Kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana. Namun, bagi seorang desainer, kalimat tersebut sering kali menggambarkan bagaimana pekerjaan desain masih dipahami sebagai aktivitas membuat sesuatu terlihat menarik.

Tidak jarang, desain juga dinilai hanya dari hasil akhirnya. Ketika sebuah logo terlihat sederhana, orang bisa menganggap proses pembuatannya mudah. Ketika sebuah poster hanya berisi beberapa elemen visual, pekerjaan tersebut dianggap tidak terlalu sulit.

Bahkan, ketika membandingkan jasa desain, harga sering kali menjadi pertimbangan utama tanpa melihat kebutuhan dan proses di baliknya.

Padahal, desain bukan hanya tentang membuat gambar.

Di balik sebuah logo, poster, kemasan, atau identitas visual, terdapat proses memahami kebutuhan, mencari persoalan, mengeksplorasi ide, menentukan konsep, hingga memilih cara terbaik untuk menyampaikan pesan. Proses tersebut sering kali tidak terlihat oleh orang lain karena yang diterima pada akhirnya hanyalah sebuah file.

Lalu, apakah sebuah pekerjaan desain dapat diukur hanya berdasarkan hasil akhirnya?

Desain Bukan Sekadar Tampilan

Di dunia desain, kita sering kali terlalu fokus pada bagaimana sesuatu terlihat sampai lupa memahami mengapa sesuatu itu dibuat.

Bayangkan sebuah poster event dengan warna yang menarik, tipografi yang keren, dan komposisi yang terlihat rapi. Secara visual, poster tersebut mungkin berhasil menarik perhatian. Namun, ketika audiens kesulitan menemukan informasi tanggal acara, lokasi, harga tiket, atau cara melakukan pendaftaran, muncul pertanyaan: apakah poster tersebut sudah berhasil menjalankan fungsinya?

Contoh ini menunjukkan bahwa desain tidak hanya berkaitan dengan estetika. Desain juga berkaitan dengan komunikasi.

Bukan berarti estetika tidak penting. Warna, tipografi, komposisi, dan elemen visual tetap memiliki peran dalam membangun perhatian, suasana, dan persepsi. Namun, estetika bukan satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah desain.

Sebuah desain yang terlihat menarik belum tentu mampu menyampaikan pesan dengan baik. Sebaliknya, desain yang terlihat sederhana bisa saja berhasil karena mampu menjawab kebutuhan dan memudahkan orang memahami informasi.

Karena itu, desain tidak berhenti pada pertanyaan “Apakah ini terlihat bagus?”, tetapi juga perlu menjawab pertanyaan “Apakah ini bekerja sesuai tujuannya?”

Kesederhanaan Tidak Selalu Berarti Mudah

Salah satu hal yang sering terjadi adalah ketika sebuah desain terlihat sederhana, proses di baliknya ikut dianggap sederhana.

Sebuah logo yang hanya terdiri dari bentuk dan tulisan mungkin terlihat mudah dibuat. Padahal, menentukan bentuk yang tepat, memilih karakter huruf, mengatur proporsi, serta memastikan logo tetap dapat digunakan dalam berbagai media membutuhkan banyak pertimbangan.

Kesederhanaan sering kali merupakan hasil dari proses menyaring. Desainer harus menentukan elemen mana yang penting, mana yang perlu dikurangi, dan bagaimana sebuah bentuk dapat tetap memiliki karakter tanpa menjadi berlebihan.

Dengan kata lain, output yang sederhana tidak selalu lahir dari proses yang sederhana.

Hal yang sama juga berlaku pada desain poster, kemasan, maupun identitas visual. Hasil akhir yang terlihat bersih dan tidak rumit bisa saja merupakan hasil dari banyak eksplorasi, percobaan, diskusi, dan keputusan yang tidak terlihat oleh audiens.

Di sinilah perbedaan antara “membuat sesuatu” dan “merancang sesuatu” menjadi penting.

Membuat sesuatu bisa berarti menghasilkan bentuk akhir. Sementara merancang sesuatu berarti memikirkan alasan, fungsi, konteks, dan bagaimana sesuatu tersebut akan digunakan.

Nilai Desain Ada pada Proses Berpikir

Bagi saya, desain adalah bentuk komunikasi dan pemecahan masalah. Desain bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang terlihat baik, tetapi juga memahami mengapa sesuatu itu perlu dibuat dan bagaimana sesuatu tersebut dapat bekerja.

Sebelum membuat desain, ada kebutuhan yang perlu dipahami. Ada masalah yang harus dicari. Ada pesan yang perlu disampaikan. Ada audiens yang akan melihat, membaca, menggunakan, atau berinteraksi dengan hasil desain tersebut.

Karena itu, nilai desain tidak hanya berada pada hasil akhirnya. Nilai tersebut juga terdapat pada proses berpikir, keputusan yang diambil, dan bagaimana desain tersebut menjawab kebutuhan yang ada.

Dalam pengalaman saya sebagai desainer, sebuah proyek tidak selalu benar-benar berhenti ketika file akhirnya dikirim.

Sebuah identitas visual dapat berkembang menjadi kebutuhan komunikasi berikutnya. Logo bisa menjadi dasar untuk sistem visual, kemasan, media sosial, hingga kebutuhan promosi.

Sebuah proses desain juga dapat menghasilkan pemahaman baru tentang karakter sebuah brand, kebutuhan audiens, dan cara menyampaikan pesan.

Artinya, desain tidak hanya menghasilkan sebuah output. Desain juga menghasilkan pemahaman dan kemungkinan untuk dikembangkan.

Bagi saya, sebuah proyek selalu meninggalkan sesuatu. Bisa berupa solusi, pembelajaran, pemahaman tentang masalah, atau kemungkinan baru yang sebelumnya belum terlihat.

Membicarakan Harga secara Lebih Adil

Lalu, bagaimana dengan harga desain?

Tentu, bukan berarti semua desain dengan harga tinggi otomatis lebih baik. Harga perlu disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, ruang lingkup pekerjaan, dan kondisi setiap customer.

Customer juga memiliki budget dan pertimbangan masing-masing. Membandingkan harga bukanlah sesuatu yang salah. Setiap orang berhak memilih jasa yang sesuai dengan kebutuhannya.

Namun, membandingkan pekerjaan desain hanya berdasarkan harga atau jumlah file yang diterima juga belum tentu memberikan gambaran yang utuh.

Dua pekerjaan yang sama-sama menghasilkan satu logo, misalnya, bisa memiliki proses, tingkat kesulitan, kebutuhan, dan tanggung jawab yang berbeda. Satu proyek mungkin hanya membutuhkan penyesuaian sederhana, sementara proyek lain membutuhkan eksplorasi konsep, riset, pengembangan identitas, presentasi, dan beberapa tahap revisi.

Karena itu, harga desain tidak hanya membayar bentuk akhir. Ada waktu, pengalaman, komunikasi, proses berpikir, serta tanggung jawab untuk menemukan solusi yang sesuai.

Memahami hal ini bukan berarti customer harus selalu memilih jasa dengan harga paling mahal. Menghargai desain berarti melihat pekerjaan secara lebih utuh, memahami ruang lingkupnya, memberikan brief yang jelas, berdiskusi dengan baik, dan menilai hasil berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

Melihat Desain di Kuningan

Di Kuningan, kebutuhan terhadap desain terus berkembang. Usaha lokal, komunitas, event, produk, dan berbagai kegiatan kreatif membutuhkan desain untuk membangun identitas, memperkenalkan sesuatu, dan berkomunikasi dengan audiens.

Dalam perkembangan tersebut, penting bagi kita untuk mulai melihat desain bukan hanya sebagai pekerjaan membuat visual, tetapi sebagai bagian dari proses membangun komunikasi.

Desain dapat membantu sebuah usaha terlihat lebih jelas. Desain dapat membantu sebuah event menyampaikan informasi. Desain dapat membantu sebuah produk memiliki karakter dan lebih mudah dikenali.

Namun, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik, hubungan antara customer dan desainer juga perlu dibangun melalui komunikasi dan pemahaman yang sehat.

Desainer perlu memahami kebutuhan customer, bukan hanya mengejar tampilan. Di sisi lain, customer juga perlu memahami bahwa pekerjaan desain memiliki proses dan tanggung jawab yang tidak selalu terlihat pada hasil akhir.

Pada akhirnya, desain bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang alasan mengapa sesuatu dibuat.

Sebuah desain yang baik tidak selalu harus rumit, penuh warna, atau terlihat spektakuler. Terkadang, desain yang baik justru terlihat sederhana karena berhasil menyampaikan pesan dengan jelas.

Maka, sebelum mengatakan, “Bikin desain doang, kok harganya mahal?”, mungkin kita bisa melihat lebih jauh dari sekadar file yang diterima.

Karena di balik sebuah desain, ada proses memahami masalah, menentukan cara berkomunikasi, mengambil keputusan, dan mencari solusi.

Desain bukan hanya menghasilkan sesuatu. Desain juga menghasilkan pemahaman.

---

Ditulis oleh:

Fixive.id | Alfiq Haikal

Alfiq Haikal adalah seorang Senior Graphic Designer di Erion Space dengan pengalaman lebih dari lima tahun di bidang desain. Alfiq berfokus pada branding, identitas visual, komunikasi desain, serta kebutuhan visual untuk berbagai proyek kreatif dan event. Di luar pekerjaan profesional, Alfiq juga sedang membangun Fixive.id sebagai wadah kreatif untuk mengembangkan karya dan membantu kebutuhan visual berbagai usaha, komunitas, dan proyek kreatif.

Instagram: @alfiq.haikal | @fixive.id

---

Karena itu, ketika Karnaval Budaya Hari Jadi ke-528 Kabupaten Kuningan 2026 secara konseptual diarahkan untuk mengangkat perjalanan sejarah Kuningan dari masa ke masa, ekspektasi publik tentu menjadi lebih tinggi. Pemerintah Kabupaten Kuningan sejak awal menyampaikan bahwa karnaval tahun ini hendak dikemas berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tema sejarah Kuningan dari masa ke masa dihadirkan melalui kostum dan pertunjukan yang diharapkan mampu menjadi media pengenalan sejarah kepada masyarakat.

Konsep tersebut sesungguhnya merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, sebagai pemerhati sejarah dan kebudayaan Kuningan, saya merasa perlu menyampaikan kegelisahan: apakah konsep tersebut telah benar-benar berhasil mengubah karnaval menjadi medium pembelajaran sejarah, atau justru sejarah kembali direduksi menjadi parade kostum?

Pertanyaan ini penting diajukan bukan untuk mengurangi apresiasi terhadap kerja keras panitia, peserta, maupun pemerintah daerah, melainkan justru karena kita berharap Karnaval Budaya Kuningan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada sekadar tontonan tahunan.

Masalah utama yang saya lihat adalah adanya kecenderungan menyamakan representasi sejarah dengan representasi visual.

Seseorang mengenakan pakaian yang dianggap menyerupai pakaian masyarakat masa lalu, membawa properti tertentu, kemudian berjalan dalam sebuah parade. Secara visual hal tersebut memang dapat disebut sebagai representasi masa lalu.

Namun secara epistemologis, hal tersebut belum tentu merupakan penyampaian sejarah. Sejarah bukan hanya tentang bagaimana seseorang berpakaian. Sejarah adalah tentang manusia, ruang, waktu, peristiwa, perubahan, konflik, gagasan, kekuasaan, kebudayaan, dan pengalaman masyarakat. Ketika masyarakat melihat seseorang berpakaian sebagai tokoh masa lalu, pertanyaan yang semestinya muncul adalah: Siapa tokoh itu? Hidup pada masa kapan? Apa yang terjadi pada zamannya? Mengapa peristiwa tersebut penting bagi Kuningan? Apa hubungan peristiwa tersebut dengan kehidupan masyarakat Kuningan hari ini?

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terjawab, maka yang tersisa hanyalah estetika masa lalu. Kita mendapatkan kostum sejarah, tetapi belum tentu mendapatkan kesadaran sejarah.

Konsep Living History sesungguhnya sangat potensial. Living History bukan sekadar menghadirkan orang dengan pakaian masa lalu. Ia merupakan pendekatan interpretatif yang berusaha menghadirkan pengalaman historis melalui tokoh, peristiwa, tindakan, lingkungan, artefak, suara, dan narasi.

Dengan demikian, ada perbedaan mendasar antara: “memakai kostum sejarah” dan “menghidupkan sebuah fragmen sejarah.”

Yang pertama menghasilkan parade. Yang kedua menghasilkan pengalaman sejarah. Di sinilah saya melihat persoalan mendasar Karnaval Budaya Kuningan 2026.

Gagasan awalnya bergerak menuju pertunjukan sejarah berjalan, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat risiko besar mengalami reduksi menjadi pawai kostum berdasarkan periode sejarah.

Jika masyarakat hanya melihat rombongan dengan pakaian yang berbeda-beda tanpa memahami peristiwa yang melatarinya, maka transformasi informasi sejarah belum terjadi secara optimal. Sejarah berhenti pada ornamen. Padahal sejarah seharusnya menjadi narasi.

