Program publik yang diselenggarakan pada 24 Januari 2026 menjadi wujud konkret dari gagasan tersebut. Melalui pertemuan antara musik, tari tradisi, tari kontemporer, dan teater, kegiatan ini menempatkan kolaborasi bukan sekadar sebagai penggabungan unsur-unsur seni, melainkan sebagai proses penciptaan bersama yang saling mempengaruhi.

Kolaborasi sebagai Ruang Pertemuan Estetika

Kegiatan program publik ini menghadirkan musik sebagai elemen pembuka dan pengikat suasana melalui penampilan Kampung Anak Rimba (AKAR). Keterlibatan Yusuf Oeblet dengan karya Fragmen Ruang Imajiner sebagai pengisi musik menghadirkan lanskap bunyi yang menjadi dasar atmosfer pertunjukan. Musik tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan gerak tari dan dramaturgi teater. Tari Topeng Losari yang dibawakan oleh Nani Dewi Sawitri bersama Sanggar Tari Topeng Losari menghadirkan kekuatan tradisi dalam ruang pertunjukan kontemporer.  Sementara itu, tari kontemporer yang dibawakan oleh Iing Sayuti dengan Nita Hernawati sebagai narator menghadirkan tubuh dan suara sebagai medium refleksi. Kehadiran narator memperluas makna gerak, menjadikan tari tidak hanya sebagai ekspresi visual, tetapi juga sebagai wacana.

Teater Sado sebagai Simpul Kolaborasi

Teater Sado memosisikan diri sebagai simpul kolaborasi yang merangkum berbagai disiplin seni tersebut. Dengan melibatkan Wihendar sebagai penata musik, pertunjukan teater tidak lagi bersifat tekstual semata, tetapi berkembang menjadi pengalaman audio-visual yang integral. Musik berperan sebagai elemen dramaturgis yang memperkuat narasi dan emosi pertunjukan.

Dukungan kreatif dari Gugun Gomex, Ilham Akbar, dan Arip Hidayat dalam pengelolaan panggung turut memastikan bahwa kolaborasi artistik dapat terwujud secara teknis dan estetis. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya terjadi pada level penciptaan artistik, tetapi juga pada aspek produksi dan manajemen pertunjukan.

Makna Kolaborasi Antarseniman

Hakikat dari kegiatan ini terletak pada penekanan kolaborasi antarseniman sebagai proses belajar bersama. Setiap seniman tidak hanya menghadirkan karyanya, tetapi juga membuka ruang dialog dan kompromi artistik. Kolaborasi menjadi sarana untuk meruntuhkan sekat-sekat disiplin seni, sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa seni pertunjukan adalah hasil kerja bersama.

Yang membedakan kegiatan ini dari sekadar pertunjukan kolaboratif adalah nilai yang melandasinya. Kolaborasi antarseniman tidak ditempatkan dalam kerangka komersial, melainkan sebagai praktik saling mendukung dan berbagi ruang kreatif secara tulus. Setiap seniman hadir bukan untuk menonjolkan ego artistik, tetapi untuk saling menopang satu sama lain demi terciptanya pengalaman seni yang utuh. Dalam proses ini, Teater Sado berperan sebagai penghubung yang membuka ruang dialog, mempertemukan tradisi dan kontemporer, serta merajut relasi antarseniman lintas latar belakang.

Melalui kegiatan ini, Teater Sado menunjukkan bahwa kolaborasi bukan hanya strategi artistik, tetapi juga sikap kultural. Nilai kemanusiaan dan gotong royong menjadi fondasi yang menguatkan ekosistem seni lokal. Program publik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa seni pertunjukan tumbuh dari kerja bersama, dari kepercayaan antarseniman, dan dari kesediaan untuk saling mendukung tanpa embel-embel. Dalam konteks tersebut, kolaborasi yang dibangun Teater Sado tidak hanya melahirkan pertunjukan, tetapi juga memperkuat ikatan komunitas seni di Kuningan.

Program publik Teater Sado Yayasan Sado Aan Sugianto Mas menunjukkan bahwa kolaborasi antarseniman merupakan strategi penting dalam pengembangan seni pertunjukan. Melalui pertemuan musik, tari tradisi, tari kontemporer, dan teater, tercipta karya yang tidak hanya kaya secara estetika, tetapi juga bermakna secara kultural. Kolaborasi ini menegaskan peran Teater Sado sebagai ruang temu kreatif yang mendorong dialog, inovasi, dan keberlanjutan seni pertunjukan khususnya di Kabupaten Kuningan.

Perdebatan tentang grafiti hampir selalu berangkat dari satu ketegangan klasik: antara ekspresi visual dan klaim sepihak atas ruang publik. Di satu sisi, grafiti dipahami sebagai praktik subkultural dengan logika pengakuannya sendiri; di sisi lain, ia terus dipersoalkan sebagai vandalisme karena hadir tanpa izin di ruang bersama. Ketegangan inilah yang membuat setiap upaya “mengeluarkan” grafiti dari jalan—ke galeri, pameran, atau institusi—selalu dibaca ambigu: sebagai solusi, kompromi, atau justru penjinakan.

Persoalan grafiti, dengan demikian, tidak berhenti pada soal estetika atau legalitas. Yang dipertaruhkan adalah bagaimana nilai grafiti diproduksi dan diakui. Dalam kultur street art dan grafiti, makna tidak ditentukan oleh publik luas atau institusi seni, melainkan oleh pengakuan internal di antara pelakunya. Dari titik inilah perpindahan dari jalan ke galeri menjadi relevan: bukan sebagai sekadar perubahan medium, tetapi sebagai pergeseran cara nilai, status, dan legitimasi bekerja.

Praktik Bentuk dan Medan yang (Sebenarnya Tidak) Baru

Spektrum grafiti memang luas: dari tagging, throw-up, bombing, piece, mural, hingga karakter. Yang menarik di Cirebon hari ini adalah ketimpangan visibilitas antara bentuk-bentuk tersebut. Tagging dan throw-up tersebar masif di jalanan (dan selalu ada yang baru), sementara kemunculan piece baru relatif lebih lama. Pameran Rising Wave hadir sebagai praktik lain: street art, atau dalam konteks ini agar lebih luas saya menggunakan istilah urban art (sehingga grafiti dan street art pun termasuk di dalamnya) yang tidak muncul sebagai intervensi sepihak di ruang publik, melainkan sebagai ekspresi yang telah melalui proses kurasi, pemilihan medium, dan mediasi ruang galeri.

Pameran Rising Wave di Cirebon menarik bukan hanya sebagai kabar baik bagi ekosistem seni urban Pantura, tetapi juga sebagai titik uji bagi perdebatan lama tentang grafiti, ruang publik, legitimasi kultural, tentang apakah praktik jalanan hari ini masih bekerja dengan logika subkultural yang sama, atau sudah bergerak menuju bentuk lain yang lebih dapat diterima. Tidak ada kesepakatan tunggal. Yang ada justru spektrum: antara mereka yang masih melihat ilegalitas dalam kultur grafiti dan street art sebagai syarat makna, dan mereka yang mulai mencari bentuk ekspresi lain di luar konflik langsung dengan ruang publik.

Di satu sisi, pameran ini menandai naiknya minat publik terhadap street art, selain maraknya tagging dan throw-up di Cirebon. Di sisi lain, ia memperlihatkan bagaimana praktik yang berakar dari jalanan mulai bernegosiasi — atau berkompromi — dengan ruang institusional. Negosiasi ini tidak netral. Ia selalu menyentuh persoalan nilai, status, dan terutama: pengakuan.

