Dan semua reaksi itu sah. Humor memang soal selera dan referensi. Tapi kalau Mens Rea cuma diukur dari seberapa sering kita tertawa, rasanya ada lapisan penting yang terlewat. Soalnya, di balik candaan-candaan itu, ada kegelisahan yang cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai warga, bukan sekadar penonton hiburan.

Bukan Cuma Ngajak Ketawa, Tapi Juga Mikir

Di beberapa bagian, Mens Rea terasa ringan dan menghibur. Tapi di bagian lain, banyak fakta-fakta yang bikin kita sadar dan candaan itu pelan-pelan berubah jadi sindiran yang bikin mikir. Pandji tidak sedang berpidato politik, apalagi menggurui. Ia cuma mengajak penontonnya berhenti sebentar dan bertanya: selama ini, kita terlalu berharap perubahan datang dari siapa?

Pertanyaan itu muncul berulang, meski dibungkus tawa. Dan mungkin di situlah letak kekuatan Mens Rea. Ia tidak memaksa penonton untuk setuju, tapi memancing rasa tidak nyaman yang justru relevan dengan kondisi kita sekarang.

Tetap Kritik Elit, Tapi Arah Perubahannya Digeser

Salah satu benang merah paling kuat di Mens Rea adalah kritik terhadap elit politik. Pandji tidak membela pejabat, dan tidak juga menutup mata soal rusaknya kekuasaan. Ia justru cukup terang mengatakan bahwa banyak politisi memang bermasalah. Namun, ia juga jujur mengakui satu hal yang sering tidak enak didengar: di level elit, perubahan memang susah.

Kepentingan sudah terlalu banyak, sistem sudah terlanjur kaku, dan kekuasaan jarang suka dikoreksi. Karena itu, arah kritiknya digeser. Bukan karena elit tidak salah, tapi karena ada sisi lain yang masih mungkin diubah, yakni kita sebagai rakyat.

Di Mens Rea, Pandji mengingatkan bahwa pejabat yang duduk di atas itu sebenarnya adalah rata-rata dari kita, rakyatnya. Mereka tidak jatuh dari langit. Mereka dipilih melalui proses yang melibatkan kebiasaan kita, pilihan kita, dan sikap kita sendiri sebagai pemilih.

Ini bukan ajakan untuk menyalahkan rakyat. Lebih tepatnya, ini pengingat bahwa mandat itu hak kita untuk memilih, dan yang paling penting adalah tanggung jawab setelahnya.

Memilih Pemimpin: Kenapa Bisa Seremeh Itu?

Bagian lain yang cukup mengena di Mens Rea adalah ketika Pandji membandingkan memilih pemimpin dengan memilih pasangan hidup. Dalam budaya kita, ada istilah Bibit, Bebet, Bobot. Mau nikah saja dipikirkan matang-matang: latar belakang, karakter, tanggung jawab, masa depan.

Pertanyaannya sederhana tapi nyelekit: kalau memilih pasangan saja pakai banyak pertimbangan, kenapa memilih pemimpin yang mengatur hidup orang banyak justru sering cuma pakai satu alasan? Kadang karena satu potongan video, satu slogan, satu sentimen, atau bahkan sekadar karena “kayaknya orangnya baik”.

Pandji tidak sedang menertawakan rakyat. Ia menertawakan cara kita merasionalisasi pilihan yang sebenarnya malas kita dalami. Di sinilah kritiknya terasa dekat. Bahwa masalahnya bukan kurang pintar, tapi sering kali kurang niat untuk benar-benar berpikir.

Relevansi Show Mens Rea dengan Politik Level Kabupaten

Kalau gagasan ini ditarik ke kehidupan di kabupaten, relevansinya justru terasa makin dekat. Di daerah, pejabat bukan sosok jauh yang hanya muncul di layar televisi. Mereka sering kali orang yang kita kenal, pernah satu forum, satu acara, bahkan satu lingkungan.

