Dalam dekade terakhir, gagasan smart city telah menjadi jargon pembangunan yang sangat populer di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo dan Bappenas mendorong lebih dari 100 kota dan kabupaten untuk mengembangkan masterplan smart city sebagai bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City. Agenda ini tidak hanya menekankan pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pada transformasi sistem tata kelola pemerintahan daerah agar lebih efektif, efisien, dan transparan (Sulistyaningsih & Purnama, 2023). Dengan demikian, konsep smart city bukan sekadar modernisasi infrastruktur digital, tetapi merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data dan kolaborasi.

Namun dalam praktiknya, istilah smart city sering kali dipahami secara sempit sebagai modernisasi teknologi informasi atau digitalisasi layanan publik. Pemahaman yang demikian justru berisiko mengabaikan aspek sosial, budaya, dan politik yang menjadi fondasi penting dari kota yang benar-benar “cerdas” (Kusumastuti & Rouli, 2021). Banyak daerah menganggap bahwa pembangunan portal layanan, kamera CCTV, atau pusat komando digital sudah cukup untuk dikategorikan sebagai smart city, padahal kecerdasan kota seharusnya diukur dari sejauh mana kebijakan publik mampu meningkatkan kualitas hidup warganya (Offenhuber, 2019).

Dalam konteks ini, smart branding hadir sebagai janji baru. Pemerintah daerah berupaya memproyeksikan citra “kota cerdas” melalui narasi komunikasi publik yang atraktif—melalui logo, slogan, dan kampanye digital. Akan tetapi, sebagaimana diingatkan oleh Ariwibowo dan Prasetyo (2023), smart branding seharusnya tidak berdiri terpisah dari kinerja nyata sistem kota. Branding bukanlah kosmetika, tetapi refleksi dari identitas dan capaian konkret yang dapat dirasakan warga. Ketika branding dijadikan strategi utama tanpa fondasi sistemik yang kuat, maka janji “cerdas” hanya berhenti sebagai retorika simbolik.

Membaca Bagan Smart City: Dimensi yang Tampak Setara, tetapi Tidak Sejajar

Secara visual, hampir semua model smart city menampilkan enam dimensi sejajar: smart governance, smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, dan smart branding. Penyajian ini tampak logis dan mudah dipahami oleh birokrasi, tetapi secara konseptual, ia mengandung penyederhanaan yang problematik. Tidak semua dimensi tersebut beroperasi dalam tataran yang sama. Smart branding, misalnya, bukanlah dimensi operasional yang secara langsung mengubah tata kelola, melainkan dimensi simbolik yang menafsirkan hasil dari kerja dimensi lainnya (Susantono, Berawi, & Sari, 2024).

Kesetaraan visual dalam bagan membuat banyak pemerintah daerah memperlakukan smart branding seperti proyek lain yang dapat dijalankan paralel, seperti pembangunan infrastruktur atau pelatihan ASN. Padahal, smart branding bekerja di tingkat makna—ia memproduksi persepsi, bukan layanan (Salamah & Yananda, 2019). Akibatnya, branding sering kali digarap lebih cepat dibanding pembangunan sistem internal. Pemerintah sibuk mengkomunikasikan citra “kota cerdas” sebelum benar-benar memastikan sistem pemerintahan dan layanan publiknya bekerja secara cerdas.

Selain itu, risiko lainnya adalah hilangnya fungsi reflektif dari branding. Dalam teori place branding, citra kota seharusnya merefleksikan pengalaman autentik warganya, bukan hanya representasi visual atau media (Prastya, Warsono, & Herawati, 2022). Dengan kata lain, branding yang diproduksi tanpa dasar kinerja sistem akan menghasilkan ilusi visual yang menipu: kota terlihat cerdas dari luar, tetapi masih berjalan lamban dari dalam. Branding semacam ini tidak membangun kepercayaan, tetapi justru mengikis legitimasi pemerintah di mata warga.

Smart Branding yang Direduksi: Tourism, Business, dan Appearance

Kecenderungan yang banyak ditemui di Indonesia adalah reduksi smart branding menjadi sekadar promosi wisata dan investasi. Banyak pemerintah daerah menganggap branding kota identik dengan kampanye pariwisata atau desain visual ruang publik (Sulistiowati, Atika, & Saputra, 2023). Strategi ini memang dapat meningkatkan visibilitas daerah, tetapi sering kali gagal membangun relasi emosional dengan warga lokal. Branding menjadi sesuatu yang dikelola untuk menarik pihak luar, bukan memperkuat ikatan sosial di dalam kota.

Penelitian Ramadhani dan Indradjati (2023) menunjukkan bahwa banyak strategi city branding di Indonesia cenderung mengikuti pola city marketing, bukan smart branding. Dalam pendekatan ini, kota diperlakukan seperti produk komersial dengan warga sebagai objek, bukan subjek yang terlibat. Dampaknya, branding tidak merefleksikan kompleksitas sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang sesungguhnya menjadi keunikan kota. Hal ini membuat branding menjadi dangkal dan mudah tergantikan oleh slogan baru setiap pergantian pemerintahan. Baca juga Bagai Mengecat Dinding yang Belum Kering: Sebuah Catatan Penting untuk Tourism Branding.

Sebaliknya, studi Mayangsari dan Novani (2015) di Bandung menunjukkan bahwa keberhasilan branding terletak pada kemampuan mengintegrasikan warga sebagai co-creators citra kota. Kota yang “cerdas” bukan sekadar yang memiliki infrastruktur digital, melainkan yang warganya merasa menjadi bagian dari narasi pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, branding yang sejati harus berangkat dari proses sosial yang inklusif, bukan hanya dari kampanye visual.