Modal Simbolik dan Tatanan Pengakuan

Dalam kultur street art dan grafiti, modal simbolik tidak lahir dari kualitas visual semata, melainkan dari pengakuan. Pengakuan ini bersifat internal, hierarkis, dan tidak demokratis. Ia datang dari sesama pelaku (seperti yang disampaikan di prolog), dari jaringan, dari sejarah keterlibatan, dari siapa yang tahu apa yang dipertaruhkan saat sebuah karya dibuat. Karena itu, sebuah tagging yang buruk secara estetika tetap bisa memiliki bobot simbolik tinggi jika ia hadir di lokasi berisiko, pada waktu yang tepat, dan dibaca oleh komunitas yang relevan. Sebaliknya, karya yang rapi, teknis, dan “layak pamer” bisa sepenuhnya kosong secara simbolik jika terputus dari medan pengakuan tersebut.

Dalam logika ini, perpindahan dari jalan ke galeri bukan sekadar perubahan medium, tetapi perubahan tatanan pengakuan. Di jalan, pengakuan datang dari keberanian, konsistensi, keterbacaan, dan relasi antar pelaku. Ia dibangun perlahan, sering kali dalam kondisi anonim, dan selalu rentan hilang. Di galeri, pengakuan bergeser ke kurator, institusi, kolektor, dan media. Modal simbolik tidak menghilang, tetapi dialihkan—dan setiap pengalihan selalu mengubah siapa yang berhak menilai, serta nilai apa yang dianggap sah.

Dengan demikian, Rising Wave tidak bisa dibaca netral sebagai pameran dan perluasan ruang ekspresi semata, melainkan sebagai strategi simbolik: upaya sebagian pelaku urban art untuk menjangkau sumber pengakuan dan medan baru ketika pengakuan jalanan dengan medan yang lama semakin tidak stabil, jenuh, atau tereduksi menjadi kebisingan visual. Tagging yang masif tidak lagi otomatis menghasilkan status; repetisi gaya justru sering menurunkan daya simboliknya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, galeri menawarkan stabilitas: visibilitas yang terjaga, pengakuan yang lebih pasti, dan legitimasi yang tidak lagi bergantung pada risiko jalanan.

Modal simbolik menjadi istilah yang tidak selalu disebut, tetapi terus dibicarakan. Siapa yang masih dianggap “real”? Apakah pengakuan masih datang dari jalan, atau mulai bergeser ke galeri, pameran, dan jaringan kuratorial? Apakah tagging di ruang publik masih berfungsi sebagai akumulasi status, atau justru kehilangan daya karena repetisi dan saturasi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dengan teori, melainkan dengan pengalaman, lelah, dan kadang sinisme.

Dari sini, pembacaan terhadap pameran seperti “Rising Wave” menjadi relevan. Ia tidak lagi sekadar perayaan seni karakter dan urban art, melainkan bagian dari pergeseran medan yang sedang berlangsung: dari jalanan ke galeri, dari konflik langsung ke mediasi institusional, dari modal simbolik berbasis risiko ke bentuk legitimasi yang lebih stabil — namun juga lebih jinak.

Namun membaca “Rising Wave” semata sebagai “penjinakan” juga terlalu sederhana. Pameran ini justru memperlihatkan bahwa urban art pun tidak tunggal. Seni karakter, kanvas, art toys, dan merchandise memang tidak beroperasi dengan logika ilegalitas yang sama seperti tagging atau bombing, tetapi spiritnya tetap berakar pada kultur street art: gaya visual, bahasa simbolik, dan jaringan kolektif yang tumbuh di luar institusi seni arus utama.

Pertanyaannya kemudian bukan apakah Rising Wave masih “real” menurut standar grafiti jalanan, melainkan apa yang dipertaruhkan ketika praktik street art berpindah medan. Dalam istilah Pierre Bourdieu, ini adalah pergeseran sumber modal simbolik. Jika di jalan modal simbolik lahir dari sejarah keterlibatan, pengakuan sesama pelaku, risiko hingga ilegalitas, di galeri ia mulai bergantung pada kurasi, jaringan, dan legitimasi institusional. Yang satu tidak otomatis membatalkan yang lain, tetapi keduanya bekerja dengan logika nilai yang berbeda — dan sering kali saling mencurigai.

Dalam konteks Cirebon, pameran ini justru membuka ruang dialog yang jarang terjadi: antara praktik jalanan yang masif dan berisik namun sering dianggap problematik, dan praktik galeri yang rapi dan sepi namun kerap dicurigai kehilangan daya subversif. Rising Wave memperlihatkan bahwa seni karakter dan urban art bisa memiliki gaung sendiri tanpa harus sepenuhnya memutus relasi dengan kultur jalanan. Tetapi ia juga memperlihatkan batasnya: tidak semua praktik grafiti bisa, atau mau, diterjemahkan ke dalam format pameran.

Epilog

Jika kembali ke perdebatan tentang ruang publik dan graffiti, Rising Wave menawarkan satu alternatif yang sering diminta oleh kritik anti-grafiti: ekspresi visual tanpa klaim sepihak atas ruang bersama. Namun alternatif ini datang dengan harga. Ketika konflik, risiko, dan ilegalitas dikurangi, sebagian modal simbolik yang menopang grafiti sebagai praktik subkultural ikut terkikis. Yang tersisa adalah bentuk yang lebih dapat diterima, tetapi juga lebih mudah dinetralkan.

Namun, Rising Wave bukan jawaban atas perdebatan grafiti versus vandalisme, melainkan cermin atas ketegangan itu sendiri. Ia menunjukkan bahwa urban art hari ini bergerak di antara dua tuntutan yang saling tarik-menarik: keinginan untuk diakui secara publik, dan kebutuhan untuk tetap relevan secara subkultural. Jalan dan galeri bukan dua dunia yang sepenuhnya terpisah, tetapi medan dengan aturan, risiko, dan konsekuensi yang berbeda.

Mungkin justru di situ nilai Rising Wave paling penting: bukan sebagai bukti bahwa grafiti telah “naik kelas”, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap perpindahan ruang selalu membawa perubahan makna. Pertanyaannya bukan lagi apakah urban art sah atau tidak, tetapi nilai apa yang hilang, dan nilai apa yang diperoleh, ketika praktik jalanan memilih untuk naik ke dinding galeri.

---

Ditulis oleh:

Izhar Fathurrohim Wijaya (Sorekamari)

Izhar adalah pengarah kreatif dan pendiri Graphic Handler, studio Risograph dan penerbitan mandiri. Praktiknya meliputi seni, budaya, desain, kuratorial, programming, dan community building melalui platform Sanggar Ikhtiar, serta penguatan ekosistem artbook lintas disiplin bersama Yayasan Pustaka Seni Indonesia.

Instagram: https://www.instagram.com/sorekamari/
Blog: https://medium.com/@izharfathurrohim

---

Sebanyak 227 mahasiswa dari Program Studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Desain Komunikasi Visual, dan Teknik Sipil mengikuti kegiatan KP yang tersebar di 77 mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) serta UMKM. Hal tersebut disampaikan oleh Dekan FKOM UNIKU, Tito Sugiharto, M.Eng., dalam keterangan resminya pada Jumat, 23 Januari 2026.