Kedekatan ini punya dua sisi. Di satu sisi, ia membuat politik terasa lebih manusiawi. Tapi di sisi lain, kedekatan itu sering bikin kita sungkan. Mau kritik jadi tidak enak, mau menagih janji jadi terasa berlebihan. Akhirnya, pengawasan melemah, dan kekecewaan menumpuk diam-diam.

Di titik ini, Mens Rea seperti mengingatkan pelan-pelan: kalau yang terpilih kualitasnya begitu-begitu saja, mungkin ada yang perlu kita evaluasi dari cara kita memilih, cara kita mengingat janji, dan cara kita menagih mandat. Soalnya, kalau pejabat adalah cerminan rata-rata rakyatnya, pertanyaannya memang akhirnya kembali ke kita.

Mens Rea: Soal Niat, Bukan Sekadar Tindakan

Istilah mens rea sendiri berasal dari konteks hukum, yang berarti niat atau kondisi batin di balik sebuah tindakan. Dalam hukum, seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia lakukan, tapi juga dari kesadaran dan intensi di balik perbuatannya.

Dalam konteks pertunjukan ini, Pandji tampaknya meminjam konsep itu untuk mengajak kita melihat politik dengan kacamata yang sama. Demokrasi bukan cuma soal tindakan teknis seperti memilih atau mencoblos, tapi soal niat di balik pilihan itu. Apakah kita memilih dengan kesadaran, atau sekadar ikut arus? Apakah kita peduli pada dampaknya, atau hanya ingin cepat selesai?

Mens Rea bisa juga dibaca lebih jauh. Bukan hanya soal niat rakyat saat memilih, tapi juga soal mens rea para elit dalam setiap kebijakan dan keputusan yang mereka ambil.

Sebagai warga, kita sering terjebak menilai kebijakan hanya dari permukaannya: pro atau kontra, untung atau rugi. Padahal, pertanyaan yang tak kalah penting adalah: niat apa yang bekerja di balik keputusan itu? Untuk siapa kebijakan tersebut sebenarnya dibuat? Siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya?

Pandji tidak mengatakan semua kebijakan pasti jahat. Tapi Mens Rea mengajak kita untuk tidak naif. Kekuasaan selalu bekerja dengan intensi. Dan tugas warga bukan cuma menerima atau menolak, tapi juga menerka, membaca, dan menguji niat di balik setiap keputusan elit.

Di sinilah peran rakyat menjadi lebih dewasa. Bukan sekadar pendukung atau pembenci, tapi pembaca yang kritis.

Menonton Mens Rea: Untuk Apa?

Pada akhirnya, Mens Rea tidak menuntut semua orang setuju. Mau ditonton buat cari lucu, silakan. Mau ditonton buat cari pemahaman, juga sah. Atau mau dua-duanya sekaligus, malah mungkin itu cara paling utuh.

Tidak semua orang akan merasa Mens Rea ini lucu, dan itu tidak masalah. Tapi kalau setelah menonton kita mulai terbiasa bertanya soal niat, baik niat kita sendiri sebagai warga, maupun niat elit saat membuat kebijakan, mungkin di situlah Mens Rea bekerja paling efektif.

Bukan sebagai jawaban. Tapi sebagai pengingat bahwa perubahan, kalau memang ingin terjadi, sering kali menyedihkan dan memang harus dimulai dari niat kita sendiri.

---

Ditulis oleh:

Azhar N. Ahdiyat

Visual Artist, Graphic Designer, Dosen
Instagram: @ahdiyat_

---

Gelombang Boikot dan Pergeseran Fokus Publik

Dalam beberapa pekan terakhir, lini masa publik diramaikan oleh seruan boikot terhadap Trans7 setelah tayangan Xpose dianggap melecehkan kiai dan pesantren. Reaksi publik begitu besar — dari netizen hingga organisasi keagamaan. Tapi di balik kegaduhan moral itu, ada isu besar yang tiba-tiba tenggelam: dugaan kelebihan transfer dana reses anggota DPR RI.

Keduanya muncul hampir bersamaan. Namun yang satu menyulut emosi, dan yang satu menyentuh kepentingan kekuasaan. Akibatnya, wacana publik pun dialihkan. Inilah wajah nyata agenda distraksi (diversion politics) di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga negara.

