Perdebatan tentang grafiti hampir selalu berangkat dari satu ketegangan klasik: antara ekspresi visual dan klaim sepihak atas ruang publik. Di satu sisi, grafiti dipahami sebagai praktik subkultural dengan logika pengakuannya sendiri; di sisi lain, ia terus dipersoalkan sebagai vandalisme karena hadir tanpa izin di ruang bersama. Ketegangan inilah yang membuat setiap upaya “mengeluarkan” grafiti dari jalan—ke galeri, pameran, atau institusi—selalu dibaca ambigu: sebagai solusi, kompromi, atau justru penjinakan.

Persoalan grafiti, dengan demikian, tidak berhenti pada soal estetika atau legalitas. Yang dipertaruhkan adalah bagaimana nilai grafiti diproduksi dan diakui. Dalam kultur street art dan grafiti, makna tidak ditentukan oleh publik luas atau institusi seni, melainkan oleh pengakuan internal di antara pelakunya. Dari titik inilah perpindahan dari jalan ke galeri menjadi relevan: bukan sebagai sekadar perubahan medium, tetapi sebagai pergeseran cara nilai, status, dan legitimasi bekerja.

Praktik Bentuk dan Medan yang (Sebenarnya Tidak) Baru

Spektrum grafiti memang luas: dari tagging, throw-up, bombing, piece, mural, hingga karakter. Yang menarik di Cirebon hari ini adalah ketimpangan visibilitas antara bentuk-bentuk tersebut. Tagging dan throw-up tersebar masif di jalanan (dan selalu ada yang baru), sementara kemunculan piece baru relatif lebih lama. Pameran Rising Wave hadir sebagai praktik lain: street art, atau dalam konteks ini agar lebih luas saya menggunakan istilah urban art (sehingga grafiti dan street art pun termasuk di dalamnya) yang tidak muncul sebagai intervensi sepihak di ruang publik, melainkan sebagai ekspresi yang telah melalui proses kurasi, pemilihan medium, dan mediasi ruang galeri.

Pameran Rising Wave di Cirebon menarik bukan hanya sebagai kabar baik bagi ekosistem seni urban Pantura, tetapi juga sebagai titik uji bagi perdebatan lama tentang grafiti, ruang publik, legitimasi kultural, tentang apakah praktik jalanan hari ini masih bekerja dengan logika subkultural yang sama, atau sudah bergerak menuju bentuk lain yang lebih dapat diterima. Tidak ada kesepakatan tunggal. Yang ada justru spektrum: antara mereka yang masih melihat ilegalitas dalam kultur grafiti dan street art sebagai syarat makna, dan mereka yang mulai mencari bentuk ekspresi lain di luar konflik langsung dengan ruang publik.

Di satu sisi, pameran ini menandai naiknya minat publik terhadap street art, selain maraknya tagging dan throw-up di Cirebon. Di sisi lain, ia memperlihatkan bagaimana praktik yang berakar dari jalanan mulai bernegosiasi — atau berkompromi — dengan ruang institusional. Negosiasi ini tidak netral. Ia selalu menyentuh persoalan nilai, status, dan terutama: pengakuan.

Modal Simbolik dan Tatanan Pengakuan

Dalam kultur street art dan grafiti, modal simbolik tidak lahir dari kualitas visual semata, melainkan dari pengakuan. Pengakuan ini bersifat internal, hierarkis, dan tidak demokratis. Ia datang dari sesama pelaku (seperti yang disampaikan di prolog), dari jaringan, dari sejarah keterlibatan, dari siapa yang tahu apa yang dipertaruhkan saat sebuah karya dibuat. Karena itu, sebuah tagging yang buruk secara estetika tetap bisa memiliki bobot simbolik tinggi jika ia hadir di lokasi berisiko, pada waktu yang tepat, dan dibaca oleh komunitas yang relevan. Sebaliknya, karya yang rapi, teknis, dan “layak pamer” bisa sepenuhnya kosong secara simbolik jika terputus dari medan pengakuan tersebut.

Dalam logika ini, perpindahan dari jalan ke galeri bukan sekadar perubahan medium, tetapi perubahan tatanan pengakuan. Di jalan, pengakuan datang dari keberanian, konsistensi, keterbacaan, dan relasi antar pelaku. Ia dibangun perlahan, sering kali dalam kondisi anonim, dan selalu rentan hilang. Di galeri, pengakuan bergeser ke kurator, institusi, kolektor, dan media. Modal simbolik tidak menghilang, tetapi dialihkan—dan setiap pengalihan selalu mengubah siapa yang berhak menilai, serta nilai apa yang dianggap sah.

Dengan demikian, Rising Wave tidak bisa dibaca netral sebagai pameran dan perluasan ruang ekspresi semata, melainkan sebagai strategi simbolik: upaya sebagian pelaku urban art untuk menjangkau sumber pengakuan dan medan baru ketika pengakuan jalanan dengan medan yang lama semakin tidak stabil, jenuh, atau tereduksi menjadi kebisingan visual. Tagging yang masif tidak lagi otomatis menghasilkan status; repetisi gaya justru sering menurunkan daya simboliknya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, galeri menawarkan stabilitas: visibilitas yang terjaga, pengakuan yang lebih pasti, dan legitimasi yang tidak lagi bergantung pada risiko jalanan.

Modal simbolik menjadi istilah yang tidak selalu disebut, tetapi terus dibicarakan. Siapa yang masih dianggap “real”? Apakah pengakuan masih datang dari jalan, atau mulai bergeser ke galeri, pameran, dan jaringan kuratorial? Apakah tagging di ruang publik masih berfungsi sebagai akumulasi status, atau justru kehilangan daya karena repetisi dan saturasi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dengan teori, melainkan dengan pengalaman, lelah, dan kadang sinisme.

Dari sini, pembacaan terhadap pameran seperti “Rising Wave” menjadi relevan. Ia tidak lagi sekadar perayaan seni karakter dan urban art, melainkan bagian dari pergeseran medan yang sedang berlangsung: dari jalanan ke galeri, dari konflik langsung ke mediasi institusional, dari modal simbolik berbasis risiko ke bentuk legitimasi yang lebih stabil — namun juga lebih jinak.

Namun membaca “Rising Wave” semata sebagai “penjinakan” juga terlalu sederhana. Pameran ini justru memperlihatkan bahwa urban art pun tidak tunggal. Seni karakter, kanvas, art toys, dan merchandise memang tidak beroperasi dengan logika ilegalitas yang sama seperti tagging atau bombing, tetapi spiritnya tetap berakar pada kultur street art: gaya visual, bahasa simbolik, dan jaringan kolektif yang tumbuh di luar institusi seni arus utama.

Pertanyaannya kemudian bukan apakah Rising Wave masih “real” menurut standar grafiti jalanan, melainkan apa yang dipertaruhkan ketika praktik street art berpindah medan. Dalam istilah Pierre Bourdieu, ini adalah pergeseran sumber modal simbolik. Jika di jalan modal simbolik lahir dari sejarah keterlibatan, pengakuan sesama pelaku, risiko hingga ilegalitas, di galeri ia mulai bergantung pada kurasi, jaringan, dan legitimasi institusional. Yang satu tidak otomatis membatalkan yang lain, tetapi keduanya bekerja dengan logika nilai yang berbeda — dan sering kali saling mencurigai.

Dalam konteks Cirebon, pameran ini justru membuka ruang dialog yang jarang terjadi: antara praktik jalanan yang masif dan berisik namun sering dianggap problematik, dan praktik galeri yang rapi dan sepi namun kerap dicurigai kehilangan daya subversif. Rising Wave memperlihatkan bahwa seni karakter dan urban art bisa memiliki gaung sendiri tanpa harus sepenuhnya memutus relasi dengan kultur jalanan. Tetapi ia juga memperlihatkan batasnya: tidak semua praktik grafiti bisa, atau mau, diterjemahkan ke dalam format pameran.

Epilog

Jika kembali ke perdebatan tentang ruang publik dan graffiti, Rising Wave menawarkan satu alternatif yang sering diminta oleh kritik anti-grafiti: ekspresi visual tanpa klaim sepihak atas ruang bersama. Namun alternatif ini datang dengan harga. Ketika konflik, risiko, dan ilegalitas dikurangi, sebagian modal simbolik yang menopang grafiti sebagai praktik subkultural ikut terkikis. Yang tersisa adalah bentuk yang lebih dapat diterima, tetapi juga lebih mudah dinetralkan.

Namun, Rising Wave bukan jawaban atas perdebatan grafiti versus vandalisme, melainkan cermin atas ketegangan itu sendiri. Ia menunjukkan bahwa urban art hari ini bergerak di antara dua tuntutan yang saling tarik-menarik: keinginan untuk diakui secara publik, dan kebutuhan untuk tetap relevan secara subkultural. Jalan dan galeri bukan dua dunia yang sepenuhnya terpisah, tetapi medan dengan aturan, risiko, dan konsekuensi yang berbeda.

Mungkin justru di situ nilai Rising Wave paling penting: bukan sebagai bukti bahwa grafiti telah “naik kelas”, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap perpindahan ruang selalu membawa perubahan makna. Pertanyaannya bukan lagi apakah urban art sah atau tidak, tetapi nilai apa yang hilang, dan nilai apa yang diperoleh, ketika praktik jalanan memilih untuk naik ke dinding galeri.

---

Ditulis oleh:

Izhar Fathurrohim Wijaya (Sorekamari)

Izhar adalah pengarah kreatif dan pendiri Graphic Handler, studio Risograph dan penerbitan mandiri. Praktiknya meliputi seni, budaya, desain, kuratorial, programming, dan community building melalui platform Sanggar Ikhtiar, serta penguatan ekosistem artbook lintas disiplin bersama Yayasan Pustaka Seni Indonesia.

Instagram: https://www.instagram.com/sorekamari/
Blog: https://medium.com/@izharfathurrohim

---

Greg, siswa SMA tingkat akhir, adalah anak nerd yang hanya menyukai film. Earl adalah mitra kreatifnya dalam membuat film-film pendek sederhana, dikerjakan mandiri, tanpa bujet, dan seadanya. Keduanya sama-sama pesimistis, membenci semua orang di sekolah, dan hanya menyukai hal-hal yang mereka definisikan sendiri. Greg, dengan kecenderungannya yang lebih depresif, hidup dalam lingkaran yang ia batasi sendiri. Suatu ketika, orang tua Greg memintanya menemani Rachel yang mengidap leukemia, di mana pesimismenya lahir bukan dari kebencian terhadap dunia, melainkan dari kondisi yang perlahan mencabut horizon hidupnya.

Hubungan mereka tumbuh perlahan, bukan melalui romansa, melainkan dari persamaan nasib yang samar namun cukup kuat untuk menyatukan dua orang yang sama-sama bimbang dalam hidupnya masing-masing. Mereka mengakali rasa takut dan ketidakpastian dengan lelucon, tanpa pernah memaksakan harapan apa pun. Inilah antitesis dari formula melodrama yang biasa. Earl hadir di tengah mereka sebagai jembatan perasaan yang alami, bukan sekadar “teman ketiga”, tetapi ruang interpretasi yang memungkinkan Greg dan Rachel memahami perasaan yang sulit mereka ungkapkan. Ketiganya adalah remaja cerdas yang memaknai usia menjelang kedewasaan sebagai ambang batas, titik ketika pilihan, perpisahan, dan ketidaksiapan harus ditanggung, meski belum ada yang benar-benar siap.