Sinergi Kampus dan Dunia Kerja Dukung Kampus Berdampak

Pelaksanaan Kerja Praktik FKOM UNIKU menjadi bentuk nyata sinergi antara perguruan tinggi dan dunia kerja. Program ini sejalan dengan semangat Kampus Berdampak, di mana mahasiswa didorong untuk terlibat langsung dalam penyelesaian persoalan riil di lapangan melalui pendekatan profesional berbasis proyek.

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa mengerjakan berbagai aktivitas strategis, mulai dari pengembangan aplikasi dan sistem informasi, penguatan desain visual dan branding, hingga penyusunan solusi teknis serta dokumen perencanaan sesuai kebutuhan mitra. Pengalaman ini memberikan nilai tambah tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi institusi mitra yang terlibat.

Hasilkan 70 MoA dan 77 HKI Karya Inovatif Mahasiswa

Sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis, FKOM UNIKU berhasil menghasilkan 70 Memorandum of Agreement (MoA) dengan berbagai mitra KP. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan fakultas dalam memperluas jejaring kolaborasi lintas sektor guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan mitra.

Tidak hanya itu, pelaksanaan KP Tahun Akademik 2025/2026 juga melahirkan 77 karya inovatif mahasiswa yang telah terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Beberapa mitra KP di antaranya PT Kuningan Digital Solusi, Aduide Media, Balai Edukasi dan Ekosistem Kuningan (BEEK/Graha Wangi), CV Mitra Karya Konstruksi, Lasae Coffee, UMKM Sari Rasa Kuningan, dan sebagainya.

Capaian tersebut menegaskan bahwa Kerja Praktik bukan sekadar kewajiban akademik, melainkan ruang produktif untuk menghasilkan karya yang aplikatif, kreatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

FKOM UNIKU Dorong Budaya Inovasi dan Kolaborasi Berkelanjutan

Ketua Pelaksana Kerja Praktik FKOM UNIKU, Yulyanto, M.TI., menyampaikan bahwa keberhasilan program ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan fakultas, dosen pembimbing, mitra DU/DI dan UMKM, hingga mahasiswa peserta KP.

FKOM UNIKU berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Kerja Praktik dan memperluas kerja sama strategis di masa mendatang. Harapannya, program KP dapat semakin memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan industri melalui pemanfaatan teknologi, desain kreatif, serta inovasi berbasis rekayasa dan sistem, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pameran ini menjadi penanda penting bagaimana Teater Sado menempatkan seni sebagai praktik sosial yang terus berdialog dengan konteks zamannya. Selama hampir tiga dekade, kelompok ini konsisten memproduksi karya yang tidak hanya berorientasi estetika, tetapi juga memuat refleksi sosial, kultural, dan ekologis.

Harmoni Alam, Budaya, dan Kerja Kolektif

Mengusung tema Harmoni Alam dan Budaya: Kolaborasi untuk Masa Depan Berkelanjutan, Pameran Milestone merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang didukung Dana Hibah Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Tema tersebut merefleksikan cara Teater Sado memandang seni sebagai ruang pertemuan antara manusia, alam, dan budaya.

Pendekatan ini menegaskan posisi Teater Sado yang tidak memisahkan seni dari kehidupan sehari-hari. Seni dipahami sebagai medium dialog, sekaligus sebagai cara merawat kesadaran kolektif terhadap keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal.

Pembukaan Pameran dan Apresiasi Pemerintah Daerah

Pameran Milestone dibuka secara resmi pada Minggu sore, 18 Januari 2026, oleh Funny Amalia Sari, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas konsistensi Teater Sado dalam menghadirkan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerahkan dan menggugah kesadaran sosial.

Apresiasi tersebut menegaskan pentingnya peran komunitas seni dalam ekosistem kebudayaan daerah. Teater Sado dipandang sebagai salah satu entitas yang berhasil menjaga kesinambungan antara tradisi, eksperimen artistik, dan keterlibatan publik.

Arsip Hidup Perjalanan Teater Sado

Secara visual, Pameran Milestone menghadirkan dokumentasi perjalanan Teater Sado dalam berbagai bentuk. Pengunjung dapat menyaksikan naskah-naskah drama teater panggung dan teater jalanan, foto serta buklet pementasan, hingga tulisan reflektif para seniman dan budayawan tentang Sado.

Selain itu, dipamerkan pula karya tulis dan lukis dari pendiri Teater Sado, Aan Sugianto Mas. Seluruh materi tersebut disusun sebagai arsip hidup yang merekam denyut perjalanan estetik dan ideologis Teater Sado dari masa ke masa.

Pentas Pembukaan hingga Agenda Penutupan

Pembukaan pameran dihadiri keluarga besar Teater Sado lintas generasi yang hadir bersama anggota keluarganya. Suasana seremoni semakin hidup melalui pentas kolaborasi wayang ceplek oleh Asep Dheny, dengan iringan musik dari Udin Sakasada.

Pameran akan ditutup pada 24 Januari 2026 dengan pentas kolaborasi lintas disiplin. Penonton akan disuguhi bunyi Karimba dari Komunitas AKAR, tari kontemporer oleh Iing Sayuti, Tari Topeng Losari oleh maestro Nani Sawitri, serta pergelaran musik dari komposer Yusuf Oblet.

Lakon Legendaris dan Makna Keberlanjutan

Sebagai puncak penutup, Teater Sado kembali mementaskan lakon legendaris Ada Mayat Kentut karya Aan Sugianto Mas, yang disutradarai oleh D. Ipung Kusmawi. Lakon ini merupakan salah satu tonggak penting sejarah Teater Sado yang pada 2002 pernah dipentaskan di berbagai kota di Jawa Barat dan Yogyakarta. Rencananya lakon ini akan digelar sebagai puncak kegiatan pada 24 Januari 2026.

Melalui Pameran Milestone ini, Teater Sado tidak hanya menengok masa lalu, tetapi juga mengajak publik membaca ulang makna kebersamaan, keberlanjutan, dan peran seni dalam merawat kehidupan. Pameran ini menjadi penegasan bahwa kerja kebudayaan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, solidaritas, dan keberanian untuk terus relevan dengan zaman.

Greg, siswa SMA tingkat akhir, adalah anak nerd yang hanya menyukai film. Earl adalah mitra kreatifnya dalam membuat film-film pendek sederhana, dikerjakan mandiri, tanpa bujet, dan seadanya. Keduanya sama-sama pesimistis, membenci semua orang di sekolah, dan hanya menyukai hal-hal yang mereka definisikan sendiri. Greg, dengan kecenderungannya yang lebih depresif, hidup dalam lingkaran yang ia batasi sendiri. Suatu ketika, orang tua Greg memintanya menemani Rachel yang mengidap leukemia, di mana pesimismenya lahir bukan dari kebencian terhadap dunia, melainkan dari kondisi yang perlahan mencabut horizon hidupnya.

Hubungan mereka tumbuh perlahan, bukan melalui romansa, melainkan dari persamaan nasib yang samar namun cukup kuat untuk menyatukan dua orang yang sama-sama bimbang dalam hidupnya masing-masing. Mereka mengakali rasa takut dan ketidakpastian dengan lelucon, tanpa pernah memaksakan harapan apa pun. Inilah antitesis dari formula melodrama yang biasa. Earl hadir di tengah mereka sebagai jembatan perasaan yang alami, bukan sekadar “teman ketiga”, tetapi ruang interpretasi yang memungkinkan Greg dan Rachel memahami perasaan yang sulit mereka ungkapkan. Ketiganya adalah remaja cerdas yang memaknai usia menjelang kedewasaan sebagai ambang batas, titik ketika pilihan, perpisahan, dan ketidaksiapan harus ditanggung, meski belum ada yang benar-benar siap.