Smart City Kuningan: Antara Masterplan dan Penyederhanaan Narasi

Kuningan merupakan contoh menarik dalam melihat bagaimana implementasi smart city sering kali menghadapi paradoks antara perencanaan teknokratik dan narasi publik. Di tingkat kebijakan, Kuningan telah menyusun masterplan smart city yang relatif komprehensif, mengikuti panduan Kementerian Kominfo. Doktoralina, Nugroho, dan Putra (2024) mencatat bahwa Kuningan termasuk kabupaten yang cukup aktif mengintegrasikan aspek tata kelola digital dan transformasi mindset aparatur pemerintah.

Namun demikian, dalam komunikasi publik, narasi yang muncul cenderung disederhanakan. Media lokal lebih banyak menyoroti keberadaan aplikasi layanan, infrastruktur teknologi, atau daya tarik wisata digital. Fenomena ini juga ditemukan oleh Akbar, Auliya, dan Pranita (2024) dalam studi tentang Jakarta Smart Tourism City—di mana pesan publik difokuskan pada aspek visual dan ekonomi daripada pada reformasi birokrasi dan inklusi sosial. Akibatnya, masyarakat memahami smart city sebagai “teknologi” semata, bukan sebagai “cara kerja baru” pemerintahan.

Kondisi ini menimbulkan jarak antara masterplan yang konseptual dan narasi yang populis. Ketika branding dan komunikasi publik tidak berakar pada konteks kebijakan, maka publik hanya melihat “permukaannya”. Dalam jangka panjang, situasi ini berisiko mengubah smart city menjadi proyek komunikasi politik ketimbang strategi pembangunan berbasis data dan partisipasi (Pratama, 2023).

Risiko Branding yang Mendahului Sistem, Terutama di Level Kabupaten

Risiko terbesar dalam praktik smart city branding di Indonesia muncul ketika citra kota mendahului kesiapan sistemnya. Hal ini sangat menonjol di tingkat kabupaten, di mana kapasitas fiskal dan infrastruktur sering kali terbatas. Banyak kabupaten belum memiliki sistem digitalisasi pelayanan publik yang matang, namun sudah mengkampanyekan dirinya sebagai kota cerdas. Sihombing dan Putranti (2025) menyebut fenomena ini sebagai “branding inversion”—di mana citra mendahului substansi.

Branding yang tidak sejalan dengan pengalaman warga dapat menciptakan krisis kepercayaan publik. Ketika masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang diklaim “cerdas”, maka mereka akan menganggap branding sebagai propaganda, bukan kemajuan (Almulhim & Yigitcanlar, 2025). Lebih jauh lagi, jurang antara citra dan realitas ini dapat menghambat partisipasi warga dalam pembangunan karena muncul rasa skeptis terhadap agenda pemerintah.

Dalam konteks ini, branding seharusnya mengikuti logika “sistem dulu, simbol kemudian.” Branding akan kuat apabila didukung oleh tata kelola yang efektif, layanan publik yang transparan, dan pengalaman warga yang positif. Tanpa fondasi tersebut, branding hanya menjadi kemasan yang mudah rapuh di hadapan realitas sosial.

Pengalaman Warga sebagai Fondasi Smart Branding

Pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan adalah menjadikan pengalaman warga sebagai pusat dari smart branding. Sukmana (2021) menegaskan bahwa citizen-centric smart city harus menempatkan kepuasan, partisipasi, dan rasa memiliki warga sebagai indikator utama kecerdasan kota. Dalam konteks ini, branding bukan alat promosi, melainkan cermin dari relasi sosial yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Ariwibowo dan Prasetyo (2023) menyebut pendekatan ini sebagai citizenship-based branding, yakni model di mana reputasi kota tumbuh dari perilaku dan interaksi warga yang positif terhadap kebijakan publik. Ketika warga merasa dilibatkan, dipercaya, dan terlayani dengan baik, citra positif kota akan terbentuk secara organik tanpa harus dipaksakan melalui kampanye komunikasi.

Selain memperkuat reputasi, pendekatan ini juga memperluas makna branding sebagai instrumen evaluasi. Branding bukan hanya apa yang dikatakan kota tentang dirinya, tetapi apa yang dirasakan warganya tentang tempat mereka tinggal. Dengan demikian, branding berfungsi sebagai alat refleksi kolektif terhadap keberhasilan maupun kekurangan sistem kota.

Menempatkan Pariwisata dan Bisnis sebagai Hasil, Bukan Fondasi

Dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, pariwisata, bisnis, dan estetika kota seharusnya menjadi hasil dari sistem kota yang sehat, bukan pondasi branding (Nursyahidah, Khairi, & Hendiyani, 2025). Kota yang tertata baik, dikelola dengan transparan, dan memiliki masyarakat yang percaya pada pemerintah akan secara alami menarik wisatawan dan investor. Dengan kata lain, branding yang efektif lahir dari kinerja, bukan dari klaim.

Jika urutan ini dibalik, kota berisiko terjebak dalam logika promosi tanpa transformasi. Banyak contoh daerah yang fokus mempercantik wajah kota demi citra “modern” namun gagal membenahi sistem pelayanan publik yang mendasar. Padahal, dalam teori place branding modern, estetika hanyalah manifestasi visual dari keandalan sistem (Kavaratzis & Hatch, 2021). Artinya, keindahan yang sejati berasal dari ketertiban dan tata kelola yang baik.

Dengan memosisikan pariwisata dan bisnis sebagai hasil, bukan fondasi, pemerintah dapat membangun branding yang lebih kredibel. Reputasi yang tumbuh dari bukti nyata lebih tahan lama dibanding citra yang dibangun dari retorika.

