Publikasi Kegiatan: Transparansi dan Engagement

Di sisi terang, dokumentasi KKN di media sosial bisa dibaca sebagai praktik komunikasi publik yang progresif. Mahasiswa tidak lagi sekadar menjadi pelaksana kegiatan yang ‘disembunyikan’ dalam laporan PDF dan seminar penutupan. Lewat konten, mereka memperlihatkan dinamika kerja, interaksi sosial dengan warga, tantangan lapangan, bahkan inisiatif program mereka. Ini memberi ruang bagi publik (termasuk calon mahasiswa, dosen, atau pemangku kepentingan) untuk mengakses realitas KKN secara visual dan langsung.

Dalam konteks pendidikan tinggi, ini relevan dengan semangat public accountability dan student-centered learning. Mahasiswa belajar membangun narasi, mendistribusikan pengetahuan, dan berlatih komunikasi strategis di tengah masyarakat digital.

Namun, Apa yang Dipublikasi?

Sayangnya, tidak sedikit konten KKN yang jatuh ke dalam jebakan banality of content. Yang dipertontonkan justru bukan substansi program atau dampak sosialnya, tapi hal-hal ringan yang bersifat personal: kisah cinta sesama anggota tim, gimmick komedi berulang, atau bahkan konten prank yang memanfaatkan warga sebagai objek humor. Estetika sinematik dan pendekatan storytelling sering kali diprioritaskan lebih tinggi daripada esensi dari kegiatan itu sendiri.

Ini bukan sekadar soal selera. Ketika substansi pengabdian tenggelam oleh sensasi, media sosial berubah menjadi arena validasi personal, bukan ruang advokasi sosial. Bukannya memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan, konten seperti ini malah menjadikan KKN sebagai latar estetis untuk membangun personal branding.

Antara Ekspresi dan Etika

Tentu tak adil mengeneralisasi. Banyak juga konten yang bijak, menyentuh, dan menyampaikan narasi positif masyarakat desa secara hormat dan empatik. Tapi di titik ini, perlu ada kesadaran baru dari mahasiswa—bahwa membuat konten di tengah masyarakat bukan hanya soal kreativitas, tapi juga etika representasi.

Apakah warga yang ditampilkan tahu mereka sedang direkam untuk ditonton ribuan orang? Apakah kontennya mencerminkan realitas atau sekadar dramatikasi? Apakah narasi yang dibangun memperkuat martabat masyarakat atau justru mereduksi mereka jadi latar eksotis?

Mahasiswa adalah pihak luar yang masuk ke ruang sosial yang hidup, bukan panggung pertunjukan. Konten mereka adalah refleksi dari bagaimana pendidikan tinggi memosisikan masyarakat: sebagai mitra sejajar atau sekadar objek kegiatan.

Potensi dan Tanggung Jawab

Fenomena konten KKN di media sosial bukan hitam-putih. Ia adalah sinyal dari generasi yang melek teknologi, ekspresif, dan ingin membagikan pengalaman mereka. Namun seperti semua alat, media sosial bersifat netral—yang membedakan adalah niat dan nilai yang mendasarinya.

Jika mahasiswa mampu menjadikan media sosial sebagai ruang refleksi, dokumentasi bertanggung jawab, dan alat advokasi sosial, maka tren ini adalah berkah. Tapi bila hanya jadi perayaan atas eksistensi sendiri, maka yang tersisa hanya estetika tanpa makna.

Maka tugas institusi pendidikan bukan melarang, tetapi membekali: literasi media, etika komunikasi, dan sensitivitas sosial. Agar konten KKN tak berhenti di angka views, tapi menjadi pintu dialog antara kampus dan masyarakat—dengan hormat, dengan makna.

Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan opini independen dan tidak merepresentasikan institusi manapun. Pandangan dan analisis yang disampaikan ditujukan sebagai bahan refleksi bersama, khususnya dalam dunia pendidikan tinggi dan dinamika komunikasi digital.

Ketujuh mahasiswa yang menjadi pemohon dalam gugatan ini adalah Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siahaan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R. Yuniar A. Alpandi. Mereka berpendapat bahwa proses revisi UU TNI mengandung cacat prosedural. Kuasa hukum para pemohon, Abu Rizal Biladina, yang juga mahasiswa FH UI, menyatakan bahwa revisi UU TNI inkonstitusional secara formal.

Salah satu alasan yang diajukan dalam gugatan ini adalah proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI yang berlangsung dalam waktu singkat, meskipun tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Padahal, Komisi I DPR seharusnya lebih dulu membahas revisi UU Penyiaran yang telah terdaftar dalam Prolegnas.

Selain itu, para mahasiswa menilai minimnya keterlibatan publik dalam proses revisi UU TNI. Draf revisi dianggap sulit diakses oleh masyarakat dan praktisi hukum, sehingga menghambat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan revisi UU TNI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengembalikan aturan ke bentuk sebelum revisi dilakukan.

Menanggapi gugatan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan dengan pengujian revisi UU TNI di MK. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, uji materi terhadap undang-undang adalah hal yang wajar dan menjadi bagian dari mekanisme hukum yang berlaku.

Revisi UU TNI yang dipersoalkan mencakup beberapa perubahan, antara lain pada Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 15 terkait tugas pokok TNI, Pasal 53 tentang batas usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 yang mengatur penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.

Gugatan yang diajukan para mahasiswa FH UI ini mencerminkan kepedulian akademisi terhadap transparansi dan partisipasi dalam proses legislasi, serta pentingnya menjaga prinsip demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.