Cerita mereka bergerak dalam jangkauan sinematografis yang manusiawi, dengan pilihan bingkai yang mengikuti pokok pikiran dan keresahan Greg. Pilihan ini tepat, seolah mengingatkan bahwa gambar adalah bahasa universal: bukan untuk tampil lebih memukau daripada aktor, tetapi untuk membawa perasaan manusia yang menyelinap di balik adegan. Dan mungkin yang membuat film ini tidak tergelincir menjadi klise adalah aftertaste-nya, sesuatu yang lebih menjejak daripada upaya menyelipkan kata-kata motivasional tentang hidup. Sebab hidup itu sendiri memang ringkih dan rapuh; kita hanya tertatih belajar darinya, meski tidak selalu menghadiahkan arti apa pun.

---

Ditulis oleh:

Gema Ganeswara

Seorang fotografer asal Kuningan, telah mengikuti berbagai program dan lokakarya, serta menampilkan karyanya di dalam dan luar negri, termasuk dalam Familiar Stranger dan Happening Happenstance di Tokyo. Ia secara mandiri menerbitkan photozine seperti 27 (2024) dan A Passing Glimpse: 6 Days in South Korea, serta berkontribusi dalam buku Anarchy I & II. diterbitkan oleh Ephemere, Jepang. Sambil mengelola bisnis kuliner Nona Ringan, Gema terus mengembangkan proyek jangka panjangnya, The Place Where The Sunshine Doesn’t Exist But Our Love Is Eternal, yang mengeksplorasi perjalanan menuju pengenalan diri melalui berbagai tempat di tanah kelahirannya.

---

Berangkat dari lirik pembuka “I don’t know how long it takes to figure it all, just fake”, “Wither” langsung menempatkan pendengar pada fase denial. Tokoh dalam lagu menyadari ada sesuatu yang keliru, namun belum sepenuhnya berani mengakuinya. Perasaan ragu, menyalahkan diri sendiri, hingga mempertanyakan apakah kesalahan yang dibuat sudah “cukup besar” menjadi fondasi emosional lagu ini.

Narasi Emosional: Dari Insecure hingga Realisasi

Secara naratif, “Wither” bergerak bertahap. Setelah denial, muncul fase insecurity yang kuat. Lirik “It’s just me and I can’t be that pretty, replaceable” menegaskan rasa tidak cukup dan ketakutan untuk digantikan. Menariknya, Rickran secara sadar membiarkan kata pretty bersifat multitafsir. Ia tidak dikunci pada gender tertentu, melainkan menjadi simbol universal tentang nilai diri dalam relasi yang mulai rapuh.

Ketegangan emosional meningkat saat rasa menunggu berubah menjadi kemarahan. Tokoh dalam lagu mulai muak dengan posisi digantung, dengan penantian yang tak kunjung usai. “Waiting” tidak lagi romantis, tetapi menjelma beban psikologis yang menggerus identitas. Pada titik ini, lagu tidak sedang berbicara tentang pasangan semata, tetapi tentang relasi kuasa dan ketimpangan afeksi.

“It’s Just a Sign, Goodbye”: Perpisahan yang Tidak Sederhana

Puncak emosional lagu hadir pada momen kesadaran: “It’s just a sign, goodbye.” Ini bukan perpisahan heroik, melainkan keputusan sunyi yang lahir dari kelelahan batin. Namun, Rickran tidak menyederhanakan perpisahan sebagai solusi final. Setelah tangis berhenti, kehampaan tetap ada. “I stopped to cry, but everything feels the same” menjadi pengakuan jujur bahwa melepaskan tidak selalu berarti lega.

Di sinilah “Wither” menjadi relevan bagi banyak orang. Lagu ini menangkap paradoks emosional yang sering dialami dalam hubungan putus-nyambung, ketika keputusan berpisah belum tentu menghapus rasa, dan kesedihan tidak serta-merta berubah menjadi kebahagiaan.

Aransemen Minimalis sebagai Ruang Kontemplasi

Secara musikal, “Wither” mengandalkan gitar sebagai tulang punggung, diperkaya dengan choir dan dinamika aransemen yang sengaja diturunkan di bagian tengah lagu. Pada bagian instrumental tanpa lirik, Rickran memberi ruang hening bagi pendengar untuk berhenti sejenak, bernapas, dan menerima kekosongan sebagai bagian dari proses pendewasaan.

Gitar solo di bagian akhir mempertegas pesan bahwa perpisahan bisa terasa indah sekaligus menyakitkan. Seperti hujan yang melahirkan pelangi, kesedihan diposisikan bukan sebagai akhir, melainkan fase yang harus dilalui untuk sampai pada pemahaman yang lebih luas tentang diri sendiri.

Proses Kreatif: Melawan Perfeksionisme

Menariknya, “Wither” juga menandai perubahan signifikan dalam proses kreatif Rickran. Jika sebelumnya ia membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga satu tahun untuk menyelesaikan sebuah lagu, single ini justru rampung hanya dalam waktu satu minggu, dari penulisan hingga rekaman. Pendekatan ini menjadi bentuk perlawanan terhadap perfeksionisme yang selama ini justru menghambat kelahiran ide.

Keputusan untuk “langsung menuangkan” ide tanpa terlalu banyak revisi menjadi bagian dari pesan lagu itu sendiri: bahwa tidak semua hal harus sempurna untuk menjadi jujur dan bermakna.

“Wither” sebagai Cermin Emosi Kolektif

Meski bukan kisah personal secara langsung, “Wither” disusun dari berbagai sudut pandang emosional yang sering muncul dalam relasi manusia. Lagu ini merangkum kesedihan, kebahagiaan, kemarahan, dan kebingungan yang saling berkelindan. Dengan demikian, “Wither” tidak menawarkan jawaban pasti, tetapi menyediakan ruang refleksi bagi siapa pun yang pernah merasa tersesat dalam penantian dan kehilangan arah dalam hubungan.

Single “Wither” telah resmi dirilis dan dapat didengarkan di berbagai platform musik digital.

Diselenggarakan oleh Pantura Character Connection, pameran ini berlangsung di Galeri Gramedia Grage Mall Cirebon mulai 2 hingga 31 Januari 2026. Selama hampir satu bulan, publik diajak menyelami ragam ekspresi visual para seniman karakter yang tumbuh dan berkembang dari kawasan Pantura.

“Rising Wave” sebagai Simbol Arus Kreatif Baru Pantura

Judul “Rising Wave” tidak dipilih secara kebetulan. Ia merepresentasikan semangat kebangkitan yang bergerak kolektif, layaknya ombak yang datang silih berganti namun saling menguatkan. Setiap seniman hadir dengan gaya, karakter, dan identitas visual yang berbeda, tetapi bergerak dalam satu frekuensi kebersamaan.

Pameran ini menjadi refleksi bahwa skena seni karakter dan urban art Pantura tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Ada arus kolaborasi, dialog visual, dan keberanian untuk tampil ke ruang publik yang lebih luas. Dalam konteks ini, “Rising Wave” bukan sekadar pameran, melainkan penanda fase baru perjalanan kreatif para pelakunya.