Saya kira kritik ini tidak seharusnya diarahkan kepada kecamatan, sekolah, komunitas, atau peserta karnaval. Mereka pada dasarnya melaksanakan apa yang menjadi tugas dan pemahaman mereka. Persoalan yang lebih mendasar berada pada desain kuratorial dan dramaturgi kegiatan.

Ketika sebuah kelompok diberikan tema sejarah tetapi tidak dibekali perangkat interpretasi sejarah yang memadai, maka sangat wajar apabila hasil akhirnya lebih menonjolkan aspek visual.

Peserta cenderung berpikir: “Bagaimana kostum kami agar terlihat menarik?” Padahal pertanyaan yang semestinya muncul adalah: “Cerita sejarah apa yang ingin kami sampaikan kepada penonton?” Perbedaan dua pertanyaan tersebut menghasilkan dua jenis karnaval yang sangat berbeda.

Apabila Karnaval Budaya Kuningan hendak dipertahankan sebagai Living History, maka konsepnya perlu dikembangkan dengan pendekatan dramaturgi. Setiap episode sejarah harus mempunyai setidaknya lima komponen:

1. Waktu

Penonton harus mengetahui periode sejarah yang sedang direpresentasikan.

2. Ruang

Harus ada konteks geografis atau ruang sosial tempat peristiwa berlangsung.

3. Tokoh

Siapa manusia yang mengalami atau menjalankan peristiwa tersebut?

4. Peristiwa

Apa yang sebenarnya terjadi?

5. Makna

Mengapa peristiwa tersebut penting bagi perjalanan Kuningan?

Dengan lima unsur tersebut, sejarah tidak lagi menjadi dekorasi, tetapi menjadi cerita.

Saya membayangkan Karnaval Budaya Kuningan ke depan bukan lagi sekadar:

berjalan – berhenti – berjalan – berhenti. Melainkan: datang – membangun suasana – melakukan adegan – menyampaikan informasi – berinteraksi – bergerak menuju episode berikutnya.

Misalnya ketika memasuki episode Kerajaan Saunggalah, rombongan tidak hanya mengenakan pakaian kerajaan. Mereka dapat menghadirkan: tokoh; rakyat; prajurit; aktivitas ekonomi; musik; properti; dialog pendek; koreografi; adegan dramatik; serta narasi sejarah yang menjelaskan konteks zamannya.

Durasi adegan tidak perlu panjang. Bahkan 30–60 detik dapat cukup jika dramaturginya kuat. Dengan demikian, jalan raya berubah menjadi panggung sejarah. Inilah yang lebih mendekati esensi Living History.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kurasi. Sejarah tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada interpretasi artistik peserta. Diperlukan mekanisme:

Riset → Kurasi → Interpretasi → Dramaturgi → Pertunjukan.

Dewan Kebudayaan, sejarawan, budayawan, akademisi, arsiparis, dan praktisi seni seharusnya bekerja bersama dalam proses tersebut. Setiap kontingen idealnya mempunyai Kartu Cerita Sejarah yang memuat:

Periode:
Lokasi:
Tokoh:
Peristiwa:
Sumber sejarah:
Artefak/properti:
Adegan:
Narasi:
Pesan yang hendak disampaikan:

Dokumen sederhana ini dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap penampilan mempunyai dasar historis yang jelas.

Ada bahaya yang lebih serius jika pendekatan ini tidak dikembangkan. Ketika sejarah direpresentasikan terutama melalui kostum, masyarakat akhirnya belajar sejarah melalui simbol-simbol visual yang belum tentu akurat. Hal tersebut dapat melahirkan apa yang dapat disebut sebagai simplifikasi historis.

Masa lalu yang kompleks disederhanakan menjadi: pakaian tertentu = zaman tertentu. Padahal sebuah zaman tidak pernah sesederhana pakaian yang dikenakannya.

Ada struktur sosial, politik, ekonomi, kepercayaan, teknologi, konflik, perubahan lingkungan, dan hubungan antarmanusia yang membentuk suatu periode sejarah. Karena itu, kreativitas artistik harus berjalan bersama dengan ketelitian historis. Kebebasan artistik tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menghilangkan tanggung jawab terhadap fakta sejarah.

Penonton Harus Menjadi Bagian dari Proses Belajar

Ukuran keberhasilan Karnaval Budaya tidak semestinya hanya:

• Jumlah peserta;
• Jumlah penonton;
• Kemeriahan;
• Kemegahan kostum;
• Panjangnya rombongan;
• Atau banyaknya dokumentasi media sosial.

Ukuran yang lebih penting adalah: Apa yang dipahami masyarakat setelah menyaksikan karnaval? Jika sebelum karnaval masyarakat tidak mengetahui tentang sebuah peristiwa sejarah dan setelah menyaksikannya mereka mendapatkan pengetahuan baru, maka karnaval telah menjalankan fungsi edukasinya. Sebaliknya, apabila setelah parade selesai masyarakat hanya mengingat:

“Tadi kostumnya bagus.”

“Tadi Ogoh-ogohnya spektakuler”

tetapi tidak mampu menjelaskan cerita sejarah yang ditampilkan, maka fungsi edukatifnya belum tercapai. Dengan kata lain: Kemeriahan adalah instrumen, bukan tujuan akhir.

Karena itu, saya mengusulkan agar mulai tahun berikutnya Karnaval Budaya Hari Jadi Kuningan secara bertahap diperbaiki dan dikembangkan menjadi:

KARNAVAL SEJARAH KUNINGAN Living History: Sejarah yang Berjalan, Cerita yang Hidup

Setiap episode tidak lagi dinilai berdasarkan kemegahan kostum semata, tetapi berdasarkan beberapa indikator:

Perubahan sistem penilaian tersebut penting. Sebab apa yang kita nilai akan menentukan apa yang akan dikerjakan peserta. Jika kostum menjadi nilai terbesar, peserta akan membuat kostum. Jika cerita, riset, dramaturgi, dan ketepatan sejarah menjadi nilai terbesar, peserta akan membuat cerita.

Karnaval sejarah juga dapat menjadi laboratorium pendidikan. Siswa, Kepala Dinas, Direktur BUMD tidak hanya menjadi peserta parade. Mereka dapat dilibatkan sebagai: peneliti sejarah: penulis naskah; aktor; sutradara; penata artistik; pembuat musik; videografer; fotografer; pembuat animasi; pengelola arsip digital.

Dengan demikian, Karnaval Budaya tidak hanya mempertontonkan sejarah, tetapi juga mengajarkan bagaimana sejarah dipelajari dan direpresentasikan.

Saya menyampaikan kritik ini justru karena saya percaya Kuningan memiliki kekayaan sejarah yang jauh lebih besar daripada apa yang mampu direpresentasikan melalui parade kostum. Kita memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Ada perubahan kekuasaan, masyarakat, kepercayaan, kebudayaan, pendidikan, kolonialisme, pergerakan, perjuangan kemerdekaan, hingga transformasi Kuningan sebagai bagian dari Indonesia modern.

Semua itu terlalu berharga jika hanya diterjemahkan menjadi pakaian dan kendaraan hias. Karena itu, kekecewaan terhadap Karnaval Budaya 2026 hendaknya tidak berhenti menjadi keluhan. Ia harus menjadi evaluasi kebudayaan. Kita perlu bertanya: Apa yang sebenarnya ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya? Apakah hanya foto orang memakai kostum masa lalu? Ataukah kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki sejarah panjang?

Karnaval Budaya Kuningan 2026 telah membuka sebuah pintu penting: sejarah Kuningan dibawa keluar dari buku dan ruang kelas menuju ruang publik. Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun pintu yang telah dibuka itu perlu dilanjutkan dengan keberanian untuk melakukan evaluasi. Sebab menghadirkan masa lalu bukan sekadar persoalan estetika. Ia adalah persoalan ingatan kolektif dan identitas masyarakat. Karena itu, Karnaval Budaya Kuningan ke depan seharusnya tidak berhenti pada: “Bagaimana membuat parade yang meriah?” tetapi bergerak menuju pertanyaan yang lebih fundamental: “Bagaimana membuat masyarakat memahami dari mana Kuningan berasal, bagaimana Kuningan tumbuh, dan ke mana Kuningan hendak pergi?”

Di situlah sesungguhnya makna tema Hari Jadi ke-528: “Melesat Ngudag Jaman, Ngakar Kuat Purwadaksi.” Melesat tanpa memahami akar akan kehilangan arah. Alias Meleset. Sebaliknya, ngakar kuat tanpa keberanian menginterpretasikan sejarah secara kritis akan menjadikan masa lalu sekadar romantisme. Maka Karnaval Budaya Kuningan harus mampu mempertemukan keduanya: masa lalu sebagai akar, masa kini sebagai kesadaran, dan masa depan sebagai tujuan. Kita tidak membutuhkan sekadar pawai kostum sejarah. Kita membutuhkan sejarah yang hidup. Sejarah yang berjalan. Sejarah yang berbicara. Sejarah yang dapat dipahami. Dan pada akhirnya—sejarah yang membuat orang Kuningan mengenal siapa dirinya.

---

Ditulis oleh:

AR Affandi

AR Affandi adalah seorang sutradara, produser, penulis skenario, dan pengajar Desain Komunikasi Visual asal Kuningan, Jawa Barat. Profil SingkatProfesi: Sineas (Sutradara, Produser, Penulis Skenario) dan Pendidik Pendidikan/Pekerjaan: Pengajar mata pelajaran Desain Komunikasi Visual (khususnya Fotografi dan Videografi) di SMK Negeri 1 Luragung, Kuningan Aktivitas Organisasi & Komunitas: Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Forum Film Kuningan serta aktif di komunitas sinematografi Bonti Cinema. Karya dan Prestasi Film Terkenal: Bapak (2022), Sakral (2024), The Nine (2024), serta karya berbasis muatan lokal seperti Series Kuningan & Kenangan dan Jalak Pengkor. Penghargaan: Meraih penghargaan sebagai Best Screenplay Writer di Scout Indie Movie Award 2011 dan Best Film di Garut Film Festival 2023.

---

Pertanyaan di atas semakin membuat kepala saya pening ketika diarahkan ke Kabupaten Kuningan. Pasalnya, Kabupaten Kuningan bukanlah sebuah wilayah administratif yang belakangan banyak melahirkan karya atau tokoh sastra yang cukup penting dalam konstelasi kesusastraan nasional — atawa “kanon besar” yang dinilai layak masuk ke dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Meski demikian, bukan berarti tidak ada riak sama sekali dalam ekosistem kesusastraan di wilayah itu. Riak itu ada: ada penulis, ada pembaca, ada komunitas (meski tidak banyak), dan karenanya maka ada kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin senantiasa luput dari pencatatan.

Dalam artikel sebelumnya, saya membaca perbincangan Ninus Andarnuswari yang menyammbung pembicaraan dengan Royyan Julian. Di sana dibahas bahwa dengan adanya perubahan teknologi dan modus komunikasi yang menyerupai jaringan ini justru berpotensi menjadi kekhasannya tersendiri. Kemudian ada Ayda yang menyetujui kemungkinan itu. Ungkapannya adalah ihwal peta atau grafik kesusastraan 2000-an ini sirkular dan rimpang, menyigi berbagai arah, tidak kronologis. Dan dari pelbagai arah itu, maka berarti ada cukup banyak variase estetika yang muncul dan tak terhindarkan.

Kemungkinan-kemungkinan itu menyentuh sesuatu yang lebih dalam, terutama jika — lagi-lagi — kita arahkan ke Kabupaten Kuningan. Memang, kita dididik melalui tradisi sastra cetak. Standar dan estetika yang ditulis melalui tradisi itu memiliki pengaruh yang kuat. Misalnya saja bagaimana pengaruhnya mengonstruksi semacam “standar” dalam benak kita bahwa karya sastra yang “baik” perlu disusun dengan kalimat-kaliat indah, yang membuat kita berpikir dalam-dalam, implisitas ungkapan berbaur metafora, dan “keanehan” karya itu.

Di generasi kita (mungkin sampai generasi saya — tapi preferensi ini tidak bisa menggeneralisasi semuanya), kita agak kesulitan untuk bisa membaca karya-karya digital. Saya pribadi pernah mencoba menulis karya-karya semacam itu, tetapi saya menemukan banyak kesulitan — dan ini barangkali dikembalikan pada tradisi berbeda antara saya dan mereka. Membandingkan kualitas sastra cetak dan sastra digital sendiri menjadi sukar. Toh hari ini, ada banyak pula karya sastra yang diproduksi secara hibrid: cetak dan digital sekaligus.

Kesulitan itu semakin kentara ketika berbicara tentang periodisasi. Periodisasi sastra Indonesia secara otomatis mensyaratkan batas geografis: sastrawan-sastrawan Indonesia. Padahal setelah tahun 2000-an, kita melihat penulis di Wattpad yang nulis fantasi dengan setting kebarat-baratan. Hal ini membuat kita agak kesulitan mempertimbangkan apakah ia termasuk sastra Indonesia atau bukan. Periodisasi yang formal hanya akan menangkap sastrawan yang secara formal didefinisikan sebagai penulis karya sastra Indonesia. Ia terikat batas regional, batas geografis. Kalau logika periodisasi lama dipaksakan setelah 2000-an, kesulitan yang sama akan muncul ketika mencoba menempatkan penulis-penulis yang lahir, tumbuh, atau menulis dari Kabupaten Kuningan — yang sering kali tidak masuk radar kanon nasional.