Branding sebagai Cermin, Bukan Jalan Pintas

Dari berbagai kajian dan praktik, dapat disimpulkan bahwa inti persoalan smart city branding bukan pada absennya konsep, melainkan pada cara membacanya. Ketika branding dipahami sebagai alat komunikasi belaka, ia mudah tergelincir menjadi kosmetika kebijakan. Namun, jika branding dilihat sebagai refleksi dari proses dan pengalaman warga, ia justru dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Smart branding yang matang tidak berusaha menampilkan kota seolah-olah sudah sempurna, tetapi justru jujur menunjukkan bagaimana kota sedang belajar menjadi lebih baik. Ia bukan janji tanpa dasar, melainkan dokumentasi perjalanan perubahan. Dalam konteks inilah, branding menjadi bagian dari strategi pembangunan yang cerdas—karena ia tidak menipu, tetapi menafsirkan realitas dengan jujur.

Referensi

• Akbar, P. N. G., Auliya, A., & Pranita, D. (2024). The readiness assessment of Jakarta as a smart tourism city. Cogent Social Sciences. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2364386
• Almulhim, A. I., & Yigitcanlar, T. (2025). Understanding smart governance of sustainable cities: A review and multidimensional framework. Smart Cities, 8(4), 113. https://www.mdpi.com/2624-6511/8/4/113
• Ariwibowo, R., & Prasetyo, G. (2023). Reinventing Indonesia’s city branding strategy through conceptual frameworks. Jurnal Bina Praja. https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/1598
• Doktoralina, C. M., Nugroho, L., & Putra, Y. M. (2024). Framing Smart City in Indonesia’s New Capital: Integrating Technology, Culture, and Public Participation. BISMA: Journal of Business and Management Research.
• Kusumastuti, R. D., & Rouli, J. (2021). Smart city implementation and citizen engagement in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 940(1), 012076.
• Mayangsari, L., & Novani, S. (2015). Multi-stakeholder co-creation analysis in smart city management: Experience from Bandung, Indonesia. Procedia Manufacturing, 4, 315–321.
• Nursyahidah, S., Khairi, H., & Hendiyani, M. F. (2025). Smart city concepts, governance, and sustainability: A comparative study of Malaysia and Indonesia. Public Policy and Administration.
• Offenhuber, D. (2019). The platform and the bricoleur—Improvisation and smart city initiatives in Indonesia. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 46(8), 1546–1563.
• Prastya, I. Y., Warsono, H., & Herawati, A. (2022). Exploring community involvement in smart city through a co-creation approach in Indonesia. IEOM Proceedings.
• Pratama, A. B. (2023). The social interface of smart city development. University of Bonn. https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de
• Salamah, U., & Yananda, M. R. (2019). Constructing a smart city brand identity: The case of South Tangerang. Jurnal Komunikasi Indonesia.
• Sihombing, A. A., & Putranti, H. R. D. (2025). The paradox of smart city governance. Empirical Researches in Urban Management.
• Sulistyaningsih, T., & Purnama, R. A. (2023). Smart city policy: Strategy and implementation to realize smart urban governance in Indonesia. Journal of Governance and Public Policy.
• Sulistiowati, R., Atika, D. B., & Saputra, D. A. (2023). The combination of city branding and eco-city: A critical review of opportunities and challenges in Indonesia. Jurnal Bina Praja.
• Sukmana, D. I. (2021). Analysis of citizens’ satisfaction and participation intention toward citizen-centric smart city initiatives. Seoul National University.

---

Ditulis oleh:

Azhar N. Ahdiyat

Visual Artist, Graphic Designer, Lecturer
Instagram: @ahdiyat_

---

Dan semua reaksi itu sah. Humor memang soal selera dan referensi. Tapi kalau Mens Rea cuma diukur dari seberapa sering kita tertawa, rasanya ada lapisan penting yang terlewat. Soalnya, di balik candaan-candaan itu, ada kegelisahan yang cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai warga, bukan sekadar penonton hiburan.

Bukan Cuma Ngajak Ketawa, Tapi Juga Mikir

Di beberapa bagian, Mens Rea terasa ringan dan menghibur. Tapi di bagian lain, banyak fakta-fakta yang bikin kita sadar dan candaan itu pelan-pelan berubah jadi sindiran yang bikin mikir. Pandji tidak sedang berpidato politik, apalagi menggurui. Ia cuma mengajak penontonnya berhenti sebentar dan bertanya: selama ini, kita terlalu berharap perubahan datang dari siapa?

Pertanyaan itu muncul berulang, meski dibungkus tawa. Dan mungkin di situlah letak kekuatan Mens Rea. Ia tidak memaksa penonton untuk setuju, tapi memancing rasa tidak nyaman yang justru relevan dengan kondisi kita sekarang.

Tetap Kritik Elit, Tapi Arah Perubahannya Digeser

Salah satu benang merah paling kuat di Mens Rea adalah kritik terhadap elit politik. Pandji tidak membela pejabat, dan tidak juga menutup mata soal rusaknya kekuasaan. Ia justru cukup terang mengatakan bahwa banyak politisi memang bermasalah. Namun, ia juga jujur mengakui satu hal yang sering tidak enak didengar: di level elit, perubahan memang susah.

Kepentingan sudah terlalu banyak, sistem sudah terlanjur kaku, dan kekuasaan jarang suka dikoreksi. Karena itu, arah kritiknya digeser. Bukan karena elit tidak salah, tapi karena ada sisi lain yang masih mungkin diubah, yakni kita sebagai rakyat.

Di Mens Rea, Pandji mengingatkan bahwa pejabat yang duduk di atas itu sebenarnya adalah rata-rata dari kita, rakyatnya. Mereka tidak jatuh dari langit. Mereka dipilih melalui proses yang melibatkan kebiasaan kita, pilihan kita, dan sikap kita sendiri sebagai pemilih.

Ini bukan ajakan untuk menyalahkan rakyat. Lebih tepatnya, ini pengingat bahwa mandat itu hak kita untuk memilih, dan yang paling penting adalah tanggung jawab setelahnya.