28 Seniman Sajikan Beragam Karya

Sebanyak 28 seniman anggota Pantura Character Connection terlibat dalam pameran ini. Karya yang dipamerkan didominasi oleh lukisan kanvas berukuran 50 x 50 cm, yang dirancang agar memiliki format seragam namun tetap memberi ruang eksplorasi visual yang luas bagi tiap seniman.

Selain karya dua dimensi, pengunjung juga dapat menemukan art toys dan merchandise sebagai perpanjangan medium ekspresi karakter. Hampir seluruh karya yang dipamerkan tersedia untuk dijual, membuka kesempatan bagi kolektor maupun publik umum untuk memiliki karya sekaligus memberi dukungan langsung kepada para seniman.

Pembukaan Pameran: Seni, Diskusi, dan Musik dalam Satu Ruang

Acara pembukaan pameran pada 2 Januari 2026 berlangsung hangat dan meriah. Sambutan disampaikan oleh Neogreenmonster yang mewakili Pantura Character Connection, serta Iqbal Alditio sebagai perwakilan Galeri Gramedia.

Pembukaan resmi ditandai dengan pemotongan pita, dilanjutkan live painting performance oleh salah satu exhibitor, Raffael, yang langsung memperlihatkan proses kreatif di hadapan pengunjung. Momen ini menegaskan bahwa seni tidak hanya untuk dipajang, tetapi juga untuk dialami secara langsung.

Rangkaian acara berlanjut dengan artist talk bersama Raffael, Ermisa, dan The Fuku, dimoderatori oleh Iqbal Alditio. Diskusi ini membahas proses berkarya, karakter visual, hingga dinamika skena seni urban di Pantura. Acara kemudian ditutup dengan music spinning oleh Nemo, menciptakan suasana santai dan cair yang mendorong interaksi antar pengunjung.

Untuk melengkapi pengalaman, pengunjung juga menikmati hidangan ringan serta kopi signature dari Komunikoffie, salah satu pendukung acara.

Melibatkan Berbagai Kolaborator

Pembukaan pameran “Rising Wave” turut dihadiri oleh sejumlah media seperti Invaderwalls, Pileofvisual, dan Wakeup.magz, yang menunjukkan perhatian terhadap perkembangan seni karakter dan urban art dari daerah.

Pameran ini merupakan hasil kolaborasi antara Pantura Character Connection dan Gramedia Grage Mall Cirebon, dengan dukungan sponsor Diton King, Raya Graff, dan Wadezig, serta pendukung acara Reps Store, Click-Clack, dan Komunikoffie.

Adapun media partner yang terlibat antara lain Invaderwalls, Pileofvisual, Wakeup.magz, Raise Up My Homies, Mature, Wildwall, dan Aduide Media.

Menguatkan Ruang Berkarya Seniman Pantura

Melalui “Rising Wave”, Pantura Character Connection menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang berkarya, ruang diskusi, dan ruang kolaborasi bagi seniman lintas generasi, khususnya dari Cirebon dan kawasan Pantura.

Pameran ini menjadi bukti bahwa seni karakter dan urban art dari daerah memiliki daya tawar, identitas, serta potensi untuk berkembang secara berkelanjutan. “Rising Wave” bukan hanya tentang karya yang dipajang, tetapi tentang arus kreatif yang sedang naik dan siap bergerak lebih jauh.

Dalam dekade terakhir, gagasan smart city telah menjadi jargon pembangunan yang sangat populer di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo dan Bappenas mendorong lebih dari 100 kota dan kabupaten untuk mengembangkan masterplan smart city sebagai bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City. Agenda ini tidak hanya menekankan pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pada transformasi sistem tata kelola pemerintahan daerah agar lebih efektif, efisien, dan transparan (Sulistyaningsih & Purnama, 2023). Dengan demikian, konsep smart city bukan sekadar modernisasi infrastruktur digital, tetapi merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data dan kolaborasi.

Namun dalam praktiknya, istilah smart city sering kali dipahami secara sempit sebagai modernisasi teknologi informasi atau digitalisasi layanan publik. Pemahaman yang demikian justru berisiko mengabaikan aspek sosial, budaya, dan politik yang menjadi fondasi penting dari kota yang benar-benar “cerdas” (Kusumastuti & Rouli, 2021). Banyak daerah menganggap bahwa pembangunan portal layanan, kamera CCTV, atau pusat komando digital sudah cukup untuk dikategorikan sebagai smart city, padahal kecerdasan kota seharusnya diukur dari sejauh mana kebijakan publik mampu meningkatkan kualitas hidup warganya (Offenhuber, 2019).

Dalam konteks ini, smart branding hadir sebagai janji baru. Pemerintah daerah berupaya memproyeksikan citra “kota cerdas” melalui narasi komunikasi publik yang atraktif—melalui logo, slogan, dan kampanye digital. Akan tetapi, sebagaimana diingatkan oleh Ariwibowo dan Prasetyo (2023), smart branding seharusnya tidak berdiri terpisah dari kinerja nyata sistem kota. Branding bukanlah kosmetika, tetapi refleksi dari identitas dan capaian konkret yang dapat dirasakan warga. Ketika branding dijadikan strategi utama tanpa fondasi sistemik yang kuat, maka janji “cerdas” hanya berhenti sebagai retorika simbolik.

Membaca Bagan Smart City: Dimensi yang Tampak Setara, tetapi Tidak Sejajar

Secara visual, hampir semua model smart city menampilkan enam dimensi sejajar: smart governance, smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, dan smart branding. Penyajian ini tampak logis dan mudah dipahami oleh birokrasi, tetapi secara konseptual, ia mengandung penyederhanaan yang problematik. Tidak semua dimensi tersebut beroperasi dalam tataran yang sama. Smart branding, misalnya, bukanlah dimensi operasional yang secara langsung mengubah tata kelola, melainkan dimensi simbolik yang menafsirkan hasil dari kerja dimensi lainnya (Susantono, Berawi, & Sari, 2024).

Kesetaraan visual dalam bagan membuat banyak pemerintah daerah memperlakukan smart branding seperti proyek lain yang dapat dijalankan paralel, seperti pembangunan infrastruktur atau pelatihan ASN. Padahal, smart branding bekerja di tingkat makna—ia memproduksi persepsi, bukan layanan (Salamah & Yananda, 2019). Akibatnya, branding sering kali digarap lebih cepat dibanding pembangunan sistem internal. Pemerintah sibuk mengkomunikasikan citra “kota cerdas” sebelum benar-benar memastikan sistem pemerintahan dan layanan publiknya bekerja secara cerdas.

Selain itu, risiko lainnya adalah hilangnya fungsi reflektif dari branding. Dalam teori place branding, citra kota seharusnya merefleksikan pengalaman autentik warganya, bukan hanya representasi visual atau media (Prastya, Warsono, & Herawati, 2022). Dengan kata lain, branding yang diproduksi tanpa dasar kinerja sistem akan menghasilkan ilusi visual yang menipu: kota terlihat cerdas dari luar, tetapi masih berjalan lamban dari dalam. Branding semacam ini tidak membangun kepercayaan, tetapi justru mengikis legitimasi pemerintah di mata warga.