Cerita mereka bergerak dalam jangkauan sinematografis yang manusiawi, dengan pilihan bingkai yang mengikuti pokok pikiran dan keresahan Greg. Pilihan ini tepat, seolah mengingatkan bahwa gambar adalah bahasa universal: bukan untuk tampil lebih memukau daripada aktor, tetapi untuk membawa perasaan manusia yang menyelinap di balik adegan. Dan mungkin yang membuat film ini tidak tergelincir menjadi klise adalah aftertaste-nya, sesuatu yang lebih menjejak daripada upaya menyelipkan kata-kata motivasional tentang hidup. Sebab hidup itu sendiri memang ringkih dan rapuh; kita hanya tertatih belajar darinya, meski tidak selalu menghadiahkan arti apa pun.

---

Ditulis oleh:

Gema Ganeswara

Seorang fotografer asal Kuningan, telah mengikuti berbagai program dan lokakarya, serta menampilkan karyanya di dalam dan luar negri, termasuk dalam Familiar Stranger dan Happening Happenstance di Tokyo. Ia secara mandiri menerbitkan photozine seperti 27 (2024) dan A Passing Glimpse: 6 Days in South Korea, serta berkontribusi dalam buku Anarchy I & II. diterbitkan oleh Ephemere, Jepang. Sambil mengelola bisnis kuliner Nona Ringan, Gema terus mengembangkan proyek jangka panjangnya, The Place Where The Sunshine Doesn’t Exist But Our Love Is Eternal, yang mengeksplorasi perjalanan menuju pengenalan diri melalui berbagai tempat di tanah kelahirannya.

---

Dalam dekade terakhir, gagasan smart city telah menjadi jargon pembangunan yang sangat populer di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo dan Bappenas mendorong lebih dari 100 kota dan kabupaten untuk mengembangkan masterplan smart city sebagai bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City. Agenda ini tidak hanya menekankan pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pada transformasi sistem tata kelola pemerintahan daerah agar lebih efektif, efisien, dan transparan (Sulistyaningsih & Purnama, 2023). Dengan demikian, konsep smart city bukan sekadar modernisasi infrastruktur digital, tetapi merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data dan kolaborasi.

Namun dalam praktiknya, istilah smart city sering kali dipahami secara sempit sebagai modernisasi teknologi informasi atau digitalisasi layanan publik. Pemahaman yang demikian justru berisiko mengabaikan aspek sosial, budaya, dan politik yang menjadi fondasi penting dari kota yang benar-benar “cerdas” (Kusumastuti & Rouli, 2021). Banyak daerah menganggap bahwa pembangunan portal layanan, kamera CCTV, atau pusat komando digital sudah cukup untuk dikategorikan sebagai smart city, padahal kecerdasan kota seharusnya diukur dari sejauh mana kebijakan publik mampu meningkatkan kualitas hidup warganya (Offenhuber, 2019).

Dalam konteks ini, smart branding hadir sebagai janji baru. Pemerintah daerah berupaya memproyeksikan citra “kota cerdas” melalui narasi komunikasi publik yang atraktif—melalui logo, slogan, dan kampanye digital. Akan tetapi, sebagaimana diingatkan oleh Ariwibowo dan Prasetyo (2023), smart branding seharusnya tidak berdiri terpisah dari kinerja nyata sistem kota. Branding bukanlah kosmetika, tetapi refleksi dari identitas dan capaian konkret yang dapat dirasakan warga. Ketika branding dijadikan strategi utama tanpa fondasi sistemik yang kuat, maka janji “cerdas” hanya berhenti sebagai retorika simbolik.

Membaca Bagan Smart City: Dimensi yang Tampak Setara, tetapi Tidak Sejajar

Secara visual, hampir semua model smart city menampilkan enam dimensi sejajar: smart governance, smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, dan smart branding. Penyajian ini tampak logis dan mudah dipahami oleh birokrasi, tetapi secara konseptual, ia mengandung penyederhanaan yang problematik. Tidak semua dimensi tersebut beroperasi dalam tataran yang sama. Smart branding, misalnya, bukanlah dimensi operasional yang secara langsung mengubah tata kelola, melainkan dimensi simbolik yang menafsirkan hasil dari kerja dimensi lainnya (Susantono, Berawi, & Sari, 2024).

Kesetaraan visual dalam bagan membuat banyak pemerintah daerah memperlakukan smart branding seperti proyek lain yang dapat dijalankan paralel, seperti pembangunan infrastruktur atau pelatihan ASN. Padahal, smart branding bekerja di tingkat makna—ia memproduksi persepsi, bukan layanan (Salamah & Yananda, 2019). Akibatnya, branding sering kali digarap lebih cepat dibanding pembangunan sistem internal. Pemerintah sibuk mengkomunikasikan citra “kota cerdas” sebelum benar-benar memastikan sistem pemerintahan dan layanan publiknya bekerja secara cerdas.

Selain itu, risiko lainnya adalah hilangnya fungsi reflektif dari branding. Dalam teori place branding, citra kota seharusnya merefleksikan pengalaman autentik warganya, bukan hanya representasi visual atau media (Prastya, Warsono, & Herawati, 2022). Dengan kata lain, branding yang diproduksi tanpa dasar kinerja sistem akan menghasilkan ilusi visual yang menipu: kota terlihat cerdas dari luar, tetapi masih berjalan lamban dari dalam. Branding semacam ini tidak membangun kepercayaan, tetapi justru mengikis legitimasi pemerintah di mata warga.

Smart Branding yang Direduksi: Tourism, Business, dan Appearance

Kecenderungan yang banyak ditemui di Indonesia adalah reduksi smart branding menjadi sekadar promosi wisata dan investasi. Banyak pemerintah daerah menganggap branding kota identik dengan kampanye pariwisata atau desain visual ruang publik (Sulistiowati, Atika, & Saputra, 2023). Strategi ini memang dapat meningkatkan visibilitas daerah, tetapi sering kali gagal membangun relasi emosional dengan warga lokal. Branding menjadi sesuatu yang dikelola untuk menarik pihak luar, bukan memperkuat ikatan sosial di dalam kota.

Penelitian Ramadhani dan Indradjati (2023) menunjukkan bahwa banyak strategi city branding di Indonesia cenderung mengikuti pola city marketing, bukan smart branding. Dalam pendekatan ini, kota diperlakukan seperti produk komersial dengan warga sebagai objek, bukan subjek yang terlibat. Dampaknya, branding tidak merefleksikan kompleksitas sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang sesungguhnya menjadi keunikan kota. Hal ini membuat branding menjadi dangkal dan mudah tergantikan oleh slogan baru setiap pergantian pemerintahan. Baca juga Bagai Mengecat Dinding yang Belum Kering: Sebuah Catatan Penting untuk Tourism Branding.

Sebaliknya, studi Mayangsari dan Novani (2015) di Bandung menunjukkan bahwa keberhasilan branding terletak pada kemampuan mengintegrasikan warga sebagai co-creators citra kota. Kota yang “cerdas” bukan sekadar yang memiliki infrastruktur digital, melainkan yang warganya merasa menjadi bagian dari narasi pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, branding yang sejati harus berangkat dari proses sosial yang inklusif, bukan hanya dari kampanye visual.

Smart City Kuningan: Antara Masterplan dan Penyederhanaan Narasi

Kuningan merupakan contoh menarik dalam melihat bagaimana implementasi smart city sering kali menghadapi paradoks antara perencanaan teknokratik dan narasi publik. Di tingkat kebijakan, Kuningan telah menyusun masterplan smart city yang relatif komprehensif, mengikuti panduan Kementerian Kominfo. Doktoralina, Nugroho, dan Putra (2024) mencatat bahwa Kuningan termasuk kabupaten yang cukup aktif mengintegrasikan aspek tata kelola digital dan transformasi mindset aparatur pemerintah.

Namun demikian, dalam komunikasi publik, narasi yang muncul cenderung disederhanakan. Media lokal lebih banyak menyoroti keberadaan aplikasi layanan, infrastruktur teknologi, atau daya tarik wisata digital. Fenomena ini juga ditemukan oleh Akbar, Auliya, dan Pranita (2024) dalam studi tentang Jakarta Smart Tourism City—di mana pesan publik difokuskan pada aspek visual dan ekonomi daripada pada reformasi birokrasi dan inklusi sosial. Akibatnya, masyarakat memahami smart city sebagai “teknologi” semata, bukan sebagai “cara kerja baru” pemerintahan.

Kondisi ini menimbulkan jarak antara masterplan yang konseptual dan narasi yang populis. Ketika branding dan komunikasi publik tidak berakar pada konteks kebijakan, maka publik hanya melihat “permukaannya”. Dalam jangka panjang, situasi ini berisiko mengubah smart city menjadi proyek komunikasi politik ketimbang strategi pembangunan berbasis data dan partisipasi (Pratama, 2023).

Risiko Branding yang Mendahului Sistem, Terutama di Level Kabupaten

Risiko terbesar dalam praktik smart city branding di Indonesia muncul ketika citra kota mendahului kesiapan sistemnya. Hal ini sangat menonjol di tingkat kabupaten, di mana kapasitas fiskal dan infrastruktur sering kali terbatas. Banyak kabupaten belum memiliki sistem digitalisasi pelayanan publik yang matang, namun sudah mengkampanyekan dirinya sebagai kota cerdas. Sihombing dan Putranti (2025) menyebut fenomena ini sebagai “branding inversion”—di mana citra mendahului substansi.

Branding yang tidak sejalan dengan pengalaman warga dapat menciptakan krisis kepercayaan publik. Ketika masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang diklaim “cerdas”, maka mereka akan menganggap branding sebagai propaganda, bukan kemajuan (Almulhim & Yigitcanlar, 2025). Lebih jauh lagi, jurang antara citra dan realitas ini dapat menghambat partisipasi warga dalam pembangunan karena muncul rasa skeptis terhadap agenda pemerintah.

Dalam konteks ini, branding seharusnya mengikuti logika “sistem dulu, simbol kemudian.” Branding akan kuat apabila didukung oleh tata kelola yang efektif, layanan publik yang transparan, dan pengalaman warga yang positif. Tanpa fondasi tersebut, branding hanya menjadi kemasan yang mudah rapuh di hadapan realitas sosial.

Pengalaman Warga sebagai Fondasi Smart Branding

Pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan adalah menjadikan pengalaman warga sebagai pusat dari smart branding. Sukmana (2021) menegaskan bahwa citizen-centric smart city harus menempatkan kepuasan, partisipasi, dan rasa memiliki warga sebagai indikator utama kecerdasan kota. Dalam konteks ini, branding bukan alat promosi, melainkan cermin dari relasi sosial yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Ariwibowo dan Prasetyo (2023) menyebut pendekatan ini sebagai citizenship-based branding, yakni model di mana reputasi kota tumbuh dari perilaku dan interaksi warga yang positif terhadap kebijakan publik. Ketika warga merasa dilibatkan, dipercaya, dan terlayani dengan baik, citra positif kota akan terbentuk secara organik tanpa harus dipaksakan melalui kampanye komunikasi.