Selanjutnya, dan mungkin yang paling problematik, adalah uraian Ramayda Akmal dalam artikel di awal esai ini. Ia menyampaikan seperti ini:

“… Yang ketiga, sebetulnya, pengelompokan periodisasi, teori sama metodenya enggak pernah jelas. Tanya tuh Mas Cep. Pasti Mas Cep ngerti. Enggak jelas. Itu cuma cherry picking aja. Kayak, wah, ini ada penulis yang bagus-bagus dikelompokin. Apa coba dasarnya mengelompokkan itu? Metode mengumpulkannya enggak pernah transparan. Kita enggak pernah tahu gimana. Jadi, itu kan juga sangat bias. Istilahnya, itu kayak historical microscopism, lagi-lagi ngutip Hayot. Kecil bangetlah. Cuma diambil bagian fenomenal, puncak-puncaknya, dan sebetulnya itu masih kita reproduksi sampai sekarang karena sulit membayangkan ada dokumentasi yang lain.”

Periodisasi, pada akhirnya, hanya didasarkan pada kesadaran tertentu semata, dan kesadaran itu memiliki kecenderungan menciptakan kanon dan standar. Angkatan 2000, misalnya, sering dikaitkan dengan kebebasan berbicara tentang tubuh, seksualitas, dan seterusnya—seolah-olah ada standar estetika yang, dalam tanda kutip, diakui. Itu sudah pasti menjadi periodisasi. Salah satu elemen yang menciptakan kanonisasi adalah kecenderungan mengutamakan yang paling menonjol, puncak-puncaknya. Padahal di luar itu, tersebar macam-macam: sastra digital di AU, Wattpad, alternate universe di AO3, yang pembacanya banyak sekali, tak kalah dengan pembaca sastra konvensional (dalam tanda kutip). Kita sering tidak sentuh. Kita tidak pernah melihat itu sebagai satu kelompok sendiri. Kalau dibayangkan periodisasi yang lebih adil, kita harus berhenti hanya melihat puncak.

Pertanyaan yang lebih luas kemudian muncul: apakah sastra Indonesia harus mutlak berbahasa Indonesia? Di manakah posisi karya diaspora, bilingual, dan penulis Indonesia yang menulis dalam bahasa asing di tengah perkembangan masyarakat global digital saat ini? Apakah karya sastra Indonesia berbasis pada bahasa, kewarganegaraan, pengalaman sejarah, atau justru jaringan pembacanya? Uraian Sunlie Thomas Alexander dalam artikel Menimbang Ulang Definisi Sastra Indonesia, ia menyampaikan bahwa dalam tradisi Tionghoa, ada yang disebut Zhōngwénxué atau Chinese literature. Istilah itu tidak selalu identik dengan sastra yang ditulis dalam bahasa Mandarin di wilayah geografis Tiongkok. Ia bisa mencakup karya diaspora, karya dalam bahasa lain yang ditulis oleh orang Tionghoa atau keturunan Tionghoa, selama ada jejaring pembacaan, pengalaman, atau kesadaran yang mengaitkannya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa definisi kesusastraan — baik nasional maupun lokal seperti di Kabupaten Kuningan — tidak harus selalu terikat ketat pada bahasa resmi atau batas administratif. Ia bisa lebih elastis, lebih berbasis pada jaringan.

Pada akhirnya kita bisa mulai fokus pada sastra di Kuningan. Kita perlu membayangkan Kuningan melampaui sebuah wilayah Kabupaten. Kuningan, pertama-tama, perlu kita bayangkan sebagai sebuah ruang di mana sastra hidup dalam bentuk yang seringkali tidak menonjol di tingkat nasional. Di Kuningan kebanyakan tulisan hanya dimuat di media lokal, komunitas baca yang kecil, karya digital independen, serta puisi yang ditulis dan dibacakan dalam event yang jarang. Memang, selama ini, ruang-ruang itu jarang masuk dalam peta besar. Mereka dianggap terlalu kecil, terlalu lokal, terlalu digital, atau terlalu tidak “puncak.”

Tanpa semacam gambaran awal, pembicaraan tentang sastra Kuningan akan terus mengambang tanpa titik berangkat. Gambaran itu, meski terbatas, menurut saya tetap diperlukan sebagai acuan sementara dan — barangkali — sebagai inspirasi bagi siapa saja yang kelak ingin memperbaiki, memperluas, atau bahkan membongkarnya. Namun gambaran itu mau tidak mau masih bertumpu pada sastra konvensional — sastra yang tertulis, tercetak, atau setidaknya terdokumentasikan dalam bentuk yang relatif mudah diakses. Ada banyak sektor yang terpaksa tidak dilibatkan, atau hanya disinggung secara samar, karena keterbatasan kemungkinan dan kemampuan: keterbatasan akses terhadap arsip lisan yang tersebar di desa-desa, keterbatasan pengetahuan tentang praktik sastra digital yang lahir dari anak muda Kuningan di platform-platform tertutup, keterbatasan pemahaman terhadap karya-karya yang ditulis dalam bahasa Sunda yang cukup unik dan/atau spesifik, serta keterbatasan untuk menjangkau jaringan diaspora Kuningan yang menulis di kota lain, luar negeri, atau dalam bahasa asing. Ada pula sastra yang hidup dalam bentuk pertunjukan, pantun, tembang, teater, atau cerita rakyat yang belum pernah dituliskan secara sistematis. Kepada mereka yang merasa terlewat, permohonan maaf yang tulus tentu perlu disampaikan.

Jika jejak tertulis dicoba dilacak, kesusastraan di wilayah yang kini disebut Kabupaten Kuningan tidak muncul secara tiba-tiba setelah kemerdekaan. Sebelum itu, sudah ada tradisi lisan yang kuat: cerita rakyat seputar Gunung Ciremai, legenda lokal, pantun, dan tembang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun dokumentasi tertulisnya sangat tipis. Yang sedikit bisa ditemukan adalah catatan-catatan dari masa kolonial — baik dalam bentuk laporan administratif maupun tulisan orang-orang terpelajar setempat yang berbahasa Melayu atau Belanda — yang menyinggung kehidupan sosial dan kultural masyarakat Kuningan. Periode ini hampir mustahil dipetakan secara rinci karena sumbernya tercerai-berai dan banyak yang belum digali. Keterbatasan arsip menjadi penghalang utama. Maka, untuk sementara, ia hanya bisa dicatat sebagai masa pra-dokumentasi yang padat dengan tradisi lisan dan miskin jejak tertulis yang sistematis.

Memasuki masa kemerdekaan hingga 1950-an, sastra tertulis mulai muncul dalam bentuk yang lebih jelas, meski masih sangat terbatas. Beberapa tokoh lokal menulis puisi atau cerita pendek yang dimuat di media-media regional, atau setidaknya tersimpan dalam arsip pribadi. Tema-temanya sering kali berkisar pada semangat kemerdekaan, kehidupan agraris, dan relasi manusia dengan alam Ciremai. Namun dokumentasinya tidak merata. Banyak karya yang hilang atau hanya dikenal di kalangan terbatas. Gambaran di sini terpaksa bersifat spekulatif dan sangat bergantung pada sumber yang kebetulan masih tersisa.

Pada 1960-an hingga 1980-an, sastra Kuningan mulai sedikit lebih terdokumentasikan, terutama melalui hubungan dengan pusat-pusat sastra di Bandung, Jakarta, dan Cirebon. Beberapa penulis Kuningan mulai memublikasikan karya di majalah sastra nasional atau regional. Tema-tema yang muncul sering kali masih dekat dengan kehidupan pedesaan, konflik sosial, dan pencarian identitas lokal di tengah modernisasi. Namun, seperti yang sering terjadi dalam periodisasi sastra Indonesia secara umum, yang tercatat biasanya adalah yang “menonjol” — mereka yang berhasil menembus media pusat. Banyak penulis yang hanya beredar di tingkat lokal, atau yang karyanya hanya dibaca di lingkungan terbatas, tetap berada di luar radar. Di sinilah keterbatasan periodisasi konvensional terasa sangat jelas. Kecenderungan mengulang pola historical microscopism — hanya mengambil puncak-puncaknya, sementara lembah-lembah yang lebih luas dibiarkan gelap — hampir tak terhindarkan. Sastra yang hidup di komunitas-komunitas kecil, di sekolah-sekolah, atau dalam bentuk naskah yang tidak pernah diterbitkan, hampir tidak masuk dalam catatan. Meski demikian, gambaran ini setidaknya memberi bayangan bahwa pada masa itu sastra Kuningan sudah mulai berinteraksi dengan arus nasional, meski masih dalam posisi pinggiran.

Memasuki 1990-an hingga awal 2000-an, seiring dengan semakin terbukanya ruang media dan pendidikan, jumlah penulis dari Kuningan yang memublikasikan karya meningkat. Beberapa di antaranya mulai dikenal di tingkat regional Jawa Barat. Tema-tema pun semakin beragam: tidak hanya kehidupan agraris, tetapi juga urbanisasi, perubahan sosial, dan pengalaman generasi muda yang mulai merantau. Pada masa ini pula, sastra cetak masih menjadi standar utama. Kualitas estetis diukur dari keindahan kalimat, ketidaklangsungan, dan aspek kebahasaan yang telah lama menjadi tolok ukur tradisi sastra cetak. Namun justru pada peralihan menuju 2000-an, gejala yang kemudian menjadi ciri khas lanskap sastra Indonesia secara umum mulai terlihat: munculnya ruang-ruang baru yang tidak lagi sepenuhnya linier. Digitalisasi masih dalam tahap awal, tetapi sudah ada tanda-tanda bahwa produksi tulisan akan semakin tersebar. Batas antara “sastra lokal” dan “sastra nasional” mulai kabur, dan penulis Kuningan tidak lagi semata-mata menulis “untuk Kuningan,” melainkan juga untuk pembaca yang lebih luas.

Setelah tahun 2000, lanskap berubah secara signifikan. Sumber menjadi lebih berlimpah, sudut pandang semakin beragam, dan modus komunikasi semakin menyerupai jaringan. Di Kuningan, gejala yang sama terjadi, meski dalam skala yang lebih kecil dan sering kali kurang terdokumentasikan. Penulis-penulis aktif di media sosial, di blog, di Wattpad, atau di platform digital lainnya. Ada yang menulis fantasi, ada yang menulis realisme sehari-hari, ada yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda, ada pula yang menulis dalam bahasa Inggris. Ada komunitas baca yang tumbuh di tingkat desa maupun kota, ada festival-festival kecil, ada pula karya yang beredar hanya di grup-grup tertutup. Di sisi lain, sastra cetak tetap berjalan: buku-buku antologi, kumpulan puisi, dan cerpen yang diterbitkan secara mandiri atau melalui penerbit kecil. Namun justru di periode ini keterbatasan pemetaan menjadi paling terasa. Banyak karya digital yang bersifat born digital sulit dilacak secara sistematis. Banyak penulis yang tidak mengklaim diri sebagai “sastrawan,” sehingga tidak masuk dalam radar konvensional. Banyak pula praktik sastra yang hidup di ruang lisan atau pertunjukan yang tidak pernah dituliskan. Gambaran yang ada, sekali lagi, terpaksa hanya menangkap sebagian kecil dari keseluruhan. Ia lebih banyak berbicara tentang yang tertulis dan yang relatif mudah diakses, sementara yang tersebar di jejaring digital dan lisan masih banyak yang luput.

Meskipun penuh keterbatasan, semacam periodisasi — sekali lagi, menurut saya — tetap diperlukan. Bukan sebagai kebenaran final, melainkan sebagai gambaran umum yang bisa menjadi acuan sementara. Tanpa kerangka awal, akan sulit membicarakan mana yang sudah ada, mana yang belum, dan ke mana arah yang ingin dituju. Periodisasi semacam itu juga bisa menjadi inspirasi: inspirasi bagi peneliti muda Kuningan untuk menggali arsip yang belum tersentuh, bagi penulis digital untuk mendokumentasikan karya mereka secara lebih sistematis, bagi komunitas lokal untuk menulis sejarah mereka sendiri, dan bagi siapa saja yang merasa bahwa peta ini masih terlalu sempit untuk memperluasnya.

Yang paling penting, setiap upaya pemetaan perlu ditulis dengan kesadaran penuh bahwa ia tidak lengkap. Ia adalah peta sementara yang sengaja dibuat terbuka. Ia mengakui bahwa sastra Kuningan, seperti sastra Indonesia secara umum setelah 2000-an, lebih menyerupai rimpang daripada garis lurus. Ada bagian yang sudah terlihat, ada bagian yang masih gelap, dan ada bagian yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terlihat dalam kerangka konvensional.

Harapan di balik kesadaran ini sederhana sekaligus mendesak. Harapan bahwa anak muda Kuningan yang menulis di Wattpad atau di akun media sosial tidak lagi merasa karya mereka “bukan sastra.” Harapan bahwa komunitas baca kecil di desa-desa Kuningan tidak lagi merasa terpinggirkan dari percakapan sastra nasional. Harapan bahwa dokumentasi lokal — yang selama ini hanya tersimpan di arsip pribadi atau di memori orang tua — bisa menjadi bagian dari jaringan yang lebih luas. Harapan bahwa Kuningan tidak hanya menjadi tempat yang dilewati, melainkan tempat yang dipetakan, dibaca, dan dibicarakan dengan serius. Harapan bahwa peta ini, meski tidak sempurna, bisa menjadi awal dari kesadaran bahwa sastra Indonesia tidak hanya hidup di pusat-pusat kanon, melainkan juga di tepi-tepi yang selama ini dianggap sepi.