Memilih Pemimpin: Kenapa Bisa Seremeh Itu?

Bagian lain yang cukup mengena di Mens Rea adalah ketika Pandji membandingkan memilih pemimpin dengan memilih pasangan hidup. Dalam budaya kita, ada istilah Bibit, Bebet, Bobot. Mau nikah saja dipikirkan matang-matang: latar belakang, karakter, tanggung jawab, masa depan.

Pertanyaannya sederhana tapi nyelekit: kalau memilih pasangan saja pakai banyak pertimbangan, kenapa memilih pemimpin yang mengatur hidup orang banyak justru sering cuma pakai satu alasan? Kadang karena satu potongan video, satu slogan, satu sentimen, atau bahkan sekadar karena “kayaknya orangnya baik”.

Pandji tidak sedang menertawakan rakyat. Ia menertawakan cara kita merasionalisasi pilihan yang sebenarnya malas kita dalami. Di sinilah kritiknya terasa dekat. Bahwa masalahnya bukan kurang pintar, tapi sering kali kurang niat untuk benar-benar berpikir.

Relevansi Show Mens Rea dengan Politik Level Kabupaten

Kalau gagasan ini ditarik ke kehidupan di kabupaten, relevansinya justru terasa makin dekat. Di daerah, pejabat bukan sosok jauh yang hanya muncul di layar televisi. Mereka sering kali orang yang kita kenal, pernah satu forum, satu acara, bahkan satu lingkungan.

Kedekatan ini punya dua sisi. Di satu sisi, ia membuat politik terasa lebih manusiawi. Tapi di sisi lain, kedekatan itu sering bikin kita sungkan. Mau kritik jadi tidak enak, mau menagih janji jadi terasa berlebihan. Akhirnya, pengawasan melemah, dan kekecewaan menumpuk diam-diam.

Di titik ini, Mens Rea seperti mengingatkan pelan-pelan: kalau yang terpilih kualitasnya begitu-begitu saja, mungkin ada yang perlu kita evaluasi dari cara kita memilih, cara kita mengingat janji, dan cara kita menagih mandat. Soalnya, kalau pejabat adalah cerminan rata-rata rakyatnya, pertanyaannya memang akhirnya kembali ke kita.

Mens Rea: Soal Niat, Bukan Sekadar Tindakan

Istilah mens rea sendiri berasal dari konteks hukum, yang berarti niat atau kondisi batin di balik sebuah tindakan. Dalam hukum, seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia lakukan, tapi juga dari kesadaran dan intensi di balik perbuatannya.

Dalam konteks pertunjukan ini, Pandji tampaknya meminjam konsep itu untuk mengajak kita melihat politik dengan kacamata yang sama. Demokrasi bukan cuma soal tindakan teknis seperti memilih atau mencoblos, tapi soal niat di balik pilihan itu. Apakah kita memilih dengan kesadaran, atau sekadar ikut arus? Apakah kita peduli pada dampaknya, atau hanya ingin cepat selesai?

Mens Rea bisa juga dibaca lebih jauh. Bukan hanya soal niat rakyat saat memilih, tapi juga soal mens rea para elit dalam setiap kebijakan dan keputusan yang mereka ambil.

Sebagai warga, kita sering terjebak menilai kebijakan hanya dari permukaannya: pro atau kontra, untung atau rugi. Padahal, pertanyaan yang tak kalah penting adalah: niat apa yang bekerja di balik keputusan itu? Untuk siapa kebijakan tersebut sebenarnya dibuat? Siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya?

Pandji tidak mengatakan semua kebijakan pasti jahat. Tapi Mens Rea mengajak kita untuk tidak naif. Kekuasaan selalu bekerja dengan intensi. Dan tugas warga bukan cuma menerima atau menolak, tapi juga menerka, membaca, dan menguji niat di balik setiap keputusan elit.

Di sinilah peran rakyat menjadi lebih dewasa. Bukan sekadar pendukung atau pembenci, tapi pembaca yang kritis.

Menonton Mens Rea: Untuk Apa?

Pada akhirnya, Mens Rea tidak menuntut semua orang setuju. Mau ditonton buat cari lucu, silakan. Mau ditonton buat cari pemahaman, juga sah. Atau mau dua-duanya sekaligus, malah mungkin itu cara paling utuh.

Tidak semua orang akan merasa Mens Rea ini lucu, dan itu tidak masalah. Tapi kalau setelah menonton kita mulai terbiasa bertanya soal niat, baik niat kita sendiri sebagai warga, maupun niat elit saat membuat kebijakan, mungkin di situlah Mens Rea bekerja paling efektif.

Bukan sebagai jawaban. Tapi sebagai pengingat bahwa perubahan, kalau memang ingin terjadi, sering kali menyedihkan dan memang harus dimulai dari niat kita sendiri.

---

Ditulis oleh:

Azhar N. Ahdiyat

Visual Artist, Graphic Designer, Dosen
Instagram: @ahdiyat_

---

Penyebab Umum: Tradisi, Politik, dan Kurangnya Pemahaman Desain

Salah satu penyebab utama dari kecenderungan ini adalah tradisi birokrasi yang menjadikan figur pemimpin sebagai simbol utama keberhasilan program pemerintah. Identitas institusional sering terpinggirkan oleh dominasi tokoh personal. Dalam konteks politik lokal, penggunaan wajah pemimpin dalam setiap media visual dapat menjadi strategi pencitraan yang terus dipertahankan untuk mempertahankan popularitas (Millah, 2022).

Kurangnya pemahaman tentang prinsip dasar desain komunikasi visual di kalangan aparatur pemerintah menjadi masalah serius. Elemen-elemen seperti hierarki informasi, kesesuaian warna, dan komposisi sering kali diabaikan, karena desain hanya dianggap sebagai “hiasan visual”, bukan instrumen komunikasi strategis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi desain di institusi pemerintahan daerah (Kementerian Kominfo, 2022).