Selain memperkuat reputasi, pendekatan ini juga memperluas makna branding sebagai instrumen evaluasi. Branding bukan hanya apa yang dikatakan kota tentang dirinya, tetapi apa yang dirasakan warganya tentang tempat mereka tinggal. Dengan demikian, branding berfungsi sebagai alat refleksi kolektif terhadap keberhasilan maupun kekurangan sistem kota.

Menempatkan Pariwisata dan Bisnis sebagai Hasil, Bukan Fondasi

Dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, pariwisata, bisnis, dan estetika kota seharusnya menjadi hasil dari sistem kota yang sehat, bukan pondasi branding (Nursyahidah, Khairi, & Hendiyani, 2025). Kota yang tertata baik, dikelola dengan transparan, dan memiliki masyarakat yang percaya pada pemerintah akan secara alami menarik wisatawan dan investor. Dengan kata lain, branding yang efektif lahir dari kinerja, bukan dari klaim.

Jika urutan ini dibalik, kota berisiko terjebak dalam logika promosi tanpa transformasi. Banyak contoh daerah yang fokus mempercantik wajah kota demi citra “modern” namun gagal membenahi sistem pelayanan publik yang mendasar. Padahal, dalam teori place branding modern, estetika hanyalah manifestasi visual dari keandalan sistem (Kavaratzis & Hatch, 2021). Artinya, keindahan yang sejati berasal dari ketertiban dan tata kelola yang baik.

Dengan memosisikan pariwisata dan bisnis sebagai hasil, bukan fondasi, pemerintah dapat membangun branding yang lebih kredibel. Reputasi yang tumbuh dari bukti nyata lebih tahan lama dibanding citra yang dibangun dari retorika.

Branding sebagai Cermin, Bukan Jalan Pintas

Dari berbagai kajian dan praktik, dapat disimpulkan bahwa inti persoalan smart city branding bukan pada absennya konsep, melainkan pada cara membacanya. Ketika branding dipahami sebagai alat komunikasi belaka, ia mudah tergelincir menjadi kosmetika kebijakan. Namun, jika branding dilihat sebagai refleksi dari proses dan pengalaman warga, ia justru dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Smart branding yang matang tidak berusaha menampilkan kota seolah-olah sudah sempurna, tetapi justru jujur menunjukkan bagaimana kota sedang belajar menjadi lebih baik. Ia bukan janji tanpa dasar, melainkan dokumentasi perjalanan perubahan. Dalam konteks inilah, branding menjadi bagian dari strategi pembangunan yang cerdas—karena ia tidak menipu, tetapi menafsirkan realitas dengan jujur.

Referensi

• Akbar, P. N. G., Auliya, A., & Pranita, D. (2024). The readiness assessment of Jakarta as a smart tourism city. Cogent Social Sciences. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2364386
• Almulhim, A. I., & Yigitcanlar, T. (2025). Understanding smart governance of sustainable cities: A review and multidimensional framework. Smart Cities, 8(4), 113. https://www.mdpi.com/2624-6511/8/4/113
• Ariwibowo, R., & Prasetyo, G. (2023). Reinventing Indonesia’s city branding strategy through conceptual frameworks. Jurnal Bina Praja. https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/1598
• Doktoralina, C. M., Nugroho, L., & Putra, Y. M. (2024). Framing Smart City in Indonesia’s New Capital: Integrating Technology, Culture, and Public Participation. BISMA: Journal of Business and Management Research.
• Kusumastuti, R. D., & Rouli, J. (2021). Smart city implementation and citizen engagement in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 940(1), 012076.
• Mayangsari, L., & Novani, S. (2015). Multi-stakeholder co-creation analysis in smart city management: Experience from Bandung, Indonesia. Procedia Manufacturing, 4, 315–321.
• Nursyahidah, S., Khairi, H., & Hendiyani, M. F. (2025). Smart city concepts, governance, and sustainability: A comparative study of Malaysia and Indonesia. Public Policy and Administration.
• Offenhuber, D. (2019). The platform and the bricoleur—Improvisation and smart city initiatives in Indonesia. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 46(8), 1546–1563.
• Prastya, I. Y., Warsono, H., & Herawati, A. (2022). Exploring community involvement in smart city through a co-creation approach in Indonesia. IEOM Proceedings.
• Pratama, A. B. (2023). The social interface of smart city development. University of Bonn. https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de
• Salamah, U., & Yananda, M. R. (2019). Constructing a smart city brand identity: The case of South Tangerang. Jurnal Komunikasi Indonesia.
• Sihombing, A. A., & Putranti, H. R. D. (2025). The paradox of smart city governance. Empirical Researches in Urban Management.
• Sulistyaningsih, T., & Purnama, R. A. (2023). Smart city policy: Strategy and implementation to realize smart urban governance in Indonesia. Journal of Governance and Public Policy.
• Sulistiowati, R., Atika, D. B., & Saputra, D. A. (2023). The combination of city branding and eco-city: A critical review of opportunities and challenges in Indonesia. Jurnal Bina Praja.
• Sukmana, D. I. (2021). Analysis of citizens’ satisfaction and participation intention toward citizen-centric smart city initiatives. Seoul National University.

---

Ditulis oleh:

Azhar N. Ahdiyat

Visual Artist, Graphic Designer, Lecturer
Instagram: @ahdiyat_

---

Dan semua reaksi itu sah. Humor memang soal selera dan referensi. Tapi kalau Mens Rea cuma diukur dari seberapa sering kita tertawa, rasanya ada lapisan penting yang terlewat. Soalnya, di balik candaan-candaan itu, ada kegelisahan yang cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai warga, bukan sekadar penonton hiburan.

Bukan Cuma Ngajak Ketawa, Tapi Juga Mikir

Di beberapa bagian, Mens Rea terasa ringan dan menghibur. Tapi di bagian lain, banyak fakta-fakta yang bikin kita sadar dan candaan itu pelan-pelan berubah jadi sindiran yang bikin mikir. Pandji tidak sedang berpidato politik, apalagi menggurui. Ia cuma mengajak penontonnya berhenti sebentar dan bertanya: selama ini, kita terlalu berharap perubahan datang dari siapa?

Pertanyaan itu muncul berulang, meski dibungkus tawa. Dan mungkin di situlah letak kekuatan Mens Rea. Ia tidak memaksa penonton untuk setuju, tapi memancing rasa tidak nyaman yang justru relevan dengan kondisi kita sekarang.

Tetap Kritik Elit, Tapi Arah Perubahannya Digeser

Salah satu benang merah paling kuat di Mens Rea adalah kritik terhadap elit politik. Pandji tidak membela pejabat, dan tidak juga menutup mata soal rusaknya kekuasaan. Ia justru cukup terang mengatakan bahwa banyak politisi memang bermasalah. Namun, ia juga jujur mengakui satu hal yang sering tidak enak didengar: di level elit, perubahan memang susah.

Kepentingan sudah terlalu banyak, sistem sudah terlanjur kaku, dan kekuasaan jarang suka dikoreksi. Karena itu, arah kritiknya digeser. Bukan karena elit tidak salah, tapi karena ada sisi lain yang masih mungkin diubah, yakni kita sebagai rakyat.

Di Mens Rea, Pandji mengingatkan bahwa pejabat yang duduk di atas itu sebenarnya adalah rata-rata dari kita, rakyatnya. Mereka tidak jatuh dari langit. Mereka dipilih melalui proses yang melibatkan kebiasaan kita, pilihan kita, dan sikap kita sendiri sebagai pemilih.

Ini bukan ajakan untuk menyalahkan rakyat. Lebih tepatnya, ini pengingat bahwa mandat itu hak kita untuk memilih, dan yang paling penting adalah tanggung jawab setelahnya.

Memilih Pemimpin: Kenapa Bisa Seremeh Itu?

Bagian lain yang cukup mengena di Mens Rea adalah ketika Pandji membandingkan memilih pemimpin dengan memilih pasangan hidup. Dalam budaya kita, ada istilah Bibit, Bebet, Bobot. Mau nikah saja dipikirkan matang-matang: latar belakang, karakter, tanggung jawab, masa depan.

Pertanyaannya sederhana tapi nyelekit: kalau memilih pasangan saja pakai banyak pertimbangan, kenapa memilih pemimpin yang mengatur hidup orang banyak justru sering cuma pakai satu alasan? Kadang karena satu potongan video, satu slogan, satu sentimen, atau bahkan sekadar karena “kayaknya orangnya baik”.

Pandji tidak sedang menertawakan rakyat. Ia menertawakan cara kita merasionalisasi pilihan yang sebenarnya malas kita dalami. Di sinilah kritiknya terasa dekat. Bahwa masalahnya bukan kurang pintar, tapi sering kali kurang niat untuk benar-benar berpikir.

Relevansi Show Mens Rea dengan Politik Level Kabupaten

Kalau gagasan ini ditarik ke kehidupan di kabupaten, relevansinya justru terasa makin dekat. Di daerah, pejabat bukan sosok jauh yang hanya muncul di layar televisi. Mereka sering kali orang yang kita kenal, pernah satu forum, satu acara, bahkan satu lingkungan.

Kedekatan ini punya dua sisi. Di satu sisi, ia membuat politik terasa lebih manusiawi. Tapi di sisi lain, kedekatan itu sering bikin kita sungkan. Mau kritik jadi tidak enak, mau menagih janji jadi terasa berlebihan. Akhirnya, pengawasan melemah, dan kekecewaan menumpuk diam-diam.

Di titik ini, Mens Rea seperti mengingatkan pelan-pelan: kalau yang terpilih kualitasnya begitu-begitu saja, mungkin ada yang perlu kita evaluasi dari cara kita memilih, cara kita mengingat janji, dan cara kita menagih mandat. Soalnya, kalau pejabat adalah cerminan rata-rata rakyatnya, pertanyaannya memang akhirnya kembali ke kita.

Mens Rea: Soal Niat, Bukan Sekadar Tindakan

Istilah mens rea sendiri berasal dari konteks hukum, yang berarti niat atau kondisi batin di balik sebuah tindakan. Dalam hukum, seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia lakukan, tapi juga dari kesadaran dan intensi di balik perbuatannya.

Dalam konteks pertunjukan ini, Pandji tampaknya meminjam konsep itu untuk mengajak kita melihat politik dengan kacamata yang sama. Demokrasi bukan cuma soal tindakan teknis seperti memilih atau mencoblos, tapi soal niat di balik pilihan itu. Apakah kita memilih dengan kesadaran, atau sekadar ikut arus? Apakah kita peduli pada dampaknya, atau hanya ingin cepat selesai?

Mens Rea bisa juga dibaca lebih jauh. Bukan hanya soal niat rakyat saat memilih, tapi juga soal mens rea para elit dalam setiap kebijakan dan keputusan yang mereka ambil.