Menulis peta kesusastraan Kabupaten Kuningan, pada akhirnya, bukan soal menyusun daftar nama dan tahun. Ia lebih mirip mengakui bahwa peta itu sendiri sudah berubah bentuk: dari garis menjadi jaringan, dari pusat menjadi persimpangan, dari kanon menjadi stream yang kadang bertemu, kadang tidak. Kita tidak harus memaksa semuanya masuk ke dalam satu definisi “sastra Indonesia” yang ketat. Cukup mengatakan: ada produksi tulisan yang berbeda, punya ruang sendiri, punya pembaca sendiri, dan dalam ruang yang lebih luas — ruang digital, ruang diaspora, ruang bilingual, ruang lokal Kuningan — mereka semua berbagi udara yang sama.

Apakah itu cukup? Mungkin belum. Tapi tanpa dimulainya kesadaran ini, ruang-ruang sastra di Kuningan akan terus dianggap tidak ada. Karena yang paling berbahaya dari setiap usaha pemetaan menurut saya bukanlah ketidakakuratan, melainkan keyakinan bahwa peta yang ada sudah final — atau lebih parah, keyakinan bahwa peta itu tidak perlu ditulis sama sekali. Kesusastraan setelah 2000-an, dengan segala digitalisasinya, segala batas yang buram, dan segala stream yang saling bersilangan, justru mengingatkan bahwa peta terbaik adalah peta yang selalu terbuka untuk digambar ulang. Dan untuk Kabupaten Kuningan, peta itu belum pernah benar-benar digambar. Saatnya kesadaran itu tumbuh dan mulai bekerja.

Jatinangor, 3 September 2026

---

Ditulis oleh:

Candrika Adhiyasa

Candrika Adhiyasa adalah seorang esais lulusan Departemen Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Area kajiannya meliputi filsafat, budaya, politik, seni, dan lingkungan hidup. Ia aktif sebagai penggerak Ruang Publik Agora, Redaktur di Barikade, dan Direktur di PT. Wahana Adhi Lestari.

Instagram: https://www.instagram.com/candrimen

---

Setiap 1 September, Kuningan ulang tahun. Tahun ini yang ke-528, dengan tema “Melesat Ngudag Jaman, Ngakar Kuat Purwadaksi”, artinya melesat mengejar zaman, berakar kuat pada asal-usul. Purwadaksi sendiri kira-kira berarti “dari awal sampai akhir”, asal-usul yang menuntun tujuan.

Saya tidak akan mengkritik temanya. Bukan karena saya penakut, tapi karena saya kebetulan tahu tema itu tidak jatuh dari langit: ia hasil godokan Pemda bersama Dewan Kebudayaan, dan saya ada di ruangan itu. Yang menurut saya jauh lebih menarik untuk diperdebatkan bukan bunyinya, melainkan bagaimana ia dimaknai, dan siapa yang berani mengukurnya.

Satu Contoh Kecil sebagai Argumen

Izinkan saya mulai dari pengalaman yang paling dekat. Tahun ini logo Hari Jadi Kuningan tidak dibuat dengan cara lama: tidak ditunjuk diam-diam, tidak pula dilempar jadi sayembara terbuka yang menuntut ratusan desainer bekerja gratis lalu satu orang menang.

Skemanya diadaptasi dari praktik pengembangan identitas visual di tingkat nasional: penyusunan design brief (dokumen berisi arahan dan batasan desain), open call portofolio, kurasi berdasarkan rekam jejak, pengembangan konsep oleh finalis terpilih, presentasi di hadapan panel lintas disiplin (pemerintah, akademisi, praktisi desain, budayawan, pelaku ekraf), lalu public online voting dengan bobot 40% suara publik dan 60% penilaian panelis. Hasilnya, Logo 01 karya Ligar Fajar Maulana ditetapkan sebagai identitas visual resmi.

Kenapa saya ceritakan? Bukan untuk pamer. Tapi karena kasus kecil ini menunjukkan satu hal yang sering luput: ekonomi kreatif tumbuh bukan karena ada acara, melainkan karena ada mekanisme. Desainer muda Kuningan tidak butuh dimotivasi. Mereka butuh proses yang jelas, penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan, dan hasil kerja yang dihargai sebagai pekerjaan profesional, bukan partisipasi sukarela.

Satu logo berhasil dikerjakan begitu. Pertanyaannya: yang lainnya bagaimana?

Angka yang Membuat Kita Terlalu Cepat Senang

Di atas kertas, Kuningan mungkin sedang bagus. Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 menembus 10,41%, tertinggi di Jawa Barat, di atas Majalengka dan Kabupaten Cirebon (Pemerintah Kabupaten Kuningan, 2025a). Kemiskinan turun ke 10,74% pada Maret 2025, terendah dalam beberapa tahun terakhir, dan Tingkat Pengangguran Terbuka di angka 7,78% (Pemerintah Kabupaten Kuningan, 2025b).

Di level nasional lebih memikat lagi. Ekonomi kreatif menyumbang Rp1.611,2 triliun atau 7,28% terhadap PDB 2024, menyerap 27,4 juta pekerja pada 2025, dan lebih dari separuhnya berusia di bawah 40 tahun (Badan Pusat Statistik, 2025). Cakupannya pun diperluas dari 17 menjadi 21 subsektor lewat Rindekraf 2026–2045 (Kementerian Ekonomi Kreatif, 2026).

Semua angka itu mungkin benar. Semua angka itu juga tidak otomatis membuat seorang ilustrator di Cigugur sanggup mencicil tablet grafisnya.

Di situ persoalannya. Pertumbuhan makro dan keberlangsungan hidup pelaku kreatif bisa tinggal di kabupaten yang sama tanpa pernah saling menyapa.

Membaca Ulang “Melesat” dan “Ngakar”

Nah, ke sini saya mau menagih tema kita sendiri.

Melesat itu soal kecepatan. Tapi kecepatan tanpa arah namanya ngebut, dan ngebut tanpa mesin namanya turunan. Kalau ekonomi kreatif Kuningan mau melesat, mesinnya harus disebut jelas: pasar, pembiayaan, dan mekanisme kerja yang adil. Bukan jumlah pelatihan.

Ngakar kuat purwadaksi biasanya diterjemahkan jadi “jangan lupakan budaya”. Menurut saya itu terlalu sopan dan terlalu dekoratif. Akar, dalam ekonomi kreatif, bukan ornamen. Ia bahan baku. Motif, cerita rakyat, kopi lereng Ciremai, kuda kuningan, bahasa Sunda dialek lokal: itu semua aset yang bisa jadi kekayaan intelektual, bukan sekadar tema kostum karnaval yang dilipat lagi ke gudang tanggal tiga hari setelahnya.

Bedanya besar. Akar sebagai ornamen menghasilkan foto bagus. Akar sebagai bahan baku membuahkan penghasilan.

Kita Masih Punya Kalender, Belum Punya Ekosistem

Rangkaian Hari Jadi tahun ini digarap lebih serius: Karnaval Budaya bertema sejarah Kuningan dari masa ke masa, Seba Sapton dan Babarit, Ciremai Coffee Culture yang mengangkat kopi Kuningan (produksinya 1.157 ton pada 2025, terbesar kedua di Jawa Barat untuk robusta), sampai diskon 10–70% di toko, kafe, dan hotel (Voxpopuli, 2026).

Saya ikut senang. Saya juga ikut kebagian rezekinya, mungkin. Tapi mari sebut namanya dengan jujur: yang kita punya sekarang adalah festivalisasi, yaitu kecenderungan mengurus sektor kreatif lewat acara demi acara, bukan industrialisasi.

Kajian kebijakan budaya sudah lama curiga pada pola ini. McRobbie (2016) menunjukkan bagaimana ajakan “jadilah kreatif” memanggil anak muda masuk ke pekerjaan berisiko tinggi berupah rendah, lalu menyebut ketidakstabilan itu sebagai kebebasan. Oakley dan O’Connor (2015) mencatat sektor kreatif kerap dipakai melegitimasi pertumbuhan daerah, sementara kondisi kerja di dalamnya justru makin prekariat, istilah untuk pekerja yang penghasilannya tidak pasti, tanpa kontrak jelas dan tanpa jaring pengaman.

Terjemahan lokalnya sederhana: panggung dibongkar esok pagi, dan ekosistemnya ikut dibongkar. Fotografer pulang bawa portofolio tanpa kontrak. Desainer dapat ucapan terima kasih, plus kalimat abadi itu: “anggarannya menyusul, ya.”

Dari Ruang Kelas: Kita Melatih Talenta untuk Kota Lain

Ini bagian yang bikin saya diam beberapa detik sebelum menjawab pertanyaan mahasiswa.

Tiap tahun kami meluluskan desainer, ilustrator, videografer, animator, dan sebagainya. Mereka kompeten. Lalu sebagian besar pergi ke Bandung, Jakarta, atau kerja remote untuk klien luar negeri sambil tetap tinggal di rumah orang tua, dan tidak pernah tercatat sebagai pelaku ekonomi kreatif Kuningan oleh siapa pun.

Kita sedang mengekspor SDM unggulan, dengan bangga, tanpa bea keluar.

Mereka pergi bukan karena tidak cinta Kuningan, tapi karena Kuningan belum jadi pasar. Kampus sudah menyediakan sisi pasokan. Yang belum dibangun serius adalah sisi permintaan.

Dari Ruang Redaksi: Distribusi Itu Infrastruktur

Mengelola media kecil mengajarkan saya satu hal keras kepala: karya yang tidak terdistribusi tidak pernah benar-benar ada.

Ekonomi kreatif jarang mati karena kurang karya. Ia mati karena karyanya tidak punya jalur: tidak ada kanal, kurasi, arsip, atau kritik. Band lokal manggung sekali lalu senyap. Pameran ilustrasi digelar, tak ada yang menuliskannya, lima tahun kemudian tak ada bukti peristiwa itu pernah terjadi.

Media, arsip, dan kurasi bukan pelengkap acara. Mereka infrastruktur, sama pentingnya dengan jalan, hanya jauh lebih murah dan jauh lebih sering dilupakan.

Empat PR yang Membosankan, Tapi Menentukan

1) data. Berapa pelaku kreatif Kuningan, di subsektor apa, omzet berapa? Sensus Ekonomi 2026 rasanya terlalu mahal untuk dilewatkan.

2) infrastruktur produksi bersama. Alat produksi film, foto, dan audio milik daerah yang dikelola bersama komite dan bisa dipinjam. Satu ruang kerja yang benar-benar berfungsi lebih berdampak daripada sepuluh seminar motivasi.

3) belanja daerah untuk karya lokal dan perlindungan kekayaan intelektual. Kopi Ciremai sudah menunjukkan jalannya lewat skema indikasi geografis, yaitu perlindungan hukum atas produk khas suatu wilayah (Pikiran Rakyat Kuningan, 2026). Logikanya bisa diperluas ke kriya, musik, desain.

4) mekanisme yang berumur lebih panjang dari masa jabatan. Kuningan punya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sejak 2019. Dokumennya ada. Pertanyaannya, kapan terakhir ia dibaca, bahkan dipakai sebagai rujukan anggaran, bukan sekadar lampiran?

Ukuran untuk Tahun Depan

Jadi begini usul saya untuk Hari Jadi ke-529. Jangan ukur keberhasilan dari jumlah penonton, panjang helaran, atau berapa artis nasional yang datang.

Ukurlah dari satu angka yang jauh lebih sulit:

berapa banyak pelaku kreatif Kuningan yang tahun depan masih bisa hidup dari karyanya, di Kuningan.

Kalau angka itu naik, kita memang melesat. Kalau tidak, kita cuma lari di tempat, dengan kostum yang sangat bagus.

Dirgahayu, Kuningan. Semoga kita bukan cuma panjang umur, tapi juga panjang akal.

Referensi

Aduide Media. (2026a, 7 Juli). Tiga finalis kurasi portofolio desain identitas visual Hari Jadi ke-528 Kuningan resmi diumumkan. https://aduide.id/2026/07/07/tiga-finalis-kurasi-portofolio-desain-identitas-visual-hari-jadi-ke-528-kuningan-resmi-diumumkan/

Aduide Media. (2026b, 31 Juli). Lewati kurasi dan voting publik, logo karya Ligar resmi jadi identitas Hari Jadi ke-528 Kuningan. https://aduide.id/2026/07/31/lewati-kurasi-dan-voting-publik-logo-karya-ligar-resmi-jadi-identitas-hari-jadi-ke-528-kuningan/

Aduide Media. (2026c, 7 Agustus). Subsektor ekraf bertambah, daerah siap sambut atau masih sibuk dengan event seremonial? https://aduide.id/2026/08/07/subsektor-ekraf-bertambah-daerah-siap-sambut-atau-masih-sibuk-dengan-event-seremonial/

Badan Pusat Statistik. (2025, 17 November). BPS: Ekonomi kreatif serap tenaga kerja 27,4 juta tahun 2025. https://www.bps.go.id/id/news/2025/11/17/805/bps–ekonomi-kreatif-serap-tenaga-kerja-27-4-juta-tahun-2025.html

Kementerian Ekonomi Kreatif. (2026, 10 Juli). Rindekraf perluas cakupan ekraf menjadi 21 subsektor. https://ekraf.go.id/news/rindekraf-perluas-cakupan-ekraf-menjadi

McRobbie, A. (2016). Be creative: Making a living in the new culture industries. Polity Press.