Di sisi lain, banyak institusi pemerintah belum memiliki panduan identitas visual (visual identity guidelines) yang baku dan konsisten. Akibatnya, setiap materi grafis dirancang secara terpisah tanpa arah visual yang terpadu, mengakibatkan kesan tidak profesional dan tidak mencerminkan institusi yang solid (Kementerian Kominfo, 2022).

Kendala Struktural: Keterbatasan SDM dan Minimnya Sistem Desain Institusional

Kendala lain yang mendasar adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang desain komunikasi visual. Banyak dinas dan instansi pemerintah daerah belum memiliki tenaga desain tetap yang menguasai prinsip desain grafis. Alih-alih bekerja sama dengan desainer profesional, tugas desain grafis kerap diserahkan pada staf administratif yang tidak memiliki latar belakang visual communication design (Millah, 2022).

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya prioritas anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan media visual. Dalam struktur anggaran tahunan, pengeluaran untuk komunikasi visual sering kali dikesampingkan, dianggap sebagai pemborosan belaka. Padahal, desain grafis yang efektif dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat terhadap program-program pemerintah (Wibowo & Purwaningsih, 2020).

Minimnya sinergi antardinas juga mengakibatkan tidak terbentuknya sistem visual yang saling terintegrasi. Desain baliho Dinas A bisa sangat berbeda dengan media dari Dinas B, padahal keduanya berada di bawah institusi pemerintah daerah yang sama. Ketidakterpaduan ini melemahkan citra pemerintah sebagai satu kesatuan organisasi.

Minimnya Kesadaran Pemimpin: Kebijakan dan Pentingnya Kolaborasi dengan Warga Kreatif

Kesadaran pemimpin daerah akan pentingnya desain komunikasi visual masih tergolong rendah. Banyak yang belum memahami bahwa desain bukan sekadar urusan estetika, melainkan alat komunikasi strategis yang bisa memengaruhi persepsi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kepercayaan. Namun, pemahaman semacam ini tidak dapat tumbuh dalam ruang birokrasi tertutup yang minim interaksi dengan dunia kreatif (Millah, 2022).

Meski begitu, ada contoh progresif yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara institusi pemerintah dan komunitas kreatif dapat membawa perubahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2017–2022, melalui program identitas visual “+Jakarta”, berhasil membangun ekosistem komunikasi publik berbasis kolaborasi antara birokrat dan profesional desain. Proyek ini melibatkan desainer grafis, ilustrator, serta pengembang teknologi lokal untuk menciptakan sistem visual yang inklusif dan konsisten (Sukma, 2023).

Fokus dari pendekatan +Jakarta bukan pada figur kepala daerah, melainkan pada penguatan identitas kota dan hubungan yang sehat antara institusi dan warga. Komunikasi visual yang muncul lebih representatif dan humanistik. Program tersebut mencerminkan bagaimana desain bisa berfungsi sebagai pengikat kolektif masyarakat dan pemerintah, bukan sebagai alat glorifikasi individu. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah bisa menciptakan sistem komunikasi visual yang baik jika membuka diri terhadap profesionalisme dan keahlian komunitas kreatif (Sukma, 2023; Wibowo & Purwaningsih, 2020).

Contoh baik lainnya adalah langkah progresif Pemerintah Provinsi Lampung melalui Surat Edaran Nomor 131 Tahun 2025. Edaran ini melarang penggunaan foto Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda dalam media luar ruang seperti baliho, billboard, videotron, reklame kendaraan, dan sejenisnya yang digantikan dengan logo resmi Provinsi Lampung. Tujuan utamanya adalah menitikberatkan komunikasi pada informasi dan substansi program, bukan personalisasi tokoh (Pemprov Lampung, 2025; Detik Sumbagsel, 2025).

Upaya ini menunjukkan bahwa ketika institusi membuka ruang regulasi dan pemikiran ulang terhadap gaya komunikasi visual yang selama ini terlalu memfokuskan figur, maka komunikasi publik bisa menjadi lebih netral, profesional, dan berbasis substansi (Liputan6, 2025). Langkah ini juga membuka peluang kolaborasi antara aparatur pemerintah dengan komunitas kreatif lokal untuk merancang komunikasi visual yang lebih kuat secara pesan dan estetika. Dengan membatasi elemen personal, ruang komunikasi justru akan semakin terbuka untuk pendekatan desain yang lebih inklusif dan relevan seperti yang terjadi pada proyek +Jakarta sebelumnya (Sukma, 2023).

Rekomendasi Solusi

Agar kualitas komunikasi visual pemerintah daerah dapat meningkat secara signifikan, beberapa langkah konkret dapat dipertimbangkan:

1. Menyusun Pedoman Identitas Visual Institusional
   Pemerintah daerah perlu mengembangkan brand guideline yang mencakup logo, warna institusional, tipografi, grid layout, dan elemen desain lainnya. Hal ini dapat menjamin konsistensi visual di seluruh media.
2. Mengalokasikan Anggaran Desain secara Khusus
   Desain komunikasi harus diakui sebagai investasi, bukan biaya tambahan. Alokasi anggaran yang memadai akan berdampak pada profesionalitas hasil komunikasi publik.
3. Meningkatkan Kompetensi SDM Internal
   Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelatihan desain komunikasi visual dasar bagi staf internal agar lebih sadar akan fungsi desain dan mampu menilai kualitas output.
4. Membatasi Eksploitasi Figur Pemimpin dalam Desain
   Gunakan visualisasi pemimpin daerah hanya jika benar-benar relevan secara konteks dan substansi. Fokus utama desain harus tetap pada informasi publik dan pelayanan masyarakat. Bila perlu atur dalam sebuah regulasi yang mengikat dan disosialisasikan ke berbagai pemangku kepentingan.
5. Membangun Kemitraan dengan Komunitas Kreatif Lokal
   Bentuk kolaborasi aktif seperti forum desain, program magang, atau kompetisi visual terbuka dapat mempertemukan dunia birokrasi dengan dunia kreatif.
6. Mengadopsi Model Kolaborasi Pentahelix
   Libatkan unsur pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media dalam perencanaan strategi komunikasi visual untuk mewujudkan ekosistem komunikasi yang inklusif dan inovatif (Wibowo & Purwaningsih, 2020).
7. Melakukan Evaluasi Berkala
   Lakukan evaluasi berkala (audit desain) terhadap seluruh produk komunikasi visual yang telah diterapkan, sesuaikan dengan kebijakan dan pedoman identitas visual yang ada.