Sebagai warga, kita sering terjebak menilai kebijakan hanya dari permukaannya: pro atau kontra, untung atau rugi. Padahal, pertanyaan yang tak kalah penting adalah: niat apa yang bekerja di balik keputusan itu? Untuk siapa kebijakan tersebut sebenarnya dibuat? Siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya?

Pandji tidak mengatakan semua kebijakan pasti jahat. Tapi Mens Rea mengajak kita untuk tidak naif. Kekuasaan selalu bekerja dengan intensi. Dan tugas warga bukan cuma menerima atau menolak, tapi juga menerka, membaca, dan menguji niat di balik setiap keputusan elit.

Di sinilah peran rakyat menjadi lebih dewasa. Bukan sekadar pendukung atau pembenci, tapi pembaca yang kritis.

Menonton Mens Rea: Untuk Apa?

Pada akhirnya, Mens Rea tidak menuntut semua orang setuju. Mau ditonton buat cari lucu, silakan. Mau ditonton buat cari pemahaman, juga sah. Atau mau dua-duanya sekaligus, malah mungkin itu cara paling utuh.

Tidak semua orang akan merasa Mens Rea ini lucu, dan itu tidak masalah. Tapi kalau setelah menonton kita mulai terbiasa bertanya soal niat, baik niat kita sendiri sebagai warga, maupun niat elit saat membuat kebijakan, mungkin di situlah Mens Rea bekerja paling efektif.

Bukan sebagai jawaban. Tapi sebagai pengingat bahwa perubahan, kalau memang ingin terjadi, sering kali menyedihkan dan memang harus dimulai dari niat kita sendiri.

---

Ditulis oleh:

Azhar N. Ahdiyat

Visual Artist, Graphic Designer, Dosen
Instagram: @ahdiyat_

---

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia kepenulisan mengalami transformasi yang tidak dapat dihindari. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan generatif (generative AI)—mulai dari ChatGPT, Claude, Gemini, hingga model open-source seperti Llama—telah mengubah cara manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi tulisan. Jika pada masa lalu penulis diposisikan sebagai pencipta makna yang bekerja dalam ruang-ruang kontemplatif, maka hari ini mereka sering kali berada dalam posisi “pekerja produksi” yang berhadapan dengan tuntutan algoritma, kecepatan eksekusi, dan permintaan pasar. Di titik inilah muncul kelompok sosial baru yang dapat disebut sebagai Buruh Tulis—sebuah kelas pekerja yang menjadikan kegiatan menulis sebagai bentuk kerja industri yang ritmis, terstandarkan, dan berorientasi komoditas.

Fenomena ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi sebuah transformasi budaya. Tulisan tidak lagi berdiri sebagai ekspresi estetis atau wacana akademis semata, tetapi telah menjadi barang dagangan digital yang diproduksi dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kreatif global. Generatif AI membuat aktivitas menulis semakin cepat, semakin masif, sekaligus semakin kompetitif. Tekanan produksi yang dulunya hanya dialami sektor manufaktur kini merambah dunia pengetahuan. Dari artikel SEO hingga skrip video pendek, dari materi micro-learning hingga konten iklan, semuanya membutuhkan pasokan teks yang tak ada habisnya—dan AI hadir sebagai mesin pendukung sekaligus pesaing langsung para penulis manusia.

Menulis Estetis dan Akademis: Dua Tradisi yang Mulai Tergeser

Secara historis, aktivitas menulis berkembang dari dua tradisi besar: estetis dan akademis. Menulis estetis berangkat dari dorongan ekspresi diri, refleksi, dan pencarian estetika bahasa. Puisi, cerpen, novel, dan esai lahir dari ruang kreatif yang menghargai kebaruan rasa dan pengalaman. Sementara itu, menulis akademis dibangun di atas fondasi metodologi ilmiah, argumentasi rasional, dan penyusunan pengetahuan yang sistematis. Kedua tradisi ini menempatkan penulis sebagai figur intelektual—pencipta gagasan dan pengolah bahasa.

Namun kehadiran AI generatif menggeser posisi kedua tradisi tersebut, bukan karena ia menghapusnya, tetapi karena ia menghadirkan arus ketiga yang semakin dominan: penulisan sebagai industri. Jika dalam tradisi estetis dan akademis penulis memiliki kontrol atas proses kreatif, dalam arus menulis industri mereka harus bekerja mengikuti logika pasar. Penulisan tidak lagi menunggu datangnya ilham atau selesainya penelitian; ia kini mengikuti target produksi, permintaan klien, dan kecepatan yang ditentukan platform digital.

Di titik ini, muncul gesekan epistemologis antara “penulis sebagai pencipta” dan “penulis sebagai produsen”. AI turut memperkuat gesekan tersebut dengan menyediakan kemampuan produksi teks dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang tidak memiliki latar belakang menulis kini dapat menghasilkan ribuan kata per hari, sementara penulis profesional harus memperbarui dirinya agar tidak tertinggal dalam kompetisi yang ditentukan oleh mesin.

AI Generatif sebagai Mesin Produksi Teks: Pergeseran Relasi Kerja

Kecerdasan buatan generatif tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga struktur baru yang mengatur alur produksi teks. Dalam industri konten modern, penulis tidak lagi mulai dari kertas kosong; mereka memulai dari hasil generasi AI yang kemudian diperbaiki, dipoles, dan disesuaikan. Proses ini menciptakan relasi baru: penulis bekerja berdampingan sekaligus berkompetisi dengan mesin. Dalam banyak kasus, kualitas draft awal AI sudah cukup baik untuk digunakan sebagai fondasi, sehingga penulis hanya berperan sebagai penyunting, bukan pencipta.

Relasi ini memunculkan kontradiksi menarik. Di satu sisi, AI mempercepat kerja dan memungkinkan penulis menghasilkan banyak konten dalam waktu singkat. Di sisi lain, kecepatan produksi ini menurunkan nilai jual tulisan. Karena output bisa diperbanyak, maka harga tulisan di pasar menjadi lebih murah. Fenomena ini menciptakan tekanan baru bagi penulis: mereka dituntut bekerja lebih cepat tetapi mendapatkan harga yang semakin rendah. Akibatnya, penulis sering kali diperlakukan bukan sebagai pekerja kreatif, melainkan sebagai operator produksi teks.

Menulis sebagai Komoditas: Ketika Kata Menjadi Nilai Ekonomi

Dalam ekonomi digital, setiap teks memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur: jumlah klik, engagement, konversi penjualan, atau sekadar memenuhi kuota SEO harian. Tulisan bukan lagi sekadar pengetahuan, tetapi kapital digital yang dapat ditransaksikan. Artikel SEO dapat dihargai murah jika diproduksi massal, tetapi skrip konten iklan atau naskah presentasi korporat dapat bernilai tinggi jika mampu memengaruhi audiens.

AI generatif memperluas pasar ini. Banyak klien yang sebelumnya membutuhkan jasa penulis kini beralih memesan tulisan berbasis AI dengan biaya lebih rendah. Namun bersamaan dengan itu, peluang baru juga muncul: kapasitas produksi yang ditingkatkan oleh AI memungkinkan penulis menangani lebih banyak proyek dalam waktu lebih singkat. Transformasi ini menciptakan dinamika pasar yang kompleks—harga tulisan dapat turun, tetapi pendapatan total penulis bisa meningkat jika mereka mampu mengelola alat AI dengan efektif.

Namun di balik itu, muncul pertanyaan penting: apakah menulis masih diperlakukan sebagai aktivitas intelektual? Atau kini menjadi bagian dari rantai produksi yang mengikuti prinsip efisiensi semata? Tulisan yang dulunya memiliki “nilai makna” kini diperlakukan sebagai produk cepat-pakai yang sering kali kehilangan kedalaman dan refleksi. Inilah tantangan terbesar yang diperkenalkan oleh ekosistem menulis industri.

Menuju Teori Baru: Penulisan Industri sebagai Arus Ketiga

Kehadiran AI generatif menuntut munculnya teori baru tentang penulisan. Selama ini, teori menulis berpusat pada estetika, retorika, dan metodologi ilmiah. Namun semua teori klasik itu tidak cukup untuk menjelaskan fenomena penulisan yang kini berbasis produksi massal, algoritma, dan kapital digital. Dibutuhkan kerangka konseptual yang dapat menjelaskan bagaimana teks diproduksi, dinilai, diperdagangkan, dan digunakan dalam konteks industri.

Teori Penulisan Industri (industrial writing theory) dapat menjadi konsep yang menggambarkan perubahan tersebut. Teori ini menempatkan menulis sebagai aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

• kecepatan produksi,
• standar teknis dan format,
• kebutuhan pasar digital,
• permintaan algoritma platform,
• alur kerja berbasis AI,
• penilaian kuantitatif terhadap performa teks.

Dalam kerangka penulisan industri, bahasa tidak lagi dilihat sebagai seni atau medium berpikir, tetapi sebagai alat produksi. Penulis tidak hanya dituntut memahami struktur narasi, tetapi juga strategi distribusi, optimasi mesin pencari, pola konsumsi media sosial, dan kemampuan memanfaatkan AI sebagai partner kerja.

Penulisan industri bukan sekadar bentuk baru menulis, tetapi paradigma baru yang menentukan arah perkembangan dunia literasi digital.

Buruh Tulis: Kelahiran Kelas Pekerja Baru

Di tengah transformasi ini, muncullah kelompok sosial baru: buruh tulis. Mereka adalah para pekerja yang memproduksi teks secara rutin dalam konteks kerja komersial. Jika buruh pabrik mengoperasikan mesin, maka buruh tulis mengoperasikan AI. Jika buruh manufaktur menghasilkan barang fisik, maka buruh tulis menghasilkan barang simbolik berupa kata-kata.

Para buruh tulis bekerja dalam lingkungan yang menuntut:

• target harian,
• revisi cepat,
• kemampuan teknis dalam memanipulasi AI,
• kesediaan mengorbankan kualitas demi kuantitas,
• pemahaman tren digital,
• mobilitas lintas platform.

Mereka beroperasi dalam ruang digital yang tidak mengenal waktu: pekerjaan bisa datang siang atau malam, revisi bisa diminta kapan saja, dan kompetisi tidak terbatas pada wilayah, tetapi global. Inilah bentuk baru proletarisasi dalam dunia pengetahuan—ketika kerja intelektual tunduk pada logika produksi yang ditentukan oleh kapital digital dan kecerdasan buatan.

Tantangan Epistemologis: Ketika Pengetahuan Menjadi Instan

Menulis industri menciptakan tantangan serius bagi dunia pengetahuan. Pertama, ia mendorong munculnya pengetahuan instan—pengetahuan yang dibangun dengan ringkasan otomatis, template generatif, dan referensi yang sering kali tidak diverifikasi. Kedua, ada kecenderungan homogenisasi gaya; banyak teks yang menggunakan struktur dan bahasa yang mirip, karena lahir dari model AI yang sama. Ketiga, kemampuan berpikir kritis bisa melemah jika penulis terlalu bergantung pada mesin untuk menghasilkan ide, argumen, dan struktur tulisan.