Oakley, K., & O’Connor, J. (Eds.). (2015). The Routledge companion to the cultural industries. Routledge.

Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2025a, 16 November). Sekda Jabar puji Kuningan, pertumbuhan ekonominya terbaik di Jawa Barat dan Pulau Jawa. https://kuningankab.go.id/home/sekda-jabar-puji-kuningan-pertumbuhan-ekonominya-terbaik-di-jawa-barat-dan-pulau-jawa/

Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2025b, 4 Desember). Kuningan bukan kabupaten termiskin di Jawa Barat, data resmi tunjukkan perbaikan signifikan dan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Pulau Jawa. https://kuningankab.go.id/home/kuningan-bukan-kabupaten-termiskin-di-jawa-barat-data-resmi-tunjukkan-perbaikan-signifikan-dan-pertumbuhan-ekonomi-tertinggi-se-pulau-jawa/

Pikiran Rakyat Kuningan. (2026, 20 April). Kuningan panen! Kopi lereng Gunung Ciremai bakal mejeng di pameran bergengsi World of Coffee Asia 2026. https://kuningan.pikiran-rakyat.com/ekbis/pr-5310151791/

Voxpopuli. (2026, 30 Agustus). Banyak sentuhan baru! Sekda bicara Hari Jadi ke-528 Kuningan spektakuler. https://voxpopuli.co.id/banyak-sentuhan-baru-sekda-bicara-hari-jadi-ke-528-kuningan-spektakuler/

“Udah jadi mahasiswa tontonannya masih Upin & Ipin?”

Kalimat itu terdengar ringan. Biasanya diikuti tawa kecil atau komentar yang lebih menghakimi. Lucunya, komentar semacam itu sering datang dari orang-orang terdekat, seolah semua orang sepakat bahwa kedewasaan memiliki daftar syarat yang harus dipenuhi.

Saya mulai menyadari ada yang aneh ketika sedang menonton film animasi di rumah, lalu orang tua saya berkomentar, “Udah kuliah kok masih nonton kartun? Nanti kelihatan kayak anak kecil terus.” Kalimat itu mungkin terdengar biasa, bahkan dilontarkan tanpa maksud buruk. Namun, sejak saat itu saya bertanya-tanya: mengapa kesukaan terhadap kartun begitu mudah dikaitkan dengan ketidakdewasaan? Mengapa menikmati Upin & Ipin, SpongeBob SquarePants, Chibi Maruko-chan, atau film-film Studio Ghibli seolah menjadi sesuatu yang perlu dibenarkan ketika usia sudah tidak lagi dianggap sebagai usia anak-anak?

Padahal, jika dipikir-pikir, apa sebenarnya yang membuat kartun dianggap hanya pantas untuk anak-anak? Bukankah yang menentukan kedewasaan seseorang adalah cara ia bersikap, bukan daftar tontonan di YouTube atau televisi?

Pertanyaan itu membuat saya mulai memperhatikan bahwa anggapan serupa ternyata tidak hanya datang dari keluarga. Saya beberapa kali mendengar teman yang sebelum memutar kartun saat makan berkata sambil tertawa canggung, “Maaf ya, aku kalau makan suka nonton Upin & Ipin.” Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyiratkan adanya kekhawatiran akan penilaian orang lain. Seolah-olah menikmati kartun di hadapan orang lain perlu didahului dengan penjelasan agar tidak dianggap kekanak-kanakan atau dihakimi karena selera tontonan.

Fenomena semacam ini ternyata bukan hanya pengalaman pribadi. Penelitian Chandi dan Trehan (2023) mengenai penggemar anime di India menunjukkan adanya fenomena infantilization, yaitu ketika orang dewasa diperlakukan seolah-olah belum dewasa karena kesukaan mereka terhadap animasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anggapan “animasi adalah tontonan anak-anak” dapat menjadi stereotip yang begitu kuat hingga memengaruhi cara masyarakat memandang para penggemarnya. Meskipun konteks penelitian tersebut berada di India dan berfokus pada anime, fenomenanya terasa cukup dekat dengan pengalaman sehari-hari: seseorang bisa dianggap kekanak-kanakan bahkan sebelum orang lain mengetahui alasan atau makna di balik tontonan yang ia sukai.

Menariknya, stigma ini tetap bertahan meskipun industri animasi telah berkembang jauh melampaui citranya sebagai hiburan anak-anak. Film-film seperti Inside Out, karya-karya Studio Ghibli, hingga serial seperti Bluey dan Arcane mengangkat tema kesehatan mental, kehilangan, keluarga, identitas, bahkan persoalan sosial yang dapat dinikmati dan dimaknai oleh berbagai kelompok usia. Perubahan isi cerita tersebut menunjukkan bahwa animasi sebenarnya tidak memiliki batas usia yang sesederhana “anak-anak” dan “orang dewasa”. Namun, perubahan pada isi cerita ternyata tidak selalu diikuti perubahan cara masyarakat memandang medianya.

Fenomena tersebut mengingatkan saya pada pemikiran filsuf Prancis, Jean Baudrillard. Dalam For a Critique of the Political Economy of the Sign (1981), Baudrillard membahas bagaimana sebuah objek tidak hanya memiliki fungsi, tetapi juga dapat memiliki makna sebagai tanda (sign value). Artinya, sesuatu dapat dinilai bukan hanya berdasarkan kegunaan atau sifat sebenarnya, tetapi juga berdasarkan makna sosial yang melekat padanya (Baudrillard, 1981). Buku tersebut memang secara khusus membahas hubungan antara objek, tanda, konsumsi, dan makna sosial dalam masyarakat modern.

Jika gagasan tersebut ditarik ke persoalan kartun, kartun tidak lagi dipahami hanya sebagai medium yang dapat memuat berbagai jenis cerita untuk berbagai kelompok usia. Kartun telah berubah menjadi simbol masa kanak-kanak. Akibatnya, ketika orang dewasa masih menikmatinya, yang dipersoalkan bukan kualitas ceritanya, melainkan simbol yang dianggap tidak sesuai dengan identitas “orang dewasa”.

Jika ditarik lebih jauh, bukan lagi kartunnya yang menjadi persoalan, melainkan makna yang selama ini kita lekatkan padanya. Selama bertahun-tahun, televisi, keluarga, dan budaya populer terus mengulang anggapan bahwa kartun adalah tontonan anak-anak. Pengulangan tersebut perlahan diterima sebagai sebuah kebenaran, meskipun realitas industri animasi telah banyak berubah. Pada titik inilah pemikiran Baudrillard tentang hyperreality menjadi relevan: representasi atau gambaran yang terus diproduksi dapat terasa lebih nyata daripada realitas itu sendiri (Baudrillard, 1994). Kita akhirnya lebih percaya pada label “kartun untuk anak-anak” daripada kenyataan bahwa animasi dapat dinikmati oleh berbagai kelompok usia.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada stigma sosial. Bagi sebagian orang, khususnya saya sendiri, kartun bukan sekadar hiburan, melainkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tuntutan kehidupan dewasa. Warna-warna yang cerah, cerita yang sederhana, dan karakter yang sudah akrab sejak kecil menghadirkan rasa nyaman tersendiri yang kini sudah sulit ditemukan dalam rutinitas sehari-hari sebagai orang yang telah beranjak dari usia anak-anak.

Perasaan nyaman tersebut juga dapat dilihat melalui konsep nostalgia. Wildschut, Sedikides, Arndt, dan Routledge (2006) menemukan bahwa pengalaman nostalgia umumnya berkaitan dengan emosi positif dan dapat memiliki fungsi psikologis yang membantu seseorang menghadapi kondisi emosional tertentu. Dengan kata lain, mengingat atau kembali menikmati sesuatu yang memiliki hubungan dengan masa lalu tidak selalu berarti seseorang ingin kembali menjadi anak-anak. Pengalaman tersebut justru dapat menjadi sumber kenyamanan ketika seseorang sedang menghadapi perubahan atau tekanan dalam kehidupannya.

Karena itu, aktivitas menonton kartun bagi orang dewasa bukan semata-mata bentuk dari ketidakdewasaan, melainkan bisa menjadi cara sederhana untuk kembali menemukan rasa nyaman di tengah kompleksitas kehidupan yang semakin bertambah seiring bertambahnya usia. Ada kalanya kita memang hanya ingin makan sambil menonton Upin & Ipin, tertawa melihat tingkah SpongeBob, atau kembali menikmati film yang sudah berkali-kali ditonton. Tidak semua hal yang membuat kita nyaman harus memiliki alasan yang rumit.

Barangkali, yang perlu kita tinggalkan bukanlah kebiasaan menonton kartun, melainkan cara pandang yang terlalu sempit dalam memaknai kedewasaan. Sebab, menjadi dewasa bukan berarti menghapus semua hal yang pernah membawa kita bahagia, melainkan mampu bertanggung jawab atas pilihan hidup tanpa harus kehilangan sisi manusiawi dalam diri. Jika seseorang masih bisa menjalankan kewajibannya, menghargai orang lain, dan terus bertumbuh, mengapa selera tontonannya harus dijadikan ukuran kedewasaan?

Referensi:

Baudrillard, J. (1981). For a critique of the political economy of the sign. Telos Press.

Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation (S. F. Glaser, Trans.). University of Michigan Press. (Original work published 1981)

Wildschut, T., Sedikides, C., Arndt, J., & Routledge, C. (2006). Nostalgia: Content, triggers, functions. Journal of Personality and Social Psychology, 91(5), 975–993. https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.5.975

---

Ditulis oleh:

Nayla Arifani

Nayla Arifani merupakan mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Menaruh perhatian pada isu feminisme dan cara masyarakat memaknai berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari.

email: naylaarifany@gmail.com
instagram: @naylrfnyy_

---

Cara memandang industri seperti ini rasanya masih bisa ditemukan dalam praktik major label hari ini, sementara industrinya sendiri sudah semakin lentur dalam percakapan kontemporer. Batas antara major dan indie secara praktik bahkan semakin cair dan bias: distribusi, publisher maupun aggregator, sampai musisi yang mengelola produksinya sendiri tetapi menggunakan jaringan perusahaan-perusahaan kapital. Karena itu, percakapan tentang kategori tersebut memang tidak lagi sesederhana dulu.

Namun, kalau indie dimaknai melalui spirit DIY, otonomi, dan visi artistik, menurutku istilah itu masih berguna. Di sana kita bisa membicarakan seberapa jauh sebuah karya mengambil risiko, mempertahankan otonomi estetik, atau bernegosiasi, bahkan menolak, logika pasar tertentu.

Sementara dalam konteks etalase industri, mungkin tidak lagi cukup hanya dengan melihat apakah seorang musisi berada di luar major label atau tidak. Hari ini musisi bisa mengelola produksinya sendiri tetapi tetap bekerja dengan distributor, publisher, aggregator, investor, platform, atau jaringan perusahaan kapital lainnya. Rasanya hampir mustahil membicarakan industri musik kontemporer seolah-olah independen berarti harus benar-benar terbebas dari semua jaringan tersebut.

Karena itu, yang lebih penting adalah siapa yang tetap memegang kendali. Hubungan dengan distributor, publisher, aggregator, investor, atau perusahaan lain tetap bisa berjalan sebagai bentuk kerja sama dan negosiasi. Selama keputusan-keputusan penting mengenai musik dan produksinya masih berada di tangan musisi, ya memang indie kok. Musiknya tidak harus melawan arus, bahkan tidak harus terdengar seperti apa yang selama ini kita bayangkan sebagai musik “indie”.

Problemnya muncul ketika kategori ekonomi dianggap otomatis sebagai kategori estetika. Padahal musisi indie bisa sangat komersial. Lah, Hindia kurang komersial apa dalam konteks hari ini? Popularitas, besarnya audiens, tingginya konsumsi, atau keberadaan sebuah karya di ruang-ruang populer tidak serta-merta menghapus posisi independennya dalam struktur industri. Kalau yang sedang kita bicarakan adalah indie sebagai kategori industri, ukurannya ada pada bagaimana musik itu diproduksi dan diedarkan serta siapa yang mengambil keputusan di dalamnya. Eksperimentasi musikal atau seberapa jauh sebuah karya berada dari pasar adalah percakapan lain yang bisa kita lanjutkan setelahnya.

Maksudku, toh contohnya sudah ada di depan mata. Sun Eater, misalnya, label musik yang menaungi Hindia, .Feast, dan Lomba Sihir, lahir dari inisiatif musisi untuk musisi. Begitu pula dengan Greedy Dust, yang menaungi Dongker dan entitas lain seperti ZIP.