Dengan penerapan langkah-langkah di atas, diharapkan komunikasi visual pemerintah daerah tidak lagi menjadi ladang pencitraan personal, melainkan jembatan informasi yang jujur, profesional, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Referensi

Detik Sumbagsel. (2025, 6 Juli). Pemprov Lampung larang pasang foto Gubernur di baliho, videotron-billboard. Detik. detikcom

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Pedoman Branding Instansi Pemerintah. https://kominfo.go.id

Liputan6.com. (2025, 6 Agustus). Foto Gubernur Lampung, Wagub hingga Sekda dilarang tampil di baliho dan videotron, ini penggantinya. Liputan6. liputan6.com

Millah, A. (2022). Kerja Praktik: Pengaruh Elemen Visual dalam Desain Grafis Media Cetak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik [Laporan Kerja Praktik, Universitas Internasional Semen Indonesia]. https://repository.uisi.ac.id/1372/

Pemprov Lampung. (2025, 6 Juli). Pemprov Lampung batasi penggunaan foto pejabat di media luar ruang. Pemerintah Provinsi Lampung. lampungprov.go.idbandarlampungpost.com

Sukma, R. (2023). Membangun Identitas Jakarta Melalui Kampanye Plus Jakarta: Kota Kolaborasi. https://www.researchgate.net/publication/377859687

Wibowo, A., & Purwaningsih, A. (2020). Kolaborasi Pentahelix dalam Mewujudkan Kota Kreatif. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25052

Identitas Pariwisata: Tak Hanya Logo dan Tagline

Identitas pariwisata (tourism brand identity) adalah fondasi emosional dan naratif yang merepresentasikan siapa kota itu di mata dunia luar. Bagi kota kecil, ini bukan sekadar alat pemasaran, melainkan refleksi jati diri kolektif, sebuah cermin yang memperlihatkan keunikan, karakter, dan aspirasi masyarakatnya.

Sering kali orang berpikir identitas pariwisata cukup dengan membuat logo warna-warni dan slogan catchy seperti “Explore the Hidden Gem!” atau “Endless Excitement”. Padahal, identitas sejati jauh lebih dalam dari itu. Ia adalah perpaduan makna, pengalaman, dan nilai, yang terbaca dari cara kota menyambut tamu, menata ruang publik, menjaga warisan budaya dan lingkungan, meningkatkan kreativitas warga, bahkan dari rasa kuliner lokal yang dijual di warung pinggir jalan.

Menurut Kavaratzis & Ashworth (2005), city branding tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai promosi tempat, tapi sebagai strategi menyeluruh dalam membentuk persepsi kota berdasarkan identitas yang otentik dan berkelanjutan. Mereka menekankan bahwa branding kota bukan tentang menciptakan sesuatu yang baru dari nol, melainkan menggali narasi yang sudah ada, menyusunnya menjadi kisah yang kuat, dan menyampaikannya secara konsisten.

Hal ini menjadi krusial di kota-kota kecil yang tidak memiliki daya tarik ‘massal’ seperti kota besar, misalnya punya bandara internasional, pusat belanja mewah, atau destinasi wisata yang viral. Justru karena keterbatasan itu, diferensiasi berbasis identitas menjadi senjata utama. Identitas yang berakar pada kekuatan lokal (seperti sejarah setempat, filosofi budaya, cerita rakyat, atau lanskap geografis) akan terasa lebih jujur dan melekat di hati wisatawan.

Zenker dan Braun (2010) menambahkan bahwa tourism brand identity yang berhasil bukan hanya menyenangkan wisatawan, tetapi juga menguatkan rasa bangga warga terhadap tempat tinggalnya. Artinya, identitas kota bukan hanya soal ‘bagaimana dunia melihat kita’, tetapi juga ‘bagaimana kita melihat diri sendiri’.

Di sinilah letak pentingnya proses bottom-up, yaitu melibatkan masyarakat lokal dalam membentuk dan memelihara identitas kota. Branding bukan sekadar produk visual dari konsultan luar daerah, tetapi hasil kolaborasi lintas sektor: pemerintah, pelaku UMKM, komunitas budaya, dan tentu saja, warga biasa. Ketika branding disusun secara partisipatif, maka ia tumbuh menjadi kesepakatan sosial, bukan sekadar kebijakan teknis.

Belajar dari yang Sudah

Salah satu contoh inspiratif datang dari Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Kota kecil yang dulu identik dengan tambang batubara ini mengangkat sejarahnya secara jujur dan apik. Lewat narasi “The Heritage City”, Sawahlunto tidak berusaha menjadi kota wisata alam yang ramai, tetapi justru merangkul identitasnya sebagai kota tambang tua yang kaya sejarah. Hasilnya? Pada 2019, Sawahlunto resmi ditetapkan sebagai World Heritage Site oleh UNESCO.

Contoh lain adalah Kabupaten Banyuwangi, meski kini semakin berkembang, dulunya hanyalah kota kecil di ujung timur Jawa. Branding-nya yang kuat sebagai “Sunrise of Java”, dengan dukungan event budaya dan narasi kearifan lokal seperti Gandrung Sewu, menunjukkan bahwa kota kecil bisa mendunia jika branding-nya konsisten dan berpijak pada identitas sendiri (Zenker & Braun, 2010).