Masalah-masalah ini menuntut adanya etika baru dalam penggunaan AI. Penulis harus tetap mempertahankan otonomi intelektualnya, meskipun bekerja dengan alat yang sangat canggih. Mereka harus mampu membedakan antara bantuan dan ketergantungan, antara efisiensi dan kehilangan kedalaman. Menulis seharusnya tidak hanya cepat, tetapi juga bermakna.

Peluang dan Rekonstruksi Peran Penulis

Meskipun banyak tantangan, arus baru buruh tulis juga membuka kesempatan besar bagi penulis. Dengan bantuan AI, penulis dapat mengerjakan lebih banyak proyek, menjangkau pasar internasional, dan memperluas portofolio kreatif mereka. Penulis dapat menjadi pemimpin dalam desain konten digital, konsultan literasi AI, arsitek narasi untuk video pendek, atau bahkan perancang sistem micro-learning.

Peran penulis tidak hilang, tetapi berevolusi. Mereka harus menjadi kurator ide, penyunting makna, pengarah gaya, dan pencipta konsep yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Penulis yang mampu menggabungkan kreativitas manusia dengan efisiensi mesin akan menjadi aktor utama dalam industri literasi masa depan.

Penutup: Menulis di Tengah Revolusi Tekstual

Kehadiran arus baru buruh tulis berbasis AI adalah tanda bahwa dunia kepenulisan telah memasuki fase revolusioner. Tulisan tidak lagi lahir dari ruang privat, tetapi dari ekosistem produksi digital yang masif dan dinamis. Perubahan ini tidak bisa dihentikan; ia harus dipahami dan direspon dengan kerangka teoritis yang baru.

Di masa depan, kita akan melihat tiga arus menulis berjalan berdampingan: estetis, akademis, dan industri. Ketiganya saling memengaruhi, saling menekan, tetapi juga saling melengkapi. AI generatif tidak menggantikan penulis; ia menciptakan medan baru yang menuntut kecerdasan, adaptasi, dan keberanian untuk membangun teori baru mengenai bagaimana manusia berinteraksi dengan mesin dalam produksi teks.

Menulis tidak sedang mati—ia sedang berevolusi. Dan dalam evolusi itu, manusia tetap memiliki peran penting: bukan sebagai mesin, tetapi sebagai makhluk yang memberi makna.

---

Ditulis oleh:

Andriyana

Dosen Bahasa di Universitas Kuningan
IG, Tiktok, Thread, Medium: andriyana03

---

Banyak seniman dan penulis bekerja sendiri atau hanya untuk lingkaran kecil tertentu, Kesepian itu tumbuh seperti kabut menyelimuti, memisahkan, dan menunda banyak kemungkinan. Namun dalam beberapa pekan terakhir, suasana itu perlahan retak. Sebuah gerak kecil muncul, lalu merambat, dan mulai terasa. Cirebon yang tadinya menunduk kini sedikit mengangkat wajahnya. Kota ini seperti mendengar ketukan halus dari sesuatu yang kembali ingin hidup.

Gerak itu dimulai dari Pekan Sastra Cirebon, ketika kata-kata kembali berkumpul setelah lama tercerai-berai. Di sana, sastra menjadi jembatan dan menjadi ruang temu, percakapan menjadi alat untuk menembus jarak yang selama ini memisahkan. Retak kecil itu bukan sekadar program, melainkan penanda bahwa sastra di Cirebon belum padam, ia hanya menunggu panggilannya kembali.

Tidak lama berselang, hadir FKSM (Festival Komunitas Seni Media). Untuk kota yang cenderung berjalan dalam ritme tenang, FKSM muncul sebagai keberanian yang tak lazim. Ia gelisah, eksperimental, dan berani mempertanyakan bentuk. Ia membuka ruang bagi praktik yang selama ini jarang diberi tempat, seni video, bunyi, performans digital, dan bentuk-bentuk pencarian yang tidak selalu nyaman bagi publik arus utama. FKSM menegaskan bahwa seni bukan sesuatu yang statis, ia selalu mencari jalan baru untuk bertahan, bahkan dalam lorong-lorong sepi.

Dan dalam hitungan hari kemudian, Cirebon disinggahi Borobudur Writers & Culture Festival, sebuah festival besar dengan jejaring nasional dan internasional. Bagi Cirebon, kedatangannya bukan sekadar peristiwa, melainkan jendela yang membuka cakrawala lebih luas. Ia membawa gagasan baru, pertemuan lintas-batas, dan harapan bahwa kota ini tidak hanya melihat dunia, tetapi juga dilihat oleh dunia. Cirebon yang selama ini bergerak dalam lingkaran kecil, tiba-tiba memiliki kesempatan untuk menyentuh orbit yang lebih besar.

Ketiga peristiwa ini menandai perubahan yang penting. Tahun-tahun kesepian yang membuat seniman bekerja dalam jarak dan keraguan perlahan menemukan udara. Semua ini bukan sekadar agenda budaya, melainkan gejala bahwa kehidupan kesenian Cirebon masih berdenyut. Bahwa di balik diam yang panjang, ada yang terus menyala.

Pertanyaannya kini, dapatkah rangkaian peristiwa ini benar-benar menjadi pemantik awal bagi kebangkitan ekosistem seni di Cirebon?

Dapatkah ia menghidupkan kembali keberanian yang sempat patah, mempertemukan para seniman yang saling asing dalam satu kota, dan meneguhkan bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri?

Yang dibutuhkan selanjutnya bukan hanya festival, melainkan kesinambungan. Perjumpaan yang tidak habis dalam satu malam. Dialog yang terus tumbuh. Ruang-ruang yang tidak sekadar dibuka untuk satu acara, tetapi dirawat agar menjadi ekosistem. Dan lebih dari itu, diperlukan kepercayaan para pelakunya, bahwa karya mereka layak berjalan lebih jauh daripada lingkaran kecil tempat mereka biasa berkarya.

Cirebon memiliki modal kebudayaan yang kaya, percampuran tradisi, keberagaman latar, keramahtamahan pola hidup, dan sejarah yang membuatnya selalu menjadi titik temu berbagai gagasan. Kota seperti ini, sejak lama, adalah tempat baik bagi kreativitas untuk tumbuh. Yang diperlukan hanyalah dorongan untuk membuatnya kembali bergerak.
Pada akhirnya, pertanyaan besar itu masih menggantung, menunggu jawabannya dari mereka yang hidup di dalamnya.

Mungkinkah Cirebon benar-benar tengah bersiap untuk bangkit?

Mungkinkah tiga peristiwa ini menjadi bara kecil yang kelak menyalakan api yang lebih besar?

Mungkinkah kota yang sempat begitu sunyi ini akan kembali memiliki panggung yang hidup dan dihidupkan bersama, dirawat bersama?

Semoga jawaban itu perlahan tiba. Dan semoga, kali ini, Cirebon tidak lagi menahan napas, tetapi mulai bernapas panjang, lega, menuju masa depan kesenian yang lebih terbuka dan berani.
Semoga!

Kuningan, 23 November 2025

---

Ditulis oleh:

Agung M. Abul

Penulis, Seniman, Kepala Balai Edukasi & Ekosistem Kuningan, Founder Yayasan Tulisan dan Gambar (tudgam)

---

“The best thing about a picture
is that it never changes,
even when the people in it do it.”
– Andy Warhol

Waktu, seperti aliran air, mengalir tanpa henti dan tak mungkin berbalik ke belakang. Manusia hidup di dalam arus itu sebagai makhluk temporal yang menuju pada kematian, sebagaimana dikatakan Heidegger: Sein-zum-Tode. Seneca juga mengingatkan bahwa seumur hidup kita sejatinya adalah proses belajar untuk mati, sementara Stan Lee dalam suatu podcast memandang kematian sebagai ketiadaan yang sukar dipahami karena “nothingness” itu sendiri terasa tak terbayangkan bila berlangsung selamanya. Namun persoalan terbesar bukan lagi tentang ke mana kita pergi setelah mati—karena tak ada yang kembali dari sana—melainkan apa makna dari hidup yang singkat ini jika setiap ujungnya pasti adalah kematian.

Kita tak perlu terlalu berpanjang lebar tentang kematian—cukuplah ia dipahami sebagai akhir eksistensi, tanda bahwa manusia hidup dalam arus waktuyang terbatas. Sisi yang menarik justru adalah menelusuri bagaimana abad ke-19 melahirkan fotografi melalui permainan cahaya dan alat optik sebagai upaya mendokumentasikan sesuatu yang fana, yang bisa lenyap. Berbeda dari pelukis yang meniru melalui tangan dan intuisi, fotografer dibantu teknologi untuk menangkap momen secara otomatis dan presisi. Namun baik lukisan realis maupun foto sama-sama berfungsi menghadirkan presence—kehadiran fenomena yang telah berlalu. Justru distorsi dan keretakan yang muncul dalam representasi itulah yang melahirkan nilai artistik, membuka ruang tafsir, dan menggerakkan lingkaran hermeneutis di antara realitas dan citra.

Lahirnya Refleksi

Meski fotografi kerap disebut sebagai cara “mengabadikan” sesuatu, sebenarnya ia tak pernah benar-benar membuat apa pun menjadi abadi. Seperti dikatakan Seno Gumira Ajidarma dalam Kisah Mata (2005), foto justru hidup oleh waktu—maknanya terus bergerak seiring penafsiran yang berubah dari masa ke masa. Maka, yang disebut “keabadian” bukanlah sebuah pembekuan momen, melainkan kelahiran kembali makna dalam proses pembacaan dan penafsiran. Objek fotografi tak membeku; ia terus dihadirkan kembali melalui wacana dan tafsir yang memperpanjang hidupnya dalam kesadaran manusia.

Objek fotografi memang tak hadir secara faktual—ia telah berubah, bahkan mungkin lenyap—namun ia tetap hadir secara eksistensial. Seperti cermin, foto merefleksikan sesuatu, tetapi tidak sekadar memantulkan; ia membekukan waktu dan menciptakan ruang utopia. Foucault menyebut cermin sebagai ruang yang tak nyata secara fisik, namun tetap eksis karena memungkinkan manusia melihat dirinya. Begitu pula foto: melalui tekanan shutter, ia melahirkan ruang utopia di mana objek yang telah tiada dapat hidup kembali sebagai makna aktual. Maka fotografi bukan sekadar dokumentasi, melainkan medium refleksi—tempat tafsir dan kesadaran bertemu.

Dari titik ini, kita mulai memasuki wilayah penafsiran makna dalam fotografi melalui karya-karya UD Sukmana—Udhe—fotografer asal Kuningan yang menyoroti sosok manusia lanjut usia. Dengan kameranya, ia tak sekadar mendokumentasikan, melainkan mencipta karya seni yang menyentuh lapisan-lapisan eksistensi. Dalam foto My Inspiring Mom (2015), sosok manula yang disebut “Ibu” bukan hanya potret personal, tetapi juga simbol universal tentang kehadiran seorang ibu sebagai makna aktual. Bagi penonton, ia bisa memancarkan rasa kasih yang sederhana—sebuah Gellasenheit dalam istilah Heidegger—ketenangan yang lahir dari cinta yang sederhana.