Skandal Dana Reses: Data yang Terlupakan

Berdasarkan laporan KabarBaru.co (11 Oktober 2025), Sekretariat Jenderal DPR RI mengakui adanya kelebihan transfer dana reses sebesar Rp 54 juta per anggota DPR yang disebut sebagai ‘kesalahan administratif.’ Jika dikalikan dengan 580 anggota DPR, potensi kelebihan transfer mencapai Rp 31,3 miliar uang negara.

Tak berhenti di situ, laporan lain menunjukkan bahwa alokasi dana reses anggota DPR kini mencapai Rp 702 juta per tahun, naik hampir dua kali lipat dari periode sebelumnya yang hanya Rp 400 juta. Sekilas, angka itu mungkin tampak wajar sebagai biaya operasional. Namun yang perlu digarisbawahi: reses adalah bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan, bukan ladang tunjangan. Maka setiap rupiah dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diaudit publik.

Kebijakan yang Melanggar Akal Sehat dan Prinsip Akuntabilitas

Reses memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 81 menjelaskan bahwa masa reses digunakan anggota DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, tidak ada satu pun pasal yang memberi ruang bagi penggunaan dana reses di luar fungsi representasi publik.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa setiap pengeluaran yang membebani APBN harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan disertai bukti yang sah. Artinya, ‘kelebihan transfer’ bukan sekadar kesalahan administratif — tetapi indikasi lemahnya sistem pengawasan keuangan negara di tubuh DPR sendiri.

Distraksi Publik: Antara Moral dan Manipulasi

Tayangan Xpose Trans7 menjadi viral karena menyinggung isu sensitif agama. Tapi justru di situlah letak persoalannya: isu moral digunakan untuk menutupi persoalan struktural. Publik digiring ke arena emosional, sementara masalah sistemik — seperti potensi penyalahgunaan uang negara — dibiarkan kabur.

Fenomena ini bukan hal baru. Dalam teori komunikasi politik, pola seperti ini disebut ‘moral panic management’ — yakni upaya menciptakan kepanikan moral agar sorotan publik beralih dari isu politik dan korupsi menuju isu nilai dan keyakinan. Sayangnya, media arus utama kerap menjadi alat reproduksi distraksi, bukan pelurus informasi.

Krisis Akuntabilitas dan Kematian Rasa Malu

Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, fakta bahwa wakil rakyat bisa menikmati dana reses miliaran rupiah — bahkan dengan kelebihan transfer — adalah bentuk kemewahan politik yang tidak etis. Lebih ironis lagi, kesalahan administrasi sebesar puluhan juta rupiah per orang justru dianggap sepele.

Padahal, Pasal 10 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberi wewenang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dan melaporkan setiap penyimpangan pengelolaan anggaran. Dengan demikian, publik berhak menuntut audit khusus atas kasus ini.

Penutup: Saatnya Publik Melek Isu Struktural

Gelombang moral dan budaya memang penting, tapi jangan sampai menjadi candu yang meninabobokan kesadaran publik terhadap penyimpangan kebijakan negara. Boikot Trans7 mungkin wajar sebagai bentuk ekspresi sosial, namun yang jauh lebih mendesak adalah boikot terhadap ketidakadilan dan kebocoran anggaran negara.

DPR harus mengembalikan kepercayaan publik melalui langkah nyata — bukan pernyataan normatif. Sementara masyarakat harus mulai belajar memilah antara isu moral yang emosional dan isu struktural yang menentukan masa depan. Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukan hanya korupsi uang negara, tetapi korupsi kesadaran publik.

Catatan Kaki & Rujukan Hukum:

• KabarBaru.co, “Dampak Gerakan Boikot Trans7, Isu Kelebihan Transfer Dana Reses DPR RI Tenggelam,” 11 Oktober 2025.
• MetroTV News, “Dasco Jelaskan Soal Dana Reses Anggota DPR,” 10 Oktober 2025.
• UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 81.
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1)–(2).
• UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 6 huruf (c).
• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 10 ayat (1) huruf (c).