Smart Branding yang Direduksi: Tourism, Business, dan Appearance

Kecenderungan yang banyak ditemui di Indonesia adalah reduksi smart branding menjadi sekadar promosi wisata dan investasi. Banyak pemerintah daerah menganggap branding kota identik dengan kampanye pariwisata atau desain visual ruang publik (Sulistiowati, Atika, & Saputra, 2023). Strategi ini memang dapat meningkatkan visibilitas daerah, tetapi sering kali gagal membangun relasi emosional dengan warga lokal. Branding menjadi sesuatu yang dikelola untuk menarik pihak luar, bukan memperkuat ikatan sosial di dalam kota.

Penelitian Ramadhani dan Indradjati (2023) menunjukkan bahwa banyak strategi city branding di Indonesia cenderung mengikuti pola city marketing, bukan smart branding. Dalam pendekatan ini, kota diperlakukan seperti produk komersial dengan warga sebagai objek, bukan subjek yang terlibat. Dampaknya, branding tidak merefleksikan kompleksitas sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang sesungguhnya menjadi keunikan kota. Hal ini membuat branding menjadi dangkal dan mudah tergantikan oleh slogan baru setiap pergantian pemerintahan. Baca juga Bagai Mengecat Dinding yang Belum Kering: Sebuah Catatan Penting untuk Tourism Branding.

Sebaliknya, studi Mayangsari dan Novani (2015) di Bandung menunjukkan bahwa keberhasilan branding terletak pada kemampuan mengintegrasikan warga sebagai co-creators citra kota. Kota yang “cerdas” bukan sekadar yang memiliki infrastruktur digital, melainkan yang warganya merasa menjadi bagian dari narasi pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, branding yang sejati harus berangkat dari proses sosial yang inklusif, bukan hanya dari kampanye visual.

Smart City Kuningan: Antara Masterplan dan Penyederhanaan Narasi

Kuningan merupakan contoh menarik dalam melihat bagaimana implementasi smart city sering kali menghadapi paradoks antara perencanaan teknokratik dan narasi publik. Di tingkat kebijakan, Kuningan telah menyusun masterplan smart city yang relatif komprehensif, mengikuti panduan Kementerian Kominfo. Doktoralina, Nugroho, dan Putra (2024) mencatat bahwa Kuningan termasuk kabupaten yang cukup aktif mengintegrasikan aspek tata kelola digital dan transformasi mindset aparatur pemerintah.

Namun demikian, dalam komunikasi publik, narasi yang muncul cenderung disederhanakan. Media lokal lebih banyak menyoroti keberadaan aplikasi layanan, infrastruktur teknologi, atau daya tarik wisata digital. Fenomena ini juga ditemukan oleh Akbar, Auliya, dan Pranita (2024) dalam studi tentang Jakarta Smart Tourism City—di mana pesan publik difokuskan pada aspek visual dan ekonomi daripada pada reformasi birokrasi dan inklusi sosial. Akibatnya, masyarakat memahami smart city sebagai “teknologi” semata, bukan sebagai “cara kerja baru” pemerintahan.

Kondisi ini menimbulkan jarak antara masterplan yang konseptual dan narasi yang populis. Ketika branding dan komunikasi publik tidak berakar pada konteks kebijakan, maka publik hanya melihat “permukaannya”. Dalam jangka panjang, situasi ini berisiko mengubah smart city menjadi proyek komunikasi politik ketimbang strategi pembangunan berbasis data dan partisipasi (Pratama, 2023).

Risiko Branding yang Mendahului Sistem, Terutama di Level Kabupaten

Risiko terbesar dalam praktik smart city branding di Indonesia muncul ketika citra kota mendahului kesiapan sistemnya. Hal ini sangat menonjol di tingkat kabupaten, di mana kapasitas fiskal dan infrastruktur sering kali terbatas. Banyak kabupaten belum memiliki sistem digitalisasi pelayanan publik yang matang, namun sudah mengkampanyekan dirinya sebagai kota cerdas. Sihombing dan Putranti (2025) menyebut fenomena ini sebagai “branding inversion”—di mana citra mendahului substansi.

Branding yang tidak sejalan dengan pengalaman warga dapat menciptakan krisis kepercayaan publik. Ketika masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang diklaim “cerdas”, maka mereka akan menganggap branding sebagai propaganda, bukan kemajuan (Almulhim & Yigitcanlar, 2025). Lebih jauh lagi, jurang antara citra dan realitas ini dapat menghambat partisipasi warga dalam pembangunan karena muncul rasa skeptis terhadap agenda pemerintah.

Dalam konteks ini, branding seharusnya mengikuti logika “sistem dulu, simbol kemudian.” Branding akan kuat apabila didukung oleh tata kelola yang efektif, layanan publik yang transparan, dan pengalaman warga yang positif. Tanpa fondasi tersebut, branding hanya menjadi kemasan yang mudah rapuh di hadapan realitas sosial.

Pengalaman Warga sebagai Fondasi Smart Branding

Pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan adalah menjadikan pengalaman warga sebagai pusat dari smart branding. Sukmana (2021) menegaskan bahwa citizen-centric smart city harus menempatkan kepuasan, partisipasi, dan rasa memiliki warga sebagai indikator utama kecerdasan kota. Dalam konteks ini, branding bukan alat promosi, melainkan cermin dari relasi sosial yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Ariwibowo dan Prasetyo (2023) menyebut pendekatan ini sebagai citizenship-based branding, yakni model di mana reputasi kota tumbuh dari perilaku dan interaksi warga yang positif terhadap kebijakan publik. Ketika warga merasa dilibatkan, dipercaya, dan terlayani dengan baik, citra positif kota akan terbentuk secara organik tanpa harus dipaksakan melalui kampanye komunikasi.

Selain memperkuat reputasi, pendekatan ini juga memperluas makna branding sebagai instrumen evaluasi. Branding bukan hanya apa yang dikatakan kota tentang dirinya, tetapi apa yang dirasakan warganya tentang tempat mereka tinggal. Dengan demikian, branding berfungsi sebagai alat refleksi kolektif terhadap keberhasilan maupun kekurangan sistem kota.

Menempatkan Pariwisata dan Bisnis sebagai Hasil, Bukan Fondasi

Dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, pariwisata, bisnis, dan estetika kota seharusnya menjadi hasil dari sistem kota yang sehat, bukan pondasi branding (Nursyahidah, Khairi, & Hendiyani, 2025). Kota yang tertata baik, dikelola dengan transparan, dan memiliki masyarakat yang percaya pada pemerintah akan secara alami menarik wisatawan dan investor. Dengan kata lain, branding yang efektif lahir dari kinerja, bukan dari klaim.

Jika urutan ini dibalik, kota berisiko terjebak dalam logika promosi tanpa transformasi. Banyak contoh daerah yang fokus mempercantik wajah kota demi citra “modern” namun gagal membenahi sistem pelayanan publik yang mendasar. Padahal, dalam teori place branding modern, estetika hanyalah manifestasi visual dari keandalan sistem (Kavaratzis & Hatch, 2021). Artinya, keindahan yang sejati berasal dari ketertiban dan tata kelola yang baik.

Dengan memosisikan pariwisata dan bisnis sebagai hasil, bukan fondasi, pemerintah dapat membangun branding yang lebih kredibel. Reputasi yang tumbuh dari bukti nyata lebih tahan lama dibanding citra yang dibangun dari retorika.