Salah satu kesalahan paling umum dalam pengelolaan identitas pariwisata di kota kecil adalah pergantian brand identity yang terlalu cepat, terutama setelah terjadi pergantian kepemimpinan. Misalnya, sebuah kota kecil baru saja meluncurkan identitas pariwisata bertajuk “Kota Seribu Senyum”, lengkap dengan logo, kampanye digital, papan nama, dan sebagainya. Program ini sudah berjalan mungkin baru satu tahun dan mulai dikenal wisatawan lokal. Namun tak lama, pemimpin baru mengganti semuanya, logo baru, slogan baru misalnya jadi “Kota Sejuta Rasa”, karena merasa narasi lama adalah “warisan politik” sebelumnya. Tanpa transisi yang jelas, riset ulang atau branding audit terhadap persepsi publik, strategi branding di-reset total.

Masalahnya bukan cuma biaya desain ulang yang membengkak, tapi lebih dalam: tidak konsistennya citra dan menurunnya kepercayaan publik. Menurut Lucarelli & Berg (2011), city branding memerlukan konsistensi jangka panjang untuk membangun asosiasi yang kuat di benak wisatawan. Ketika identitas kota berubah-ubah dalam waktu singkat, kota kehilangan kejelasan karakter. Ini berujung pada:

• Kebingungan di kalangan wisatawan, yang tak bisa mengidentifikasi apa sebenarnya daya tarik kota tersebut.
• Keraguan investor dan pelaku usaha pariwisata, karena branding dianggap sebagai proyek jangka pendek, bukan strategi jangka panjang.
• Kesan politisasi pariwisata, yang membuat publik merasa bahwa pariwisata hanya dijadikan etalase kekuasaan, bukan ruang penghidupan dan kebanggaan bersama.

Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa branding sering dianggap sebagai ornamen, bukan sebagai strategi tata kelola kota (place governance). Padahal, seperti dikatakan oleh Boisen dkk. (2011), city branding harus selaras dengan kebijakan publik, pembangunan infrastruktur, dan agenda budaya, bukan sekadar tempelan visual yang bisa dirombak sesuai selera. Lebih parah lagi, bila kampanye wisata sebelumnya sempat berdampak positif, misalnya meningkatnya komunitas kreatif lokal, positifnya persepsi publik, atau hadirnya kolaborasi dengan UMKM, maka perubahan mendadak ini akan merusak rantai ekosistem pariwisata yang baru tumbuh.

Untuk kota kecil yang sumber daya promosinya terbatas, strategi membangun brand lalu membuangnya sebelum matang (mengecat dinding yang belum kering) adalah bentuk pemborosan. Branding itu ibarat menanam pohon, bukan mencetak spanduk: ia butuh waktu, konsistensi, dan kesabaran agar akarnya tumbuh kuat.

Kapan Saatnya Mengubah Identitas Pariwisata?

Seperti halnya mengganti arah kompas, rebranding harus dilakukan dengan kehati-hatian dan niat yang jernih, bukan karena impuls politik atau tren sesaat. Rebranding dapat dilakukan dengan baik ketika:

1. Telah Dilakukannya Branding Audit pada Brand Identity yang Ada Sebelumnya

Ini adalah prasyarat yang sering dilupakan dalam proses rebranding. Branding audit adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap elemen-elemen citra kota yang telah dibangun: narasi, logo, tagline, strategi komunikasi, persepsi publik, dan kesesuaiannya dengan realitas di lapangan.

Audit ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial:

• Apakah pesan yang disampaikan brand masih sesuai dengan perkembangan kota?
• Bagaimana persepsi warga lokal dan wisatawan terhadap brand saat ini?
• Apakah identitas lama gagal bukan karena konsepnya, tapi karena implementasinya lemah?

Menurut Keller (2003) dalam konsep Brand Equity Model, sebuah brand harus dievaluasi dari aspek kesadaran (awareness), asosiasi, respons, dan hubungan. Tanpa audit ini, kota berisiko membuang brand yang sebenarnya punya potensi kuat, hanya karena eksekusinya keliru.

2. Ketika Ada Perubahan Struktural atau Infrastruktur yang Signifikan

Kota yang dulunya terpencil dan sulit diakses, misalnya karena jalan rusak atau transportasi terbatas, bisa mengalami lompatan besar ketika infrastruktur diperbaiki. Sebuah kota kecil yang kini terhubung dengan jalan tol baru, jalur kereta wisata, atau pelabuhan pariwisata, akan membuka jenis wisatawan yang berbeda, serta peluang destinasi yang lebih luas.

Dalam kondisi seperti ini, misalnya brand lama yang mungkin menekankan kesan “keheningan” dan “terpencil” perlu disesuaikan. Bukan berarti menghapus jati diri lama, tetapi menyesuaikan narasi agar selaras dengan perkembangan realitas.

3. Ketika Citra Lama Membawa Beban Negatif

Beberapa kota kecil memiliki sejarah kelam atau stigma negatif, entah sebagai kota tambang yang rusak, kota “mati”, kota konflik, atau bahkan sekadar “kota yang tak punya apa-apa”. Dalam kasus seperti ini, rebranding bisa menjadi alat pemulihan citra dan revitalisasi psikologis masyarakat.

Namun ini tidak bisa dilakukan dengan menutupi masa lalu secara total. Rebranding yang berhasil justru sering melibatkan reklamasi narasi lama, menjadikannya bagian dari cerita yang inspiratif.