Sosok “Ibu” dalam foto My Inspiring Mom tak harus dimaknai sebagai ibu kandung sang fotografer; teks judulnya justru membuka ruang emosional universal tentang ingatan akan seorang ibu. Tulisan itu menjadi pemandu refleksi, menghadirkan resonansi bagi siapa pun yang menatapnya. Proses “mengabadikan” di sini bukanlah pembekuan waktu, melainkan perpanjangan makna—kehadiran yang terus hidup sejauh foto itu ditafsir dan diperbincangkan. Dan pada akhirnya, foto ini juga berbicara tentang kematian. Sosok manula di dalamnya mungkin telah melewati batas usia harapan hidup, mungkin pula telah tiada secara fisik, namun ia tetap eksis secara eksistensial—hadir dalam ruang utopia dua dimensi yang diciptakan fotografi, sebagaimana refleksi dalam cermin yang dibayangkan Foucault.

Dari foto My Inspiring Mom, kita telah menyingkap tiga lapis refleksi: kehadiran, keabadian, dan kematian. Namun, pertanyaan lain muncul—apakah sosok itu benar-benar inspiratif bagi siapa pun, atau hanya bagi sang anak, Udhe? Refleksi ini berlanjut dalam karya Ibu, Tanpamu Aku Tetesan Air (2012), di mana terekam kerendahhatian seorang anak terhadap ibunya yang renta—sosok yang menampung riwayat air mata dan harapan yang layu. Melalui judul yang dipilih, Udhe menuntun penonton pada satu poros makna: renungan tentang seorang ibu, tentang cinta yang sederhana namun barangkali saja abadi dalam kesadaran manusia.

Intensi dan Seksualitas yang Ganjil

Setelah menelusuri refleksi yang lahir dari foto, muncul pertanyaan tentang intensi sang pencipta. Tidak semua seniman, sebagaimana diingatkan Goenawan Mohamad dalam Marion: Pada Kanvas yang Melimpah (2021), bekerja dengan konsep yang matang; sering kali karya lahir dari gerak hati, dari dorongan tanpa rencana. Begitu pula Udhe—tak mudah menebak apakah setiap fotonya memiliki intensi atau tidak. Terutama pada karya tanpa judul, niat artistik menjadi samar. Namun, absennya teks justru membuka kemungkinan: subjek foto tetap memikul makna, hanya saja ia berbicara lewat keheningan visualnya, menunggu tafsir untuk menghidupkannya.

Ketiadaan judul pada sejumlah foto Udhe mengisyaratkan absennya intensi yang ketat; seolah bidikannya lahir dari arus bawah sadar yang menuntun ingatan tentang sosok ibu yang renta. Dalam hal ini, Udhe menempuh jalan serupa Haruki Murakami yang menyebut proses kreatifnya sebagai auto-dwarves—kerja intuitif yang tak sepenuhnya disadari, tanpa peta atau rencana. Dorongan awal mungkin ada, namun ia tidak mengatur seluruh perjalanan karyanya itu. Justru dalam ruang tanpa intensi inilah, foto-foto Udhe memancar kemungkinan tafsir yang berlapis, membuka pintu bagi penonton untuk menafsir, mengisi, dan menghidupkan kembali maknanya.

Salah satu problem menarik dalam foto-foto Udhe ialah persoalan sensualitas dan kecantikan. Di tengah budaya kapitalistik yang menstandarkan kecantikan—muda, putih, kencang, dan wangi—Udhe justru memilih oposisinya. Baginya, “cantik itu biasa”. Melalui karyanya, ia menolak mitos kecantikan yang dikonstruksi oleh pasar dan menampilkan wajah tua, kulit kusam, tubuh renta, serta rambut ubanan sebagai bentuk perlawanan terhadap kuasa estetika dominan. Sosok dalam fotonya tertawa dengan jujur, menunjukkan kemerdekaan dari “tatapan” yang menilai tubuh. Di sana, kecantikan bukan lagi perkara penampilan, melainkan ekspresi kejujuran dan pembebasan diri dari tirani standar.

Foto di atas menampilkan bentuk lain dari perlawanan Udhe—bukan lewat oposisi langsung, melainkan satire. Tubuh tua yang mengenakan tank-top sederhana khas perempuan pedesaan tampil apa adanya, menolak estetika glamor seperti Herworld. Aroma tubuhnya bukanlah sesuatu yang dilahirkan, misalnya, dari parfum L’eau D’Issey yang dikeluarkan Issey Miyake, melainkan aroma khas manula di pedesaan. Tatapan matanya memancarkan rasa percaya diri dan ketajaman intelektual yang lahir dari pengalaman, bukan pendidikan formal. Genggaman tangannya, dengan ibu jari di atas, menandai ketegasan dan intuisi yang matang. Dalam tafsir ini, kecantikan yang dihadirkan Udhe tidak bersumber dari tubuh, tetapi dari keberanian, kebijaksanaan, dan integritas—kecantikan yang tumbuh dari hidup itu sendiri.

Terlampauinya Subjek yang Tampak

Pada 5 September 1936, majalah Vu memuat foto legendaris Robert Capa, Death of a Loyalist Soldier—momen sepersekian detik ketika peluru menembus kepala seorang prajurit. Henri Cartier-Bresson menyebut titik semacam itu sebagai The Decisive Moment. Dalam fotografi, waktu yang terus mengalir selalu berarti perubahan. Udhe memang tidak menangkap momen ekstrem seperti Capa, tetapi potret para lansia yang diambilnya tetap berhubungan dengan kefanaan, dengan waktu yang menua perlahan. Bresson pernah menegaskan bahwa momen menentukan tak akan lahir tanpa momen-momen yang tampak sepele. Maka, paradoksnya, setiap momen sesungguhnya menentukan—unik, tak terulang, dan karenanya bernilai eksistensial.

Dalam foto-foto Udhe, konsep Momen yang Menentukan tampak hadir bukan dalam bentuk ekstrem seperti pada karya Robert Capa, melainkan dalam wujud yang lebih halus—pada “nuansa yang subtil”. Momen itu muncul lewat tatapan mata dan ekspresi wajah subjek lansia yang difotonya. Sosok yang berada di antara ketegangan antara ingin menangis dan menahan tangis, dengan wajah menunduk, memancarkan kesedihan yang ditahan, bukan dilepaskan.

Mak Res, misalnya, dengan kerutan-kerutan di wajahnya, memperlihatkan kedewasaan yang lahir dari waktu. Sorot matanya memunculkan ambiguitas perasaan—antara harapan dan keputusasaan, kesedihan dan kebahagiaan, ketakpuasan dan penerimaan. Pada titik usia itu, seperti dikatakan Viktor Frankl, manusia tampak telah memiliki “kemampuan untuk menderita” (Leidensfähigkeit)—yakni kesanggupan menanggung beban hidup dengan kesadaran penuh. Sorot matanya memberikan saya impresi, seperti yang diungkapkan Chairil Anwar dalam Sajak Siul.

Laron pada mati
Terbakar di sumbu lampu
Aku juga menemu
Ajal di cerlang caya matamu
Heran! ini badan yang selama berjaga
Habis hangus di api matamu
’Ku kayak tidak tahu saja.

Foto Mak Res, Since 1918 (2013) memancarkan kesan yang jauh melampaui bentuk fisiknya. Dalam sorot matanya, penonton seperti dihadapkan pada batas antara hidup dan ajal—terbakar oleh intensitas pandangan yang mengandung rekonsiliasi atas absurditas hidup. Udhe, melalui lensanya, mencoba mengangkat subjek yang semula biasa menjadi medan kontemplasi yang dipenuh-jejali oleh resonansi.

Sejalan dengan pemikiran Susan Sontag, tubuh dalam karya Udhe tampil “melampaui dirinya sendiri”. Wajah renta, kerutan, bahkan belek di sudut mata berubah menjadi tabir simbolik—menyembunyikan dan sekaligus menyingkap misteri manusia yang berada dalam arus waktu. Dalam ruang simbolik itulah, penonton digiring untuk menafsir, menembus batas visual menuju pertanyaan-pertanyaan eksistensial: tentang waktu, penderitaan, dan makna hidup yang, meminjam istilah Udhe sendiri, “was coloured”—telah diberi warna oleh pengalaman hidup itu sendiri. Ini mengingatkan saya pada penggalan sajak Amuk gubahan Sutardji Calzoum Bachri.

aku telah nemukan jejak
aku telah mencapai jalan
tapi belum sampai pada tuhan
berapa banyak abad lewat
berapa banyak arloji pergi
berapa banyak isyarat dapat
berapa banyak jejak menapak
agar sampai padaMu?
jejak tak menuju ke mana
jejak tak sampai ke sana
jejak yang dari diri
bertanya sendiri
ngiau?

Dalam Live Was Coloured (2013), Udhe mengajak kita menatap melampaui subjek/objek dalam frame, mengikuti tatapan mata sang subjek fotografi. Sosok itu memandang ke langit—sebuah gerak yang tampak sederhana, namun dalam bias cahaya yang membelai wajahnya, kita menyaksikan intensitas yang meditatif. Sepasang mata itu seolah berdoa dalam diam, memusatkan diri pada sesuatu yang melampaui bentuk, melampaui representasi.

Udhe, sebagaimana Duane Michals, menegaskan bahwa fotografi tidak selalu tentang apa yang tampak, melainkan tentang apa yang tak terlihat namun dapat dirasakan. Ia menulis, sebagaimana Michals katakan: bukan untuk menjelaskan gambar, tetapi untuk menyingkap persoalan yang tersembunyi di baliknya—persoalan yang tak bisa dijelaskan oleh bahasa visual semata. Di sini, cahaya menjadi bahasa spiritual; wajah menjadi teks meditatif. Live Was Coloured bukan sekadar foto tentang seseorang yang menatap langit, tetapi tentang manusia yang mencoba memahami misteri dirinya dalam bentangan semesta yang tanpa batas.

Melalui foto-fotonya, Udhe seolah mengajak kita merenungkan kembali makna hidup yang fana. Hidup, baginya, justru bernilai karena ia memiliki akhir; keterbatasan usia manusia menjadi sumber kesadaran eksistensial. Wajah-wajah manula yang dipotret Udhe menjelma model permenungan—mereka menatap masa depan yang tak pasti dengan mata yang menyimpan sejarah panjang kehidupan. Dalam diam mereka, tersimpan doa yang tak diucapkan, kerinduan yang tak terjawab. Diam, seperti kata Fritz Leist, adalah cara mendengarkan dalam kesunyian, das Hören in der Stille. Dan di balik kesunyian itu, terselip keinginan sederhana yang tetap menyala.