Here Comes The Sun: inisiasi label rekaman Sun Eater untuk merayakan seluruh artisnya dalam satu panggung. Jika dibandingkan dengan sejumlah pengalaman musisi dalam struktur major label di masa lampau, acara semacam ini setidaknya memperlihatkan cara berbeda dalam membayangkan sebuah label sebagai ekosistem. Sebab berada dalam satu rumah label tidak serta-merta menciptakan perasaan berada dalam ekosistem yang setara. Ketika satu artis tumbuh jauh lebih besar secara komersial, perhatian dan sumber daya label dapat bergeser mengikutinya.

Dalam percakapan major label, kolaborasi antarmusisi dari label yang berbeda pun setidaknya pernah menjadi jauh lebih rumit. Sebuah rencana kolaborasi bisa urung terjadi karena dalam kondisi tertentu label dapat turut memiliki kuasa untuk menentukan dengan siapa seorang musisi boleh berkolaborasi. Hal ini dapat berbeda jika kita membandingkannya dengan sejumlah minor label yang cenderung lebih terbuka terhadap proses kolaborasi, salah satunya sebagai cara memperluas jangkauan pendengar, meskipun skala kapital dan jaringan distribusi yang mereka miliki mungkin tak sebesar major label.

Dari cara mereka bekerja, kita bisa melihat bahwa cara memproduksi, mengelola, dan memasarkan musik hari ini sudah tidak bisa terus-menerus dimaknai hanya melalui cara kerja label-label besar. Bahkan dalam proses pencarian artis, jumlah followers dan besarnya audiens yang telah dibangun seorang musisi dapat menjadi salah satu indikator yang turut dibaca industri. Hal serupa dapat dilihat dari hubungan antara ajang pencarian bakat dan industri rekaman, di mana popularitas serta dukungan audiens sejak awal menjadi bagian penting dari mekanisme seleksi dan pembentukan artis. Sejumlah alumninya kemudian melanjutkan karier melalui jaringan major label.

Untuk membedakan posisi semacam ini, aku pikir term indie masih sah-sah saja digunakan, karena fondasi yang membentuknya memang datang dari musisi itu sendiri. Ia lahir dari bagaimana musisi menentukan cara bekerja, membangun ekosistem, mengambil keputusan artistik, dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang justru sering kali baru dibaca industri setelah terbukti berhasil.

Dan di sinilah konteks menjadi penting. Hindia dan Dongker, misalnya, tentu tidak begitu saja kita taruh dalam kotak yang sama dengan KOTAK atau D’Masiv hanya karena hari ini nama-nama tersebut bisa berada di luar struktur major label. Perbedaannya ada pada sejarah pembentukan, cara produksi, ekosistem, serta relasi mereka dengan industri. Jadi, kategori yang sama belum tentu menerangkan posisi yang sama.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang benar-benar indie, tetapi kapan, bagaimana, dan untuk kepentingan apa kita memakai definisi indie? Di toko musik, festival, platform, atau katalog industri, ia bisa menjadi kategori produksi dan distribusi. Batasnya memang semakin cair, tetapi justru karena itu term indie belum tentu kehilangan kegunaannya.

Gampangnya begini: ketika D’Masiv dan KOTAK berada di luar major label, bukankah kita sah-sah saja mengajukan pertanyaan berikutnya: lantas bagaimana dengan penawaran musikalnya, terutama gagasannya? Apakah musik yang mereka hasilkan masih sama dengan ketika major label berada di dalam struktur produksinya?

Mereka tentu tidak harus tiba-tiba menjadi Dongker yang membicarakan agama dan negara dalam padanan lirik yang melankolis, atau mendadak membicarakan kesehatan mental dari sisi yang lebih manusiawi dan rapuh seperti yang dilakukan Baskara Putra di Hindia. Di sini persoalannya ada pada kata independent itu sendiri: ketika independensi atas entitas musikal sudah berada di tanganmu, independensi itu membawamu ke arah mana? Apakah ia memberimu kemungkinan untuk menemukan bahasa musikalmu sendiri, bahkan mungkin menuntunmu pada penemuan jati diri yang sebelumnya tidak punya cukup ruang untuk muncul?

Di titik inilah persoalannya menjadi lebih menarik. Indie tidak lagi berhenti sebagai penanda posisi dalam industri, tetapi membuka pertanyaan tentang apa yang dilakukan musisi dengan independensi yang dimilikinya. Sebab memperoleh independensi dan mengetahui apa yang hendak dilakukan dengan independensi itu adalah dua perkara yang berbeda. Kita hanya perlu tahu indie yang sedang kita bicarakan itu indie dalam pengertian apa.

Catatan Kontekstual

Pengalaman industri musik Indonesia pada masa ketika major label masih mendominasi memperlihatkan bagaimana struktur label tidak selalu menghasilkan ekosistem yang memungkinkan para musisinya tumbuh bersama. Mantan bassist /rif, Iwan Onez, misalnya, pernah menceritakan dalam podcast RuangkreasiTV bagaimana, menurut pengalamannya, posisi /rif tidak lagi memperoleh prioritas yang setara ketika Sheila on 7 sedang mengalami pertumbuhan komersial yang sangat besar, meskipun keduanya berada di bawah label yang sama.

Beberapa tahun kemudian, ketika momentum komersial Sheila on 7 mulai berubah, The Changcuters muncul sebagai salah satu nama yang mencuri perhatian publik. Jika dibaca sebagai bagian dari dinamika industri pada periode tersebut, pergeseran semacam ini setidaknya memperlihatkan bagaimana pola prioritas industri dapat berpindah mengikuti momentum komersial: artis yang sedang tumbuh, memperoleh perhatian publik, dan dinilai memiliki potensi pasar lebih besar dapat menjadi pusat perhatian baru bagi industri. Pada tahap ini, posisi major label kemudian layak dipertanyakan: sejauh mana ia menjadi mitra bagi musisinya, dan sejauh mana ia bekerja dengan mengikuti momentum komersial yang sedang terbentuk?

Persoalan tersebut tidak hanya dapat dibaca melalui bagaimana label menentukan prioritas terhadap artis-artisnya, tetapi juga melalui sejauh mana struktur industri dapat memengaruhi kemungkinan artistik seorang musisi. Dalam konteks lain, berdasarkan cerita mengenai proses pembuatan “Kesepian Kita”, PAS Band pernah berencana mengajak Vonny Cornelia dari Bening untuk mengisi vokal lagu tersebut, tetapi kolaborasi itu tidak terwujud. Bagian vokal perempuan akhirnya diisi oleh Tere, yang berada di bawah naungan label yang sama dengan PAS Band. Pengalaman semacam ini memperlihatkan bahwa relasi musisi dengan label pada masa tertentu bukan hanya menyangkut distribusi dan produksi, tetapi juga dapat ikut menentukan kemungkinan hubungan artistik seorang musisi.

Persoalan lain muncul ketika pola industri tersebut dibaca melalui kemiripan atau perubahan musikal antarband. Di wilayah ini, hubungan sebab-akibat perlu ditempatkan secara lebih hati-hati. Klaim dari sumber Instagram @melodi.alam bahwa Peterpan memengaruhi Five Minutes, misalnya, perlu ditinjau kembali berdasarkan timeline historisnya. Five Minutes telah terbentuk sejak 1994, jauh sebelum Peterpan muncul pada 2000, bahkan telah memiliki identitas yang sangat khas melalui penampilan mereka dengan sarung.

Namun, jika yang dimaksud adalah Five Minutes pada era 2000-an, khususnya setelah Richie bergabung sebagai vokalis dan Rockmantic dirilis pada 2007, kemungkinan pembacaan tersebut menjadi lebih masuk akal. Pada periode itu Peterpan telah menjadi salah satu kekuatan dominan dalam pop-rock Indonesia, sehingga bukan tidak mungkin keberhasilan mereka turut membentuk formula yang kemudian dibaca oleh industri maupun menjadi salah satu rujukan bagi band-band yang melakukan reposisi musikal. Meski demikian, hubungan pengaruh langsung antara Peterpan dan Five Minutes tetap membutuhkan sumber yang lebih kuat daripada sekadar kemiripan musikal.

Karena itu, contoh-contoh tersebut tidak harus dibaca sebagai bukti bahwa industri sepenuhnya menentukan arah musikal para musisinya. Ia lebih berguna untuk memperlihatkan sebuah kecenderungan: bahwa ketika kepentingan artistik bertemu dengan struktur industri, prioritas, akses terhadap kolaborasi, dan pembacaan terhadap formula yang sedang berhasil secara komersial dapat ikut membentuk ruang gerak seorang musisi.

---

Ditulis oleh:

Gema Ganeswara

Gema Ganeswara (lahir di Kuningan, Indonesia) adalah fotografer dan penulis yang mengeksplorasi ingatan, tempat, dan pengalaman batin melalui proyek jangka panjang yang memadukan fotografi dan teks. Praktiknya berangkat dari lanskap keseharian, pengamatan, dan pengalaman personal untuk merefleksikan ruang, tubuh, identitas, rasa memiliki, serta cara manusia membangun hubungan dengan tempat dan komunitas. Sebagai penulis, ia mengembangkan esai personal yang menghubungkan autobiografi dengan fotografi, musik, film, budaya populer, dan kehidupan sehari-hari. Di luar praktik personalnya, ia menginisiasi Selasa Lengang, ruang komunitas informal yang mendorong keterlibatan perlahan dan dialog terbuka seputar fotografi. Ia tinggal dan bekerja di Kuningan, Indonesia.

Instagram: @gema_ganeswara

Medium: https://medium.com/@zealphoto.management

---

Barangkali keaslian di media sosial tidak pernah benar-benar bebas dari penonton. Kita mungkin mengunggah foto tanpa filter karena ingin menunjukkan wajah “sebenarnya”, tetapi keputusan untuk mengunggah foto tersebut sudah mengandaikan keberadaan orang lain yang akan melihat. Kita mungkin membuat vlog tentang rutinitas sehari-hari dengan tujuan memperlihatkan kehidupan apa adanya, tetapi kehidupan tersebut tetap dipilih, direkam, disunting, dan kemudian dipublikasikan. Bahkan ketika seseorang berusaha untuk tidak melakukan performa, ia tetap melakukan performa tentang “tidak melakukan performa”.

Fenomena ini dapat dilihat dari sudut pandang filsuf Prancis, Jacques Derrida, terutama melalui konsep différance dan kritiknya terhadap gagasan tentang kehadiran (presence). Melalui perspektif tersebut, keaslian bukan sesuatu yang sepenuhnya hadir dan dapat ditampilkan secara utuh. Identitas justru terus terbentuk melalui relasi dengan tanda, bahasa, konteks, dan terutama dengan keberadaan orang lain.

Keaslian yang Selalu Membutuhkan Penonton

Salah satu daya tarik utama media sosial saat ini adalah munculnya konten yang mengeklaim lebih autentik dibandingkan konten yang dianggap terlalu sempurna. Konten tersebut sering dimaknai sebagai perlawanan terhadap citra ideal yang selama ini mendominasi media sosial. Namun, siapa yang menentukan apa yang disebut autentik?

Ketika seseorang memilih menunjukkan bareface, kamar yang berantakan, atau kegagalan dalam belajar, ia memang sedang menunjukkan sesuatu yang sebelumnya mungkin disembunyikan. Namun, pilihan untuk menunjukkan bagian tersebut tetap merupakan keputusan. Ada sesuatu yang dipilih untuk ditampilkan dan ada sesuatu yang tetap tidak ditampilkan. Kehidupan yang hadir di layar bukanlah keseluruhan kehidupan seseorang, melainkan representasi yang telah melalui proses seleksi. Dengan demikian, persoalannya bukan apakah konten tersebut “asli” atau “palsu”. Yang lebih penting dari itu ialah memahami setiap bentuk representasi akan selalu melibatkan konstruksi. Seseorang dapat benar-benar merasa dirinya autentik ketika membuat sebuah unggahan. Pada kenyataannya, perasaan autentik tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa identitasnya sedang disampaikan dan ditujukan kepada orang lain.

Derrida dan Masalah Kehadiran

Pemikiran Derrida dapat membantu menjelaskan mengapa keaslian sulit dipisahkan dari representasi. Dalam tradisi filsafat Barat, terdapat kecenderungan untuk mengistimewakan sesuatu yang dianggap hadir secara langsung. Kehadiran sering dipandang lebih asli daripada representasi dan suara lebih dekat dengan makna daripada tulisan. Derrida mempertanyakan hierarki tersebut. Baginya, kita tidak pernah memperoleh makna dalam bentuk yang sepenuhnya hadir dan final. Makna selalu terbentuk melalui hubungan dengan tanda-tanda lain. Sebuah kata memperoleh maknanya bukan karena memiliki esensi yang berdiri sendiri, tetapi karena berbeda dari kata-kata lain.

Gagasan ini berkaitan dengan différance, istilah Derrida yang menggabungkan gagasan tentang perbedaan dan penundaan. Makna muncul melalui perbedaan dengan sesuatu yang lain, tetapi pada saat yang sama makna tersebut tidak pernah sepenuhnya selesai. Ia terus bergeser bergantung pada konteks dan relasi dengan tanda lainnya. Jika gagasan ini diterapkan pada identitas, maka diri yang autentik juga tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah selesai dan tinggal ditunjukkan kepada publik. Identitas tidak berada di dalam diri sebagai benda utuh yang kemudian kita lemparkan ke media sosial, tetapi terus dibentuk melalui hubungan kita dengan lingkungan, bahasa, pengalaman, norma sosial, dan orang lain. Dengan kata lain, kita tidak sekadar menunjukkan siapa diri kita kepada orang lain, melainkan ikut membentuk siapa diri kita.

