sebagai simbol: harapan yang lahir dari keputusasaan. Dan di sinilah negara dapat didakwa karena plin-plan memainkan peran dasarnya: menjaga batas, bukan malah menegosiasikannya.

Sudah waktunya kita menata ulang arah pembangunan ini.

Prinsip ekologis bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi keberlanjutan jangka panjang. Pemerintah daerah harus bersikap tegas. Kalau sawit dilarang, maka larangan itu harus konkret dan menyeluruh, bukan sekadar melalui lisan dan siaran pers yang tak punya konsekuensi hukum. Instrumen hukum seperti RTRW, KLHS, hingga Perbup perlu disiapkan guna merepresentasikan komitmen ini secara eksplisit.

Dan lebih dari itu, kita — warga, akademisi, aktivis, dan pemangku kepentingan lainnya — perlu menyuarakan kembali etika ruang yang telah lama ditinggalkan. Etika yang melihat hutan bukan sebagai “lahan kosong”, melainkan sebagai ruang hidup bersama. Etika yang percaya bahwa menjaga harmoni kosmis jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target PAD tahunan.

Kita mungkin tidak bisa melawan seluruh sistem kapitalisme global, tetapi kita bisa memilih untuk tidak menyerah begitu saja. Kuningan masih punya kesempatan untuk menjadi bagian dari pelindung planet bumi, bukan sekadar pelayan modal.

Mari bertanya pada diri kita sendiri, dalam senyap di malam sepi: akan jadi apa tanah ini kalau semuanya kita tukar demi sesuatu yang disebut “kemajuan”?

Tentang Penulis

Candrika Adhiyasa adalah seorang penulis dan konsultan lingkungan. Pernah belajar di Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Gadjah Mada. Dapat disapa di Instagram @candrimen.

Selama acara berlangsung, para peserta berkesempatan mengunjungi beberapa kampus top dunia seperti National University of Singapore (NUS), International Islamic University Malaysia (IIUM), dan Universiti Malaya.

“Selain kunjungan edukatif, para peserta juga mengikuti lomba berupa project presentasi secara langsung di kampus IIUM, sebagai ajang unjuk ide dan inovasi di hadapan akademisi dan praktisi internasional,” ungkap Hilman Hidayat.

Mahasiswa yang berasal dari Desa Karanganyar Darma ini juga menyebutkan bahwa acara ini diikuti sekitar 15 perguruan tinggi dan sejumlah perusahaan, dengan total peserta mencapai 40 orang. Hilman mendapat dua penghargaan 1st place (urutan pertama) pada event ini, yaitu pada kategori Most Inspirational Leader dan kategori Best Team.

“Acara ini juga menjadi wadah lintas jenjang dan generasi dalam mendorong semangat inovasi dan kolaborasi global. Alhamdulillah, Hilman meraih dua penghargaan pada Global Youth Innovation Summit Awards, yaitu 1st place Most Inspirational Leader dan 1st place Best Team,” lanjut mahasiswa semester enam Prodi Manajemen itu.

Ketua Program Studi Manajemen, Dr. Rina Masruroh, S.E., M.E.Sy., sangat mengapresiasi pencapaian tersebut. “Hilman telah membuktikan bahwa mahasiswa daerah pun mampu bersaing di ajang internasional dan menjadi contoh positif bagi generasi muda,” ujarnya.

Rina juga menambahkan bahwa pihak prodi akan terus mendorong mahasiswa untuk aktif di ajang-ajang global. “Kami percaya potensi mahasiswa sangat besar. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa menjadi agen perubahan, baik di level nasional maupun internasional,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa keberhasilan Hilman bukan cuma membawa nama baik Uniku, tapi juga menjadi bukti bahwa anak muda dari daerah punya peluang yang sama untuk tampil di pentas dunia. “Prestasi ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh civitas akademika Uniku untuk terus mengukir prestasi dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Dekan FEB, Dr. Lili Karmela Fitriani, S.E., M.Si., bersama Wakil Dekan II, Dr. Dadang Suhardi, S.E., M.M., juga turut menyampaikan rasa bangga mereka.

“Prestasi ini menegaskan kapasitas mahasiswa FEB untuk bersaing secara global. Semangat dan inovasi yang ditunjukkan Hilman menjadi inspirasi luar biasa bagi mahasiswa lainnya. Fakultas akan terus berkomitmen memberi dukungan penuh bagi setiap potensi mahasiswa,” ucap Lili.

Dari pihak universitas, Rektor Uniku Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si., juga memberikan ucapan selamat dan apresiasi tinggi atas capaian Hilman.

“Ini adalah bukti bahwa mahasiswa Uniku mampu tampil bersinar di tingkat internasional dan memberikan kontribusi yang nyata. Saya sampaikan selamat, apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian prestasi internasional ini, di mana Hilman telah mengharumkan nama Uniku di kancah internasional. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada Hilman. Semoga akan terlahir kembali mahasiswa dan mahasiswi Uniku lainnya yang seperti Hilman Hidayat,” ungkapnya penuh harap.

Ketujuh mahasiswa yang menjadi pemohon dalam gugatan ini adalah Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siahaan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R. Yuniar A. Alpandi. Mereka berpendapat bahwa proses revisi UU TNI mengandung cacat prosedural. Kuasa hukum para pemohon, Abu Rizal Biladina, yang juga mahasiswa FH UI, menyatakan bahwa revisi UU TNI inkonstitusional secara formal.

Salah satu alasan yang diajukan dalam gugatan ini adalah proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI yang berlangsung dalam waktu singkat, meskipun tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Padahal, Komisi I DPR seharusnya lebih dulu membahas revisi UU Penyiaran yang telah terdaftar dalam Prolegnas.

Selain itu, para mahasiswa menilai minimnya keterlibatan publik dalam proses revisi UU TNI. Draf revisi dianggap sulit diakses oleh masyarakat dan praktisi hukum, sehingga menghambat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan revisi UU TNI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengembalikan aturan ke bentuk sebelum revisi dilakukan.

Menanggapi gugatan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan dengan pengujian revisi UU TNI di MK. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, uji materi terhadap undang-undang adalah hal yang wajar dan menjadi bagian dari mekanisme hukum yang berlaku.

Revisi UU TNI yang dipersoalkan mencakup beberapa perubahan, antara lain pada Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 15 terkait tugas pokok TNI, Pasal 53 tentang batas usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 yang mengatur penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.

Gugatan yang diajukan para mahasiswa FH UI ini mencerminkan kepedulian akademisi terhadap transparansi dan partisipasi dalam proses legislasi, serta pentingnya menjaga prinsip demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.