Pertanyaan-pertanyaan reflektif para manula dalam foto Udhe menyiratkan penerimaan diri yang tenang—bahwa meski telah “menemukan jejak” dan “mencapai jalan”, mereka belum tentu merasa “sampai pada Tuhan”. Diam mereka bukanlah kehampaan, melainkan kesediaan mendengar dalam kesunyian. Di balik diam itu tersimpan kerinduan sederhana untuk terus hidup, menghirup “seribu satu bau kehidupan”. Potret-potret tua Udhe pun menjadi afirmasi terhadap hidup itu sendiri: sebuah “ya” yang lahir dari kesadaran akan kefanaan. Karya-karyanya tidak hanya mengabadikan tubuh-tubuh renta, tetapi juga menyingkap kedalaman eksistensial, perlawanan terhadap standar kemapanan, serta hikmat-hikmat yang diam di antara waktu dan cahaya.

*) Esai ini merupakan rangkuman dari esai dengan judul yang sama yang dimuat dalam buku “Amarah dan Keretakan: Esai-Esai tentang Seni, Alienasi, dan Trauma” karya Candrika Adhiyasa (Langgam Pustaka, 2024)

Sabtu malam, 11/10/ 2025. Gedung Kesenian Raksawacana di Kuningan terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena udara, melainkan karena energi yang berpendar dari ratusan penonton yang berdesakan di dalamnya. Di atas panggung, Teater Pecut kelompok teater mahasiswa Universitas Kuningan mementaskan Cipoa, naskah karya Putu Wijaya yang disutradarai Arif Hidayat dosen sekaligus kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra FKIP Universitas Kuningan dibantu Tifani Kautsar sebagi asisten sutradara dan Aditya Toha sebagai pimpinan produksi.

Lakon itu berkisah tentang para pekerja tambang yang menemukan bongkahan emas raksasa, namun rahasia besar itu hanya diketahui oleh sang juragan dan penjaga tambang. Ceritanya lucu, getir, sekaligus menohok, sebuah alegori tentang keserakahan, kebohongan, dan kekuasaan, tema yang terasa amat dekat dengan kenyataan hari ini.

Namun malam itu, yang paling penting bukan hanya lakon yang dipentaskan, melainkan kenyataan bahwa teater kampus masih hidup, masih bernapas di tengah dunia akademik yang semakin sesak oleh angka, akreditasi, dan obsesi efisiensi.

Teater kampus, bagi sebagian orang, mungkin tinggal nostalgia, romantisme masa lalu ketika kampus masih menjadi ruang perdebatan, bukan sekadar pabrik ijazah. Kini, hampir semua berjalan dalam tempo efisien, terukur, dan berorientasi hasil. Seolah berpikir kritis hanyalah penghambat kelulusan. Namun di antara kebisuan itu, masih ada sekelompok mahasiswa yang memilih panggung sebagai jalan pikir dan jalan hidup.

Di atas panggung itulah paradoks dunia akademik menemukan cerminnya. Ketika para tokoh Cipoa berdebat tentang emas di tambang, kita seperti melihat ruang kelas yang berubah menjadi arena kompetisi nilai dan prestasi, bukan tempat menggali makna. Mahasiswa sibuk mengejar “tambang” nilai A, bukan kebenaran atau refleksi. Dalam absurditas itulah teater hadir bukan untuk memberi jawaban, melainkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlupakan.

Dari panggung kecil seperti itulah lahir semangat untuk menolak tunduk pada rutinitas akademik yang steril. Sebab teater, sebagaimana seni lainnya, selalu mengajarkan keberanian untuk menafsirkan ulang kenyataan. Ia bukan sekadar hiburan, melainkan cara lain untuk berpikir. Di panggung, mahasiswa belajar tentang kegagalan, tentang keberanian menatap diri sendiri, tentang makna manusia yang sejati.

Dunia akademik hari ini terlalu sibuk mengejar kesempurnaan hasil. Sementara teater menegaskan, dalam ketidaksempurnaanlah manusia justru tumbuh. Di atas panggung, seseorang bisa lupa dialog, salah langkah, jatuh dan dari situlah ia belajar kerendahan hati. Teater adalah laboratorium kemanusiaan, tempat orang berlatih gagal, berlatih bangkit, berlatih jujur.

Namun sistem pendidikan modern kerap memandang kegiatan seperti ini sebagai hal yang “tidak produktif”. Mahasiswa takut ikut teater karena dianggap buang waktu. Kampus enggan mendukung karena tidak masuk indikator kinerja. Padahal justru di situlah pendidikan menemukan maknanya. Teater mengajarkan empati, kemampuan mendengar, berpikir kritis, dan keberanian melawan arus, semua hal yang kian langka di kampus hari ini.

Ada semacam nostalgia dan keprihatinan ketika menengok sejarah. Di masa lalu, teater kampus pernah menjadi ruang subversive tempat di mana keberanian intelektual diuji. Di bawah tekanan politik dan sosial, mahasiswa menggunakan teater sebagai bentuk perlawanan yang subtil namun tajam. Melalui simbol dan absurditas, mereka menyampaikan kritik tanpa harus berorasi.

Kini tekanan itu berganti wajah. Bukan lagi kekuasaan represif, melainkan kenyamanan dan banalitas. Musuh baru itu tak berbentuk, hadir lewat kemudahan digital, kelas ber-AC, dan karier terjamin asalkan tak banyak bertanya. Ia menumpulkan kepekaan tanpa disadari.

Namun di tengah kenyamanan semua itu, masih ada bara kecil yang terus menyala. Para anggota Teater Pecut di Kuningan, misalnya, bekerja dalam keterbatasan. Latihan mereka berlangsung di ruang sederhana. Tapi di sela tawa dan peluh, mereka sedang melakukan sesuatu yang tak ternilai, menolak menjadi apatis. Mereka berlatih bukan sekadar untuk tampil, tapi untuk berpikir bersama.

Yang sering terlupa adalah bahwa teater, dalam konteks kampus, bukan hanya pertunjukan seni, melainkan bentuk pendidikan yang paling manusiawi. Di sana, seseorang belajar disiplin, kolaborasi, empati, dan kritik. Ia menggabungkan seni berpikir dan seni bertindak dalam satu ruang. Di panggung, setiap tubuh adalah teks yang hidup, setiap dialog adalah percakapan dengan masyarakat yang lebih luas.

Sayangnya, sistem pendidikan kita masih terpaku pada capaian kognitif dan indeks prestasi. Mahasiswa yang menulis skripsi tentang teater sering dianggap tidak “serius” karena tak menjanjikan prospek kerja. Padahal, dari ruang teaterlah banyak intelektual, aktivis, bahkan pemimpin publik menemukan kedalaman berpikirnya.

Kita sering lupa bahwa kebudayaan adalah inti dari pendidikan. Tanpa kebudayaan, pendidikan kehilangan arah, ia hanya melahirkan teknokrat tanpa empati. Kampus boleh memiliki laboratorium dan sistem modern, tapi tanpa ruang bagi seni, ia kehilangan jiwa.

Di luar kampus, kita juga menyaksikan gejala yang sama, seni kehilangan ruang, digantikan oleh logika industri hiburan. Orang lebih sibuk menjadi viral daripada berpikir. Panggung direduksi menjadi latar untuk konten, bukan arena pencarian makna. Dalam dunia yang serba instan ini, mempertahankan teater kampus bukan sekadar menjaga tradisi, tapi menjaga kewarasan kolektif.

Teater, pada dasarnya, memang tidak efisien. Ia menuntut waktu, kesabaran, keterlibatan, dan kejujuran, empat hal yang makin langka dalam ekosistem akademik modern. Seorang mahasiswa yang menunggu giliran tampil belajar tentang waktu. Yang menghafal naskah belajar tentang mendengarkan. Yang berakting dalam cahaya seadanya belajar tentang ketulusan. Itulah pendidikan sejati, yang tak ditemukan di lembar evaluasi dosen.

Mungkin hari ini tak akan sama dengan gerakan teater kampus 1980–1990-an. Tapi bukan itu yang penting. Nilai utamanya bukan pada besar-kecilnya gerakan, melainkan pada keberanian menjaga bara, betapapun kecil. Tugas kita bukan menghidupkan romantisme masa lalu, tapi memastikan nyala itu tak padam, bahwa di tengah dunia yang kian pragmatis, masih ada ruang bagi pertanyaan, bagi keraguan, bagi nurani yang menolak diam.

Ketika pementasan Cipoa usai malam itu, tepuk tangan panjang menggema. Tapi gema dialognya masih tertinggal di udara, tentang manusia yang menemukan emas, tapi kehilangan akal. Antara haru dan gelisah, di luar sana, dunia akademik sedang berlomba menambang emasnya sendiri, gelar, sertifikat, akreditasi, sementara bara kecil di panggung itu terus berjuang melawan gelap.

Dan mungkin di sanalah makna sejati teater kampus hari ini, menjaga api kritis agar tetap hidup, di tengah dunia yang semakin pragmatis dan sunyi dari pertanyaan.

Gelombang Boikot dan Pergeseran Fokus Publik

Dalam beberapa pekan terakhir, lini masa publik diramaikan oleh seruan boikot terhadap Trans7 setelah tayangan Xpose dianggap melecehkan kiai dan pesantren. Reaksi publik begitu besar — dari netizen hingga organisasi keagamaan. Tapi di balik kegaduhan moral itu, ada isu besar yang tiba-tiba tenggelam: dugaan kelebihan transfer dana reses anggota DPR RI.

Keduanya muncul hampir bersamaan. Namun yang satu menyulut emosi, dan yang satu menyentuh kepentingan kekuasaan. Akibatnya, wacana publik pun dialihkan. Inilah wajah nyata agenda distraksi (diversion politics) di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga negara.

Skandal Dana Reses: Data yang Terlupakan

Berdasarkan laporan KabarBaru.co (11 Oktober 2025), Sekretariat Jenderal DPR RI mengakui adanya kelebihan transfer dana reses sebesar Rp 54 juta per anggota DPR yang disebut sebagai ‘kesalahan administratif.’ Jika dikalikan dengan 580 anggota DPR, potensi kelebihan transfer mencapai Rp 31,3 miliar uang negara.

Tak berhenti di situ, laporan lain menunjukkan bahwa alokasi dana reses anggota DPR kini mencapai Rp 702 juta per tahun, naik hampir dua kali lipat dari periode sebelumnya yang hanya Rp 400 juta. Sekilas, angka itu mungkin tampak wajar sebagai biaya operasional. Namun yang perlu digarisbawahi: reses adalah bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan, bukan ladang tunjangan. Maka setiap rupiah dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diaudit publik.

Kebijakan yang Melanggar Akal Sehat dan Prinsip Akuntabilitas

Reses memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 81 menjelaskan bahwa masa reses digunakan anggota DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, tidak ada satu pun pasal yang memberi ruang bagi penggunaan dana reses di luar fungsi representasi publik.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa setiap pengeluaran yang membebani APBN harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan disertai bukti yang sah. Artinya, ‘kelebihan transfer’ bukan sekadar kesalahan administratif — tetapi indikasi lemahnya sistem pengawasan keuangan negara di tubuh DPR sendiri.

Distraksi Publik: Antara Moral dan Manipulasi

Tayangan Xpose Trans7 menjadi viral karena menyinggung isu sensitif agama. Tapi justru di situlah letak persoalannya: isu moral digunakan untuk menutupi persoalan struktural. Publik digiring ke arena emosional, sementara masalah sistemik — seperti potensi penyalahgunaan uang negara — dibiarkan kabur.