“Aku Apa Adanya” Tetap Merupakan Sebuah Pernyataan

Kita seringkali menggunakan istilah seperti “ini aku yang sebenarnya”. Terdengar sederhana, tapi sebenarnya mengandung asumsi besar, seolah-olah terdapat satu diri asli yang sudah ada sebelumnya, stabil, dan dapat ditemukan jika seluruh kepalsuan berhasil disingkirkan. Masalahnya, dari mana kita mengetahui bahwa versi tertentu dari diri kita adalah versi yang paling asli?

Seseorang bisa menjadi pendiam di rumah, sangat aktif bersama teman, profesional di tempat kerja, dan ekspresif di media sosial. Apakah salah satunya palsu? Belum tentu. Bisa jadi semuanya merupakan bagian dari identitas orang tersebut yang muncul dalam konteks berbeda.

Derrida tidak sekadar membalikkan oposisi asli-palsu dengan mengatakan bahwa yang palsu sebenarnya lebih benar. Ia menunjukkan bahwa oposisi tersebut tidak sesederhana yang kita bayangkan. Konsep palsu diperlukan agar dapat dikenali sebagai asli. Keduanya tidak berdiri secara independen. Begitu pula dengan identitas digital. Kita mengatakan sebuah unggahan autentik karena membandingkannya dengan unggahan yang dianggap terlalu dibuat-buat. Tanpa kategori palsu, kategori asli kehilangan sebagian besar maknanya. Maka, keaslian di media sosial bukanlah keadaan yang sepenuhnya bebas dari konstruksi.

Ketika Keaslian Menjadi Konten

Dulu, media sosial sering dikritik karena membuat orang terlalu banyak memamerkan kehidupan sempurna. Sekarang, ketidaksempurnaan pun dapat menjadi estetika. Konten “real life” memang dapat membantu mengurangi tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Melihat orang lain gagal, lelah, atau memiliki kehidupan yang tidak selalu menyenangkan dapat membuat pengalaman manusia terasa lebih normal. Akan tetapi, ketidaksempurnaan tersebut menjadi masalah ketika dijadikan standar baru yang harus diikuti agar dianggap autentik.

Semakin kita mengejar keaslian di media sosial, semakin identitas kita dapat bergantung pada pengakuan orang lain. Bukan berarti setiap orang yang menggunakan media sosial adalah palsu. Seseorang dapat benar-benar jujur ketika mengunggah sesuatu. Ia dapat benar-benar merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Namun, keaslian tersebut tidak pernah sepenuhnya terlepas dari relasi sosial. Begitu sesuatu dipublikasikan, hal tersebut memasuki ruang yang dihuni oleh penilaian orang lain. Kita tidak lagi memiliki kendali penuh atas maknanya.

Unggahan yang dimaksudkan sebagai bentuk kerentanan dapat dianggap mencari perhatian. Seperti yang dimaksud Derrida, makna tidak sepenuhnya berada di tangan pembuat tanda, tetapi terus mengalami pergeseran melalui konteks dan hubungan dengan tanda-tanda lain. Identitas digital pun mengalami hal yang sama. Kita dapat mengontrol apa yang kita unggah, tetapi tidak sepenuhnya mengontrol bagaimana diri kita dimaknai.

Mungkin Kita Tidak Perlu Terlalu Terobsesi Menjadi “Diri Sendiri”

Jika demikian, apakah kita harus berhenti menggunakan media sosial dan kembali menjalani kehidupan tanpa kamera? Itu akan menjadi solusi yang terlalu sederhana untuk masalah yang jauh lebih kompleks. Manusia sudah lama membentuk identitas melalui pandangan orang lain, bahkan jauh sebelum internet diciptakan. Bukan penggunaan media sosial yang perlu dipertanyakan, melainkan obsesi kita terhadap gagasan bahwa ada satu versi diri yang benar-benar autentik dan harus berhasil kita tampilkan kepada dunia. Mungkin diri manusia memang tidak pernah sepenuhnya selesai. Kita berubah ketika berada dalam lingkungan yang berbeda, bertemu orang yang berbeda, dan mengalami sesuatu yang berbeda. Identitas bukan benda yang tersimpan di dalam diri dan menunggu ditemukan, tetapi proses yang terus berlangsung. Karena itu, menjadi autentik mungkin tidak berarti menemukan “aku yang sebenarnya” lalu mempertahankannya selamanya. Keaslian justru dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengakui bahwa diri kita selalu berada dalam proses menjadi.

---

Ditulis oleh:

Anzani Yuna Putri

Mahasiswa Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia yang tertarik pada isu perempuan, psikologi, dan filsafat.

Instagram @anzanaza_

---

Data menunjukkan Total Fertility Rate (TFR) alias angka kelahiran di Indonesia terus merosot. Dari 5,61 di tahun 1970, diproyeksikan nyungsep ke angka 2,13 pada tahun 2025. Di daerah dengan tingkat biaya hidup dan urbanisasi tinggi seperti DKI Jakarta, angkanya bahkan lebih melorot lagi.

Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana: hidup sudah terlalu mahal, dan kita sudah terlalu lelah menjadi sapi perah.

Karl Marx sejak berabad-abad lalu sebenarnya sudah wanti-wanti soal fenomena ini. Dalam sistem kapitalisme, komodifikasi adalah syarat mutlak. Kita-kita ini, kaum proletar yang tidak punya akses pada alat-alat produksi, pada akhirnya terpaksa menjual satu-satunya hal yang kita miliki: tenaga kita, baik fisik maupun kognitif.

Coba lihat institusi perguruan tinggi yang katanya menjadi kawah candradimuka bagi masa depan bangsa. Nyatanya? Masih banyak kampus-kampus di Indonesia dan lingkungan sosial kita seringkali tak lebih dari sekadar mesin yang fungsinya menyesuaikan akumulasi modal pasar. Mereka berlomba-lomba mencetak “stok tenaga kerja siap pakai” yang spesifikasinya sudah diatur sedemikian rupa agar pas dengan selera industri para borjuis.

Setelah lulus dengan embel-embel cum laude, kita masuk ke pasar kerja dan disambut oleh realitas yang brutal: jumlah pengangguran melimpah ruah. Kelimpahan ini bukan kebetulan, melainkan sistem yang memfasilitasi borjuis untuk dengan mudah menentukan syarat kerja dan menekan upah. Posisi tawar kita hancur lebur. Prinsipnya cuma satu: “Kalau kamu nggak mau digaji murah, pintu keluar ada di sebelah sana. Masih banyak yang antre dan siap digantikan.”

Di titik inilah alienasi terjadi.

Dalam proses produksi, kita dipaksa menelan penderitaan yang mengikat. Bekerja yang hakikatnya harusnya menjadi sarana aktualisasi diri, direduksi sekadar menjadi fungsi mekanis. Nilai tambah dari dedikasi mental dan fisik kita dirampas. Parahnya lagi, sistem ini memaksa sesama pekerja untuk saling sikut dan berkompetisi memperebutkan posisi kerja yang sangat terbatas. Alih-alih bersolidaritas, kita malah saling injak.

Generasi ini sedang didera apa yang disebut sebagai Learned Helplessness, sebuah kondisi ketidakberdayaan yang dipelajari. Mengirim ratusan lamaran pekerjaan tapi berujung terjebak dalam pekerjaan berupah minimum memanifestasikan kepasrahan sosial (defisit motivasi). Kita jadi kesulitan menyadari adanya peluang positif karena persepsi kita sudah dikurung oleh ketidakberdayaan (defisit kognitif). Ujung-ujungnya, kita dihajar oleh defisit emosional: depresi, kecemasan kronis, apatisme, hingga tekanan stres yang berkepanjangan.

Celakanya, di tengah kondisi pekerja yang babak belur ini, negara minim sekali mengambil peran sebagai pengaman sosial. Beban biaya reproduksi sosial dilemparkan sepenuhnya ke pundak keluarga-keluarga miskin.

Hasilnya bisa ditebak. Anak seringkali tak lagi dilihat sebagai anugerah, melainkan ditransformasikan menjadi investasi ekonomi atau “dana pensiun berjalan” bagi orang tua. Lahirlah spesies pekerja yang paling menderita di muka bumi: Sandwich Generation. Mereka terjepit keharusan membiayai orang tua di atas, dan menghidupi diri sendiri (serta anak) di bawah.

Maka, kembali ke data penurunan TFR di awal tadi. Keengganan anak muda untuk bereproduksi saat ini tidak lagi dilihat sebagai fenomena kultural semata, melainkan sebuah perlawanan reproduktif pasif.

Ketika biaya pengasuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan anak sudah melambung jauh di luar jangkauan upah minimum, membawa generasi baru ke dunia ini dipandang sebagai bentuk penambahan mata rantai eksploitasi. Logikanya masuk akal: “Buat apa saya melahirkan anak, kalau pada akhirnya dia cuma akan jadi stok siap pakai pabrik kapitalis yang sama?”

Lalu, apa solusinya? Apakah kita cuma bisa healing, mindfulness, atau ikut seminar motivasi?

Tentu tidak. Menyelesaikan masalah struktural dengan solusi individual adalah sebuah kebodohan. Yang kita butuhkan adalah transformasi struktural.

Negara tidak boleh lagi lepas tangan. Negara harus berani menjamin penyediaan akses pendidikan tinggi, layanan kesehatan, hingga public childcare (penitipan anak) secara gratis. Sistem pensiun dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat harus diintegrasikan agar kutukan sandwich generation bisa diputus selama-lamanya.

Di sektor tenaga kerja, praktik kerja fleksibel yang eksploitatif harus dihapus, diganti dengan standar upah yang benar-benar layak, bukan sekadar “layak untuk tidak mati kelaparan”.

Dan dari mana uang untuk membiayai semua itu. Terapkan instrumen perpajakan progresif atas aset, warisan, dan akumulasi kekayaan para segelintir elite kaya raya.

Selama ketimpangan ekonomi ini terus dipelihara, mimpi anak bangsa akan terus dirampas, dikomodifikasi, dan diobral murah di pasar tenaga kerja. Dan selama itu pula, memilih untuk tidak melahirkan generasi pekerja baru adalah perlawanan yang paling logis.

---

Ditulis oleh:

Elvina Meivania Dewi

Mahasiswi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang gemar menulis tentang psikologi, pendidikan, filsafat, serta isu perkembangan anak dan remaja. Senang merangkai esai reflektif yang memadukan perspektif ilmiah dengan cerita-cerita sederhana dari kehidupan sehari-hari. | Instagram @vinnmd_

---

Di kolom komentar, ratusan hingga ribuan orang mendadak mengangguk setuju. “Wah, ini benar-benar menggambarkan diri saya!” tulis salah satu warganet. Hanya dalam hitungan detik, seseorang melompat dari sekadar merasa tidak fokus menjadi individu yang meyakini dirinya memiliki kondisi neurodivergent.

Fenomena self-diagnosis atau mendiagnosis kondisi mental diri sendiri melalui media sosial kini telah menjelma menjadi bagian dari tren budaya populer. Istilah-istilah klinis yang mulanya terbatas pada ruang praktisi kedokteran dan psikologi, seperti Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), gangguan bipolar, obsessive-compulsive disorder (OCD), hingga childhood trauma, kini diucapkan secara kasual dalam percakapan sehari-hari. Namun, di balik maraknya percakapan ini, muncul sebuah pertanyaan mendasar: Mengapa manusia modern seolah begitu haus akan label psikologis?

Platform digital masa kini dirancang dengan algoritma presisi yang bertugas menangkap perhatian serta memvalidasi emosi penggunanya. Ketika sebuah kuis singkat atau video yang muncul di FYP (For You Page) menyajikan daftar gejala yang sejatinya bersifat umum, otak manusia secara alami terjebak dalam confirmation bias. Ini adalah kecenderungan psikologis ketika seseorang hanya mengumpulkan dan mengingat fakta yang sesuai dengan prasangkanya, sembari mengabaikan bukti penting lain yang bertolak belakang.

Peristiwa sederhana seperti lupa menaruh kunci rumah, menunda pekerjaan, atau melamun di tengah rapat pada dasarnya bisa dialami oleh siapa saja yang sedang mengalami kelelahan fisik, stres kerja, atau terlalu banyak menerima stimulasi layar (overstimulated). Sayangnya, penyajian konten di media sosial kerap menyederhanakan kompleksitas diagnosis psikiatri menjadi sekadar daftar periksa (checklist) yang dangkal dan cepat.

Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan melabeli diri secara sembarangan menyimpan bahaya nyata (self-diagnosis hazards). Selain risiko salah mengidentifikasi kondisi medis yang sebenarnya, seperti menganggap gangguan tiroid sebagai serangan cemas, tindakan ini kerap memicu fenomena self-fulfilling prophecy. Seseorang yang telanjur meyakini dirinya “sakit” akan mulai bertindak, berpikir, dan membatasi diri sesuai dengan bayangan atas label tersebut. Pada akhirnya, kondisi emosional yang mulanya merupakan dinamika wajar justru berkembang menjadi gangguan yang memberatkan.