Branding sebagai Cermin, Bukan Jalan Pintas

Dari berbagai kajian dan praktik, dapat disimpulkan bahwa inti persoalan smart city branding bukan pada absennya konsep, melainkan pada cara membacanya. Ketika branding dipahami sebagai alat komunikasi belaka, ia mudah tergelincir menjadi kosmetika kebijakan. Namun, jika branding dilihat sebagai refleksi dari proses dan pengalaman warga, ia justru dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Smart branding yang matang tidak berusaha menampilkan kota seolah-olah sudah sempurna, tetapi justru jujur menunjukkan bagaimana kota sedang belajar menjadi lebih baik. Ia bukan janji tanpa dasar, melainkan dokumentasi perjalanan perubahan. Dalam konteks inilah, branding menjadi bagian dari strategi pembangunan yang cerdas—karena ia tidak menipu, tetapi menafsirkan realitas dengan jujur.

Referensi

• Akbar, P. N. G., Auliya, A., & Pranita, D. (2024). The readiness assessment of Jakarta as a smart tourism city. Cogent Social Sciences. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2364386
• Almulhim, A. I., & Yigitcanlar, T. (2025). Understanding smart governance of sustainable cities: A review and multidimensional framework. Smart Cities, 8(4), 113. https://www.mdpi.com/2624-6511/8/4/113
• Ariwibowo, R., & Prasetyo, G. (2023). Reinventing Indonesia’s city branding strategy through conceptual frameworks. Jurnal Bina Praja. https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/1598
• Doktoralina, C. M., Nugroho, L., & Putra, Y. M. (2024). Framing Smart City in Indonesia’s New Capital: Integrating Technology, Culture, and Public Participation. BISMA: Journal of Business and Management Research.
• Kusumastuti, R. D., & Rouli, J. (2021). Smart city implementation and citizen engagement in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 940(1), 012076.
• Mayangsari, L., & Novani, S. (2015). Multi-stakeholder co-creation analysis in smart city management: Experience from Bandung, Indonesia. Procedia Manufacturing, 4, 315–321.
• Nursyahidah, S., Khairi, H., & Hendiyani, M. F. (2025). Smart city concepts, governance, and sustainability: A comparative study of Malaysia and Indonesia. Public Policy and Administration.
• Offenhuber, D. (2019). The platform and the bricoleur—Improvisation and smart city initiatives in Indonesia. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 46(8), 1546–1563.
• Prastya, I. Y., Warsono, H., & Herawati, A. (2022). Exploring community involvement in smart city through a co-creation approach in Indonesia. IEOM Proceedings.
• Pratama, A. B. (2023). The social interface of smart city development. University of Bonn. https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de
• Salamah, U., & Yananda, M. R. (2019). Constructing a smart city brand identity: The case of South Tangerang. Jurnal Komunikasi Indonesia.
• Sihombing, A. A., & Putranti, H. R. D. (2025). The paradox of smart city governance. Empirical Researches in Urban Management.
• Sulistyaningsih, T., & Purnama, R. A. (2023). Smart city policy: Strategy and implementation to realize smart urban governance in Indonesia. Journal of Governance and Public Policy.
• Sulistiowati, R., Atika, D. B., & Saputra, D. A. (2023). The combination of city branding and eco-city: A critical review of opportunities and challenges in Indonesia. Jurnal Bina Praja.
• Sukmana, D. I. (2021). Analysis of citizens’ satisfaction and participation intention toward citizen-centric smart city initiatives. Seoul National University.

---

Ditulis oleh:

Azhar N. Ahdiyat

Visual Artist, Graphic Designer, Lecturer
Instagram: @ahdiyat_

---

Berbeda dengan banyak band yang sejak awal berambisi tampil ke publik, The Waffers justru membiarkan proses musikal mereka tumbuh organik. Hampir lima tahun mereka bermain tanpa label identitas band yang resmi, sampai akhirnya sepakat memperkenalkan diri ke publik dengan nama The Waffers, sembari “menobatkan diri” sebagai band indie-pop dengan nuansa akhir 80-an.

Lagu Personal tentang Rutinitas yang Terlewat

“Waking Up.. Late” mengangkat pengalaman yang terdengar sepele, namun sangat dekat dengan keseharian banyak orang: telat bangun pagi dan rentetan kesiangan saat menjalani rutinitas kerja kantoran. Alih-alih dikemas sebagai keluhan banal, pengalaman tersebut diterjemahkan The Waffers ke dalam lirik yang sederhana, jujur, dan cenderung dramatis.

Tema ini terasa relevan bagi generasi pekerja muda yang kerap terjebak dalam siklus waktu, tekanan jam kerja, dan rasa bersalah yang datang berulang setiap pagi. Lagu ini tidak berpretensi memberi solusi, melainkan hadir sebagai pengakuan kecil tentang kekacauan ritme hidup yang sering dianggap remeh.

Perkawinan Silang Referensi Musik

Secara musikal, The Waffers tidak mengikatkan diri pada satu referensi tunggal. Perbedaan selera musik tiap personel justru menjadi fondasi utama pembentukan karakter mereka. Untuk memberi gambaran kasar, musik The Waffers dapat dibaca sebagai hasil perkawinan silang antara The Pains of Being Pure at Heart, Rumahsakit, dan Ramones.

Pendekatan ini melahirkan bunyi yang mengedepankan kesederhanaan ala band three chords, dengan energi pop yang ringan namun tetap mentah. Tidak ada upaya berlebihan untuk terdengar kompleks. Justru nilai utama yang dijaga adalah spontanitas dan kejujuran, dua hal yang kerap hilang dalam produksi musik yang terlalu dipoles.

Proses Produksi yang Kolektif

Single “Waking Up.. Late” diproduksi secara mandiri oleh The Waffers di Deepwound Studio. Proses rekaman gitar, bass, dan vokal dikerjakan di studio tersebut dengan Bangkit Alsyahid sebagai engineer, sementara rekaman drum dilakukan di Jags Studio bersama Mas Wahyu. Tahap mixing dan mastering dipercayakan kepada Cyril M. Falih.

Seluruh musik disusun dan diaransemen oleh The Waffers, dengan lirik ditulis oleh Fajar Rizky. Untuk visual, artwork digarap oleh Fajar Rizky bersama Farisa Zahra, memperkuat kesan personal yang sejak awal menjadi ruh utama rilisan ini.

Sudah Tersedia di Bandcamp

“Waking Up.. Late” kini sudah dapat didengarkan melalui platform streaming Bandcamp klik di sini. Rilisan ini bukan hanya debut resmi The Waffers, tetapi juga arsip awal dari perjalanan panjang empat sahabat yang akhirnya memutuskan untuk berbagi cerita mereka ke ruang publik.

Di tengah lanskap musik independen yang semakin padat, The Waffers hadir tanpa gimmick berlebihan. Mereka memulai dengan hal paling dasar: lagu yang jujur, cerita yang dekat, dan bunyi yang apa adanya. Sebuah awal yang sederhana, namun justru terasa relevan.

Credits

Music Composed & Arranged by The Waffers
Lyrics written by Fajar Rizky
Produced by The Waffers at Deepwound Studio
Guitar, Bass & Vocal recorded at Deepwound Studio (Engineered by Bangkit Alsyahid)
Drums recorded at Jags Studio (Engineered by Mas Wahyu)
Mixing & Mastering by Cyril M. Falih
Cover / Artwork by Fajar Rizky & Farisa Zahra

Dan semua reaksi itu sah. Humor memang soal selera dan referensi. Tapi kalau Mens Rea cuma diukur dari seberapa sering kita tertawa, rasanya ada lapisan penting yang terlewat. Soalnya, di balik candaan-candaan itu, ada kegelisahan yang cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai warga, bukan sekadar penonton hiburan.