Fenomena ini bukan hal baru. Dalam teori komunikasi politik, pola seperti ini disebut ‘moral panic management’ — yakni upaya menciptakan kepanikan moral agar sorotan publik beralih dari isu politik dan korupsi menuju isu nilai dan keyakinan. Sayangnya, media arus utama kerap menjadi alat reproduksi distraksi, bukan pelurus informasi.

Krisis Akuntabilitas dan Kematian Rasa Malu

Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, fakta bahwa wakil rakyat bisa menikmati dana reses miliaran rupiah — bahkan dengan kelebihan transfer — adalah bentuk kemewahan politik yang tidak etis. Lebih ironis lagi, kesalahan administrasi sebesar puluhan juta rupiah per orang justru dianggap sepele.

Padahal, Pasal 10 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberi wewenang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dan melaporkan setiap penyimpangan pengelolaan anggaran. Dengan demikian, publik berhak menuntut audit khusus atas kasus ini.

Penutup: Saatnya Publik Melek Isu Struktural

Gelombang moral dan budaya memang penting, tapi jangan sampai menjadi candu yang meninabobokan kesadaran publik terhadap penyimpangan kebijakan negara. Boikot Trans7 mungkin wajar sebagai bentuk ekspresi sosial, namun yang jauh lebih mendesak adalah boikot terhadap ketidakadilan dan kebocoran anggaran negara.

DPR harus mengembalikan kepercayaan publik melalui langkah nyata — bukan pernyataan normatif. Sementara masyarakat harus mulai belajar memilah antara isu moral yang emosional dan isu struktural yang menentukan masa depan. Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukan hanya korupsi uang negara, tetapi korupsi kesadaran publik.

Catatan Kaki & Rujukan Hukum:

• KabarBaru.co, “Dampak Gerakan Boikot Trans7, Isu Kelebihan Transfer Dana Reses DPR RI Tenggelam,” 11 Oktober 2025.
• MetroTV News, “Dasco Jelaskan Soal Dana Reses Anggota DPR,” 10 Oktober 2025.
• UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 81.
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1)–(2).
• UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 6 huruf (c).
• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 10 ayat (1) huruf (c).

Penyebab Umum: Tradisi, Politik, dan Kurangnya Pemahaman Desain

Salah satu penyebab utama dari kecenderungan ini adalah tradisi birokrasi yang menjadikan figur pemimpin sebagai simbol utama keberhasilan program pemerintah. Identitas institusional sering terpinggirkan oleh dominasi tokoh personal. Dalam konteks politik lokal, penggunaan wajah pemimpin dalam setiap media visual dapat menjadi strategi pencitraan yang terus dipertahankan untuk mempertahankan popularitas (Millah, 2022).

Kurangnya pemahaman tentang prinsip dasar desain komunikasi visual di kalangan aparatur pemerintah menjadi masalah serius. Elemen-elemen seperti hierarki informasi, kesesuaian warna, dan komposisi sering kali diabaikan, karena desain hanya dianggap sebagai “hiasan visual”, bukan instrumen komunikasi strategis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi desain di institusi pemerintahan daerah (Kementerian Kominfo, 2022).

Di sisi lain, banyak institusi pemerintah belum memiliki panduan identitas visual (visual identity guidelines) yang baku dan konsisten. Akibatnya, setiap materi grafis dirancang secara terpisah tanpa arah visual yang terpadu, mengakibatkan kesan tidak profesional dan tidak mencerminkan institusi yang solid (Kementerian Kominfo, 2022).

Kendala Struktural: Keterbatasan SDM dan Minimnya Sistem Desain Institusional

Kendala lain yang mendasar adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang desain komunikasi visual. Banyak dinas dan instansi pemerintah daerah belum memiliki tenaga desain tetap yang menguasai prinsip desain grafis. Alih-alih bekerja sama dengan desainer profesional, tugas desain grafis kerap diserahkan pada staf administratif yang tidak memiliki latar belakang visual communication design (Millah, 2022).

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya prioritas anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan media visual. Dalam struktur anggaran tahunan, pengeluaran untuk komunikasi visual sering kali dikesampingkan, dianggap sebagai pemborosan belaka. Padahal, desain grafis yang efektif dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat terhadap program-program pemerintah (Wibowo & Purwaningsih, 2020).

Minimnya sinergi antardinas juga mengakibatkan tidak terbentuknya sistem visual yang saling terintegrasi. Desain baliho Dinas A bisa sangat berbeda dengan media dari Dinas B, padahal keduanya berada di bawah institusi pemerintah daerah yang sama. Ketidakterpaduan ini melemahkan citra pemerintah sebagai satu kesatuan organisasi.

Minimnya Kesadaran Pemimpin: Kebijakan dan Pentingnya Kolaborasi dengan Warga Kreatif

Kesadaran pemimpin daerah akan pentingnya desain komunikasi visual masih tergolong rendah. Banyak yang belum memahami bahwa desain bukan sekadar urusan estetika, melainkan alat komunikasi strategis yang bisa memengaruhi persepsi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kepercayaan. Namun, pemahaman semacam ini tidak dapat tumbuh dalam ruang birokrasi tertutup yang minim interaksi dengan dunia kreatif (Millah, 2022).

Meski begitu, ada contoh progresif yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara institusi pemerintah dan komunitas kreatif dapat membawa perubahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2017–2022, melalui program identitas visual “+Jakarta”, berhasil membangun ekosistem komunikasi publik berbasis kolaborasi antara birokrat dan profesional desain. Proyek ini melibatkan desainer grafis, ilustrator, serta pengembang teknologi lokal untuk menciptakan sistem visual yang inklusif dan konsisten (Sukma, 2023).

Fokus dari pendekatan +Jakarta bukan pada figur kepala daerah, melainkan pada penguatan identitas kota dan hubungan yang sehat antara institusi dan warga. Komunikasi visual yang muncul lebih representatif dan humanistik. Program tersebut mencerminkan bagaimana desain bisa berfungsi sebagai pengikat kolektif masyarakat dan pemerintah, bukan sebagai alat glorifikasi individu. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah bisa menciptakan sistem komunikasi visual yang baik jika membuka diri terhadap profesionalisme dan keahlian komunitas kreatif (Sukma, 2023; Wibowo & Purwaningsih, 2020).

Contoh baik lainnya adalah langkah progresif Pemerintah Provinsi Lampung melalui Surat Edaran Nomor 131 Tahun 2025. Edaran ini melarang penggunaan foto Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda dalam media luar ruang seperti baliho, billboard, videotron, reklame kendaraan, dan sejenisnya yang digantikan dengan logo resmi Provinsi Lampung. Tujuan utamanya adalah menitikberatkan komunikasi pada informasi dan substansi program, bukan personalisasi tokoh (Pemprov Lampung, 2025; Detik Sumbagsel, 2025).

Upaya ini menunjukkan bahwa ketika institusi membuka ruang regulasi dan pemikiran ulang terhadap gaya komunikasi visual yang selama ini terlalu memfokuskan figur, maka komunikasi publik bisa menjadi lebih netral, profesional, dan berbasis substansi (Liputan6, 2025). Langkah ini juga membuka peluang kolaborasi antara aparatur pemerintah dengan komunitas kreatif lokal untuk merancang komunikasi visual yang lebih kuat secara pesan dan estetika. Dengan membatasi elemen personal, ruang komunikasi justru akan semakin terbuka untuk pendekatan desain yang lebih inklusif dan relevan seperti yang terjadi pada proyek +Jakarta sebelumnya (Sukma, 2023).

Rekomendasi Solusi

Agar kualitas komunikasi visual pemerintah daerah dapat meningkat secara signifikan, beberapa langkah konkret dapat dipertimbangkan:

1. Menyusun Pedoman Identitas Visual Institusional
   Pemerintah daerah perlu mengembangkan brand guideline yang mencakup logo, warna institusional, tipografi, grid layout, dan elemen desain lainnya. Hal ini dapat menjamin konsistensi visual di seluruh media.
2. Mengalokasikan Anggaran Desain secara Khusus
   Desain komunikasi harus diakui sebagai investasi, bukan biaya tambahan. Alokasi anggaran yang memadai akan berdampak pada profesionalitas hasil komunikasi publik.
3. Meningkatkan Kompetensi SDM Internal
   Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelatihan desain komunikasi visual dasar bagi staf internal agar lebih sadar akan fungsi desain dan mampu menilai kualitas output.
4. Membatasi Eksploitasi Figur Pemimpin dalam Desain
   Gunakan visualisasi pemimpin daerah hanya jika benar-benar relevan secara konteks dan substansi. Fokus utama desain harus tetap pada informasi publik dan pelayanan masyarakat. Bila perlu atur dalam sebuah regulasi yang mengikat dan disosialisasikan ke berbagai pemangku kepentingan.
5. Membangun Kemitraan dengan Komunitas Kreatif Lokal
   Bentuk kolaborasi aktif seperti forum desain, program magang, atau kompetisi visual terbuka dapat mempertemukan dunia birokrasi dengan dunia kreatif.
6. Mengadopsi Model Kolaborasi Pentahelix
   Libatkan unsur pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media dalam perencanaan strategi komunikasi visual untuk mewujudkan ekosistem komunikasi yang inklusif dan inovatif (Wibowo & Purwaningsih, 2020).
7. Melakukan Evaluasi Berkala
   Lakukan evaluasi berkala (audit desain) terhadap seluruh produk komunikasi visual yang telah diterapkan, sesuaikan dengan kebijakan dan pedoman identitas visual yang ada.

Dengan penerapan langkah-langkah di atas, diharapkan komunikasi visual pemerintah daerah tidak lagi menjadi ladang pencitraan personal, melainkan jembatan informasi yang jujur, profesional, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Referensi

Detik Sumbagsel. (2025, 6 Juli). Pemprov Lampung larang pasang foto Gubernur di baliho, videotron-billboard. Detik. detikcom

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Pedoman Branding Instansi Pemerintah. https://kominfo.go.id

Liputan6.com. (2025, 6 Agustus). Foto Gubernur Lampung, Wagub hingga Sekda dilarang tampil di baliho dan videotron, ini penggantinya. Liputan6. liputan6.com

Millah, A. (2022). Kerja Praktik: Pengaruh Elemen Visual dalam Desain Grafis Media Cetak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik [Laporan Kerja Praktik, Universitas Internasional Semen Indonesia]. https://repository.uisi.ac.id/1372/

Pemprov Lampung. (2025, 6 Juli). Pemprov Lampung batasi penggunaan foto pejabat di media luar ruang. Pemerintah Provinsi Lampung. lampungprov.go.idbandarlampungpost.com

Sukma, R. (2023). Membangun Identitas Jakarta Melalui Kampanye Plus Jakarta: Kota Kolaborasi. https://www.researchgate.net/publication/377859687

Wibowo, A., & Purwaningsih, A. (2020). Kolaborasi Pentahelix dalam Mewujudkan Kota Kreatif. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25052