Akan tetapi, fenomena ini tidak berhenti pada urusan literasi kesehatan mental semata. Ada pencarian identitas yang jauh lebih mendalam di tingkat psikologis maupun filosofis.

Kehidupan masyarakat modern bergerak dengan tempo yang teramat cepat, dipenuhi tuntutan produktivitas serta paparan standar pencapaian yang tiada habisnya. Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit orang yang merasa terasing dari dirinya sendiri. Proses pencarian identitas (identity seeking) berubah menjadi perjuangan psikologis yang melelahkan. Di sinilah label medis hadir menawarkan sebuah jawaban instan yang menenangkan.

Ketika seseorang merasa gagal, bingung, atau tidak mampu memenuhi ekspektasi lingkungan sekitarnya, label medis memberikan kerangka penjelasan yang rapi dan objektif. Mengakui “Saya kurang disiplin dan sering menunda pekerjaan” terasa mengancam harga diri serta mendatangkan rasa bersalah. Sebaliknya, menyatakan “Saya memiliki ADHD” memberikan penjelasan otomatis yang terdengar ilmiah dan teruji secara klinis.

Label tersebut lantas ditransformasikan menjadi sebuah identitas baru. Ia bukan lagi sekadar nama bagi suatu kondisi medis, melainkan sebuah ruang bernaung tempat seseorang bisa menemukan komunitas sefrekuensi yang siap memberikan validasi tanpa syarat.

Mengapa kita seolah harus menunggu restu dari bahasa psikiatri hanya untuk memvalidasi bahwa kita sedang merasa tidak baik-baik saja?

Filsuf asal Prancis, Michel Foucault, memberikan kacamata kritis untuk membedah persoalan ini melalui konsep Power/Knowledge (Kekuasaan/Pengetahuan) dan medikalisasi masyarakat. Foucault menyoroti bagaimana wacana medis dan psikiatri modern telah bertransformasi menjadi institusi kekuasaan baru. Institusi inilah yang memegang kendali penuh untuk menentukan garis batas antara apa yang dianggap “normal” dan “tidak normal” dalam diri manusia.

Dalam tatanan masyarakat modern, penderitaan emosional manusia seakan-akan tidak dianggap sah sebelum dibubuhi stempel ilmiah oleh bahasa medis. Kita secara tidak sadar terdidik untuk percaya bahwa rasa cemas, duka atas kehilangan, atau kegagalan personal baru layak diakui apabila memiliki istilah psikiatri yang menaunginya. Kita merasa membutuhkan label klinis agar rasa sakit yang kita rasakan diakui secara sosial. Padahal, tidak semua kepedihan hidup merupakan bentuk gangguan jiwa; sebagian besar di antaranya hanyalah bagian dari respons alamiah manusia dalam menghadapi kerumitan hidup.

Jika ditinjau dari sudut pandang eksistensialisme Jean-Paul Sartre, ada dimensi lain yang perlu dicermati dari tren pemakaian label ini, yaitu suatu dimensi yang berhubungan dengan ketakutan manusia akan kebebasannya sendiri. Sartre memperkenalkan istilah Bad Faith (mauvaise foi), yaitu sebuah kondisi psikologis ketika seseorang menipu dirinya sendiri demi melarikan diri dari kebebasan dan tanggung jawab moral atas tindakan hidupnya.

Menempelkan label psikologis pada diri sendiri tanpa melalui prosedur klinis yang sah kerap kali menjadi tameng yang teramat nyaman. Ketika seseorang berpegang pada kalimat, “Saya kan memiliki trauma masa kecil, jadi wajar kalau saya bertindak toksik dalam hubungan ini,” atau “Saya ini bipolar, makanya saya tidak bisa mengontrol amarah,” tanpa ada upaya nyata untuk berkonsultasi maupun menjalani terapi, ia sebenarnya tengah bersembunyi di balik istilah tersebut.

Sartre menyengat kesadaran kita dengan sebuah peringatan keras: dengan menjadikan label psikologis sebagai excuse atau alasan atas segala kelemahan, kita sedang mereduksi diri kita menjadi sekadar “objek” pasif yang tidak berdaya. Kita menanggalkan posisi kita sebagai subjek merdeka yang memiliki kehendak bebas untuk berubah, membenahi kesalahan, dan bertanggung jawab penuh atas jalan hidup yang kita pilih.

Kesehatan mental adalah urusan fundamental yang membutuhkan penanganan cermat dari ahli yang berwenang, bukan sekadar identitas digital yang dapat dipasang di profil media sosial demi mendapatkan simpati. Merasakan kecemasan, ketidakpastian, atau penurunan konsentrasi adalah pengalaman universal yang sangat valid untuk dirasakan oleh siapa saja, tanpa perlu tergesa-gesa dibungkus dengan terminologi klinis.

Apabila seseorang benar-benar merasakan adanya hambatan emosional yang mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, langkah yang bijaksana bukanlah membagikan hasil kuis internet di ruang publik, melainkan membuat janji dan duduk di ruang konsultasi profesional bersama psikolog atau psikiater.

Kita tidak memerlukan stempel medis hanya untuk mengizinkan diri kita merasa lelah atau terluka. Dan yang terpenting, kita tidak boleh membiarkan sebuah istilah klinis mencabut kebebasan serta keberanian kita untuk terus tumbuh sebagai manusia yang bertanggung jawab.

---

Ditulis oleh:

Kanya Rahma Tresnabudi

Mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang menaruh minat pada kajian perilaku sosial, isu kesehatan mental, dan refleksi filosofis atas fenomena masyarakat modern. | Instagram @knyrhm

---

Begitulah akhir dari hidup seorang ayah berinisial KD di Tabanan, Bali. Ia diduga mencuri ayam aduan milik seorang warga di desa. Warga yang emosi karena maraknya kasus pencurian ternak langsung mengejarnya dan menghajarnya hingga tak bernyawa. Tubuhnya dihantam bertubi-tubi dengan kayu dan batu, sepeda motornya dibakar hingga hangus, meninggalkan tangis pilu bagi sang anak saat jasad ayahnya tiba di rumah duka.

KD memang bukan orang baik-baik. Ia merupakan residivis pencurian sejak tahun 2018. Tapi naasnya belum sempat sampai ke meja pengadilan, ia sudah tidak bisa memberikan pembelaan.

Di bawah langit yang sama, hanya berselang beberapa pekan, seorang mantan pejabat hukum tinggi keluar dari gedung pemeriksaan rutan komisi antirasuah. Namanya Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Di rumahnya, penyidik menemukan tumpukan uang asing dan emas batangan seberat 74 kilogram yang diperoleh secara tidak sah. Namun saat berjalan menuju mobil tahanan, tidak ada borgol yang mengikat tangannya. Tidak ada pula rompi oranye yang biasa disampirkan pada tubuh pencuri kelas teri. Ia melenggang bebas, tenang, bahkan sempat melemparkan senyum tipis ke arah kamera sebelum masuk ke mobil yang nyaman.

Hukum kita rupanya bertekuk lutut di hadapan kaum borjuis.

Ketimpangan sosial yang menyayat hati ini menguak satu kenyataan pahit. Keadilan adalah komoditas mewah yang harus dibayar dengan nyawa oleh rakyat kecil, sedangkan penguasa cukup menebusnya dengan selembar jaminan kuasa. Kita sedang menyaksikan bekerjanya sebuah mesin perusak bernama ketidakadilan sistemik. 

Kondisi ini disindir dengan sangat tajam dalam lagu Baepsae milik kelompok musik Korea Selatan, BTS. Melalui liriknya, mereka membongkar bagaimana aturan main dibuat oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan, sementara kelas pekerja dipaksa menaatinya bak mesin tanpa jiwa.

“Ah, hyo-do-ga a-nya nopolet / A, hak-gyo-do a-nya nopolet / Rul bakkwo change change / Hwangsae-deureun wonhae wonhae maintain” (Ah, ini bukan sekadar usaha / Ah, ini bukan tentang sekolah / Ubah aturannya, ubah / Para bangau ingin mempertahankan posisi mereka)

Para bangau pemegang kekuasaan menetapkan aturan sedemikian rupa agar harta dan posisi mereka terlindungi, sambil terus membius kelas bawah dengan dongeng tentang kerja keras. Bualan ini sering diceritakan kepada generasi muda. Kita diminta percaya bahwa dunia ini adil, bahwa siapa pun yang bekerja keras akan memetik hasilnya di akhir nanti. Begitu akrabnya dongeng ini di telinga kita bahwa jika kamu miskin, salahkan dirimu sendiri yang kurang giat berusaha.

Pandangan ini bersumber dari cara berpikir eksistensialisme klasik. Jean Paul Sartre menulis bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Menurutnya, eksistensi manusia mendahului esensinya. Manusia terlahir tanpa kerangka nasib, melalui kebebasan memilih, manusia membangun siapa dirinya sebenarnya.

Namun, marxisme datang membawa pukulan telak bagi idealisme yang mengawang tersebut. Menurut Karl Marx, kesadaran manusia tidak menentukan keadaan sosial mereka, melainkan keadaan sosial yang membentuk kesadaran mereka. Kebebasan memilih adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. 

Realitasnya, kemiskinan struktural memenjara manusia bahkan sebelum mereka sempat melangkah. Anak yang lahir di keluarga miskin tidak bisa begitu saja memilih menjadi sukses jika seluruh akses pendidikan dan sumber daya dikuasai oleh segelintir elit. Aturan mainnya sudah dirancang untuk memenangkan pihak tertentu sejak awal. 

Gugatan terhadap sistem ini digaungkan oleh BTS dengan menggunakan metafora burung gelatik berkaki pendek bernama Baepsae. Di sisi lain, ada Hwangsae yaitu burung bangau berkaki panjang yang melangkah jauh tanpa perlu memeras tenaga. Pepatah lama di Korea memperingatkan bahwa jika burung berkaki kecil mengikuti langkah sang bangau, maka kakinya akan patah.

“They call me a try-hard / Our generation has had it hard / Hurry, chase ‘em / Thanks to those that came before us, I’m spread too thin.”

Lirik ini secara gamblang menyindir generasi tua yang mewariskan tatanan ekonomi rusak, namun terus menuntut anak muda bekerja tanpa batas waktu dengan modal semangat semata. BTS menulis lagu ini bukan dari menara tinggi yang nyaman. Mereka merintis jalan dari titik paling bawah dalam industri hiburan Korea Selatan yang terkenal kejam. Mereka tumbuh bersama agensi kecil bernama Big Hit Entertainment yang kala itu nyaris bangkrut dan tertimbun utang. Pada masa awal debut, penampilan mereka sering dipotong di stasiun televisi, diremehkan oleh media besar, dan harus berbagi kamar tidur yang sempit. Pengalaman mereka sebagai pihak terpinggirkan membuat mereka berani menggugat monopoli elit.

Anak muda saat ini dituduh sebagai generasi rapuh dan mudah menyerah. Mereka dipaksa berlari dalam kompetisi yang tidak masuk akal, memeras kesehatan mental mereka hingga titik nadir demi mencapai standar sukses yang ditentukan oleh kelas atas. Namun, sekeras apa pun gelatik kecil mencoba memanjangkan kakinya untuk menyamai langkah lebar sang bangau, ia tidak akan pernah bisa menyusul. Kakinya justru akan patah karena kelelahan fisik dan mental yang luar biasa.

“Kkum-eul ppaetgyeogan chae hyeobakdanghae / Hwangsaedeul deoge nan dariga jjijeojyeo.” (Mimpi kita dirampas, kita diancam / Berkat para bangau, kedua kakiku robek).

Kita harus menolak narasi yang menyederhanakan masalah dengan dalih kurangnya usaha. Kegagalan bertahan di tengah melambungnya harga kebutuhan hidup, tingginya biaya pendidikan, dan sempitnya lapangan pekerjaan bukanlah kesalahan pribadi, melainkan kenyataan pahit dari struktur yang sengaja dipelihara agar roda kekuasaan terus berputar di atas keringat kelas pekerja.

BTS menunjukkan bahwa jalan keluar dari ketertindasan ini bukanlah dengan menyesali nasib secara pasif. Mereka menanamkan kesadaran baru bahwa perubahan sejati hanya bisa diupayakan ketika kita berhenti menghukum diri sendiri atas kerusakan yang dibuat oleh sistem. Gelatik memang seekor burung kecil berkaki pendek dan rapuh jika berdiri sendirian. Namun, jika ribuan gelatik ini mulai menyadari ketidakadilan yang mereka alami, mereka tidak perlu lagi membuang energi untuk mengejar jejak langkah sang bangau. 

Mereka bisa memilih untuk berkumpul, membangun solidaritas bersama, dan menuntut perubahan aturan main secara mendasar. Kehadiran kita di dunia bukanlah sekadar pelengkap penderitaan demi menjaga kenyamanan kaum atas. Sekarang adalah waktu untuk berhenti menyalahkan diri sendiri di dalam sistem yang timpang. Mari runtuhkan struktur yang tidak memanusiakan kita agar keadilan utuh dapat dinikmati oleh setiap kelas sosial.

---

Ditulis oleh:

Zahra Vindy Griyanti

Mahasiswa Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia yang tertarik dengan isu sosial dan budaya.
Instagram: @zhravndyy_

---