Bukan Cuma Ngajak Ketawa, Tapi Juga Mikir

Di beberapa bagian, Mens Rea terasa ringan dan menghibur. Tapi di bagian lain, banyak fakta-fakta yang bikin kita sadar dan candaan itu pelan-pelan berubah jadi sindiran yang bikin mikir. Pandji tidak sedang berpidato politik, apalagi menggurui. Ia cuma mengajak penontonnya berhenti sebentar dan bertanya: selama ini, kita terlalu berharap perubahan datang dari siapa?

Pertanyaan itu muncul berulang, meski dibungkus tawa. Dan mungkin di situlah letak kekuatan Mens Rea. Ia tidak memaksa penonton untuk setuju, tapi memancing rasa tidak nyaman yang justru relevan dengan kondisi kita sekarang.

Tetap Kritik Elit, Tapi Arah Perubahannya Digeser

Salah satu benang merah paling kuat di Mens Rea adalah kritik terhadap elit politik. Pandji tidak membela pejabat, dan tidak juga menutup mata soal rusaknya kekuasaan. Ia justru cukup terang mengatakan bahwa banyak politisi memang bermasalah. Namun, ia juga jujur mengakui satu hal yang sering tidak enak didengar: di level elit, perubahan memang susah.

Kepentingan sudah terlalu banyak, sistem sudah terlanjur kaku, dan kekuasaan jarang suka dikoreksi. Karena itu, arah kritiknya digeser. Bukan karena elit tidak salah, tapi karena ada sisi lain yang masih mungkin diubah, yakni kita sebagai rakyat.

Di Mens Rea, Pandji mengingatkan bahwa pejabat yang duduk di atas itu sebenarnya adalah rata-rata dari kita, rakyatnya. Mereka tidak jatuh dari langit. Mereka dipilih melalui proses yang melibatkan kebiasaan kita, pilihan kita, dan sikap kita sendiri sebagai pemilih.

Ini bukan ajakan untuk menyalahkan rakyat. Lebih tepatnya, ini pengingat bahwa mandat itu hak kita untuk memilih, dan yang paling penting adalah tanggung jawab setelahnya.

Memilih Pemimpin: Kenapa Bisa Seremeh Itu?

Bagian lain yang cukup mengena di Mens Rea adalah ketika Pandji membandingkan memilih pemimpin dengan memilih pasangan hidup. Dalam budaya kita, ada istilah Bibit, Bebet, Bobot. Mau nikah saja dipikirkan matang-matang: latar belakang, karakter, tanggung jawab, masa depan.

Pertanyaannya sederhana tapi nyelekit: kalau memilih pasangan saja pakai banyak pertimbangan, kenapa memilih pemimpin yang mengatur hidup orang banyak justru sering cuma pakai satu alasan? Kadang karena satu potongan video, satu slogan, satu sentimen, atau bahkan sekadar karena “kayaknya orangnya baik”.

Pandji tidak sedang menertawakan rakyat. Ia menertawakan cara kita merasionalisasi pilihan yang sebenarnya malas kita dalami. Di sinilah kritiknya terasa dekat. Bahwa masalahnya bukan kurang pintar, tapi sering kali kurang niat untuk benar-benar berpikir.

Relevansi Show Mens Rea dengan Politik Level Kabupaten

Kalau gagasan ini ditarik ke kehidupan di kabupaten, relevansinya justru terasa makin dekat. Di daerah, pejabat bukan sosok jauh yang hanya muncul di layar televisi. Mereka sering kali orang yang kita kenal, pernah satu forum, satu acara, bahkan satu lingkungan.

Kedekatan ini punya dua sisi. Di satu sisi, ia membuat politik terasa lebih manusiawi. Tapi di sisi lain, kedekatan itu sering bikin kita sungkan. Mau kritik jadi tidak enak, mau menagih janji jadi terasa berlebihan. Akhirnya, pengawasan melemah, dan kekecewaan menumpuk diam-diam.

Di titik ini, Mens Rea seperti mengingatkan pelan-pelan: kalau yang terpilih kualitasnya begitu-begitu saja, mungkin ada yang perlu kita evaluasi dari cara kita memilih, cara kita mengingat janji, dan cara kita menagih mandat. Soalnya, kalau pejabat adalah cerminan rata-rata rakyatnya, pertanyaannya memang akhirnya kembali ke kita.

Mens Rea: Soal Niat, Bukan Sekadar Tindakan

Istilah mens rea sendiri berasal dari konteks hukum, yang berarti niat atau kondisi batin di balik sebuah tindakan. Dalam hukum, seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia lakukan, tapi juga dari kesadaran dan intensi di balik perbuatannya.

Dalam konteks pertunjukan ini, Pandji tampaknya meminjam konsep itu untuk mengajak kita melihat politik dengan kacamata yang sama. Demokrasi bukan cuma soal tindakan teknis seperti memilih atau mencoblos, tapi soal niat di balik pilihan itu. Apakah kita memilih dengan kesadaran, atau sekadar ikut arus? Apakah kita peduli pada dampaknya, atau hanya ingin cepat selesai?

Mens Rea bisa juga dibaca lebih jauh. Bukan hanya soal niat rakyat saat memilih, tapi juga soal mens rea para elit dalam setiap kebijakan dan keputusan yang mereka ambil.

Sebagai warga, kita sering terjebak menilai kebijakan hanya dari permukaannya: pro atau kontra, untung atau rugi. Padahal, pertanyaan yang tak kalah penting adalah: niat apa yang bekerja di balik keputusan itu? Untuk siapa kebijakan tersebut sebenarnya dibuat? Siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya?

Pandji tidak mengatakan semua kebijakan pasti jahat. Tapi Mens Rea mengajak kita untuk tidak naif. Kekuasaan selalu bekerja dengan intensi. Dan tugas warga bukan cuma menerima atau menolak, tapi juga menerka, membaca, dan menguji niat di balik setiap keputusan elit.

Di sinilah peran rakyat menjadi lebih dewasa. Bukan sekadar pendukung atau pembenci, tapi pembaca yang kritis.

Menonton Mens Rea: Untuk Apa?

Pada akhirnya, Mens Rea tidak menuntut semua orang setuju. Mau ditonton buat cari lucu, silakan. Mau ditonton buat cari pemahaman, juga sah. Atau mau dua-duanya sekaligus, malah mungkin itu cara paling utuh.

Tidak semua orang akan merasa Mens Rea ini lucu, dan itu tidak masalah. Tapi kalau setelah menonton kita mulai terbiasa bertanya soal niat, baik niat kita sendiri sebagai warga, maupun niat elit saat membuat kebijakan, mungkin di situlah Mens Rea bekerja paling efektif.

Bukan sebagai jawaban. Tapi sebagai pengingat bahwa perubahan, kalau memang ingin terjadi, sering kali menyedihkan dan memang harus dimulai dari niat kita sendiri.

---

Ditulis oleh:

Azhar N. Ahdiyat

Visual Artist, Graphic Designer, Dosen
Instagram: @ahdiyat_

---