4. Ketika Target Pasar Berubah

Setiap strategi pariwisata harus punya segmen pasar yang jelas. Misalnya, jika dulu menyasar backpacker domestik dengan pendekatan low-budget, namun kini kota ingin menarik wisatawan keluarga, digital nomad, atau bahkan pelancong internasional, maka bahasa visual dan narasi kota harus disesuaikan.

Namun perlu diingat: berganti segmen tidak berarti menggadaikan karakter kota demi menyenangkan selera pasar. Justru pendekatan adaptif harus tetap menjaga unsur otentik, sambil memperkaya pengalaman wisata sesuai ekspektasi baru.

Penutup: Merawat Itu Lebih Penting dari Membangun

Mengelola identitas pariwisata, khususnya kota kecil bukan pekerjaan sekali jadi. Dibutuhkan kesabaran, partisipasi, dan konsistensi. Seperti merawat taman, identitas ini perlu disiram dengan nilai-nilai lokal, dipangkas dari ekses branding yang tak relevan dan impulsif, serta diberi pupuk berupa cerita-cerita baru yang jujur dan menarik.

Pariwisata kota kecil punya potensi besar, justru karena keintiman dan keaslian yang tak dimiliki kota besar. Maka tugas kita bukan membuatnya menjadi seperti kota lain, tapi menjadikannya versi terbaik dari dirinya sendiri. Tugas kita adalah bukan memperlakukannya secara serampangan, tetapi dengan penuh ketelitian dan objektivitas.

Referensi

• Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J. (2005). City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick? Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 96(05), 506–514.
• Zenker, S., & Braun, E. (2010). Branding a city – A conceptual approach for place branding and place brand management. 9th International Conference on Corporate Reputation, Brand, Identity and Competitiveness.
• UNESCO World Heritage Centre. (2019). Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto.
• Lucarelli, A., & Berg, P. O. (2011). City branding: A state-of-the-art review of the research domain. Journal of Place Management and Development, 4(01), 9–27.
• Boisen, M., Terlouw, K., & Van Gorp, B. (2011). The selective nature of place branding and the layering of spatial identities. Journal of Place Management and Development, 4(02), 135–147.
• Keller, K. L. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Prentice Hall.
  
  
  

Yang pertama, ilustrator serba bisa (si generalis). Kita panggil aja Tika.
Yang kedua, ilustrator yang punya gaya khas banget (si spesialis). Sebut aja Damar.

(Disclaimer dulu ya: nama-nama ini cuma fiktif, bukan nyindir siapa-siapa. Ini cuma buat perumpamaan biar gampang kebayang aja)

Tika tuh tipe yang gambarnya bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan. Kadang bikin ilustrasi lucu buat buku anak, besoknya bikin visual edgy buat social campaign, lusa ngerjain konten buat brand fashion yang artsy banget. Pokoknya dia bisa menyesuaikan gaya dengan situasi dan kebutuhan klien. Fleksibel banget!

Sementara itu, Damar punya satu gaya yang kuat banget. Kalau kamu lihat karyanya sekali aja, kamu bakal tahu itu bikinan dia. Misal, semua karyanya punya nuansa monokrom, garis tegas, dan emosi yang dalam. Dia gak neko-neko, konsisten di satu gaya, satu suara.

Nah, dari luar, orang sering bandingin mereka.

Ada yang bilang: “Tika hebat ya, bisa ngerjain gambar apa aja!”
Tapi ada juga yang bilang: “Damar keren ya, karyanya khas banget!”

Padahal… ya dua-duanya bener.

Tika itu kayak air. Bisa masuk ke bentuk apapun, gampang diajak kerja sama, cocok banget buat agensi atau brand yang butuh macam-macam gaya.
Damar itu kayak batu permata. Gak semua orang bisa pakai, tapi yang cocok… bakal jatuh cinta dan inget terus.

Tapi, jujur aja…

Kadang Tika iri juga:

“Aku bisa banyak gaya, tapi kok kayak gak punya yang ‘aku banget’ ya?”

dan Damar juga pernah mikir:

“Gaya aku udah kuat, tapi proyek yang cocok makin sempit, gak sebanyak Tika…”

Wajar. Tapi bukan berarti mereka salah jalan, ya gak?

Nah, kabar baiknya: nggak semua orang harus milih salah satu jalur kok.

Ada juga yang berdiri di tengah. Kita sebut mereka si hybrid.
Mereka punya karakter yang khas (yang jadi identitas), tapi tetap fleksibel saat menyesuaikan dengan kebutuhan konteks atau klien.
Misalnya, kamu punya warna atau bentuk tertentu yang selalu hadir di karyamu, tapi kamu bisa adaptasi itu ke visual tertentu tergantung proyeknya.

Hybrid kayak gini tuh kayak punya rumah sendiri, tapi tetap bisa main dan nyaman di rumah orang lain.
Kamu punya “suara” yang konsisten, tapi tetap lentur saat berinteraksi dengan dunia luar.

Kalau kamu tipe seperti Tika, nikmati proses jadi serba bisa. Tapi jangan lupa tetap bangun pondasi, biar gak cuma jadi bayangan dari gaya orang lain.
Kalau kamu tipe Damar, lanjutin gaya khas kamu, tapi jangan takut eksplorasi. Kadang, berkembang bukan berarti mengkhianati identitas.
Dan kalau kamu mulai merasa dirimu ada di antara keduanya, bisa jadi kamu adalah tipe kreator hybrid yang adaptif dan tahan lama.

Yang paling penting:

Gak usah buru-buru milih kubu. Yang penting, kamu tahu kamu sedang bertumbuh.

Karena pada akhirnya…

Dunia ini gak cuma butuh karya yang keren. Tapi juga butuh suara yang jujur dari proses yang kamu yakini.

Dikenal dengan gaya visual yang khas, Ardhira menggabungkan estetika retro, palet warna pop yang vibrant. Karya-karyanya membawa nuansa nostalgia yang dipadukan dengan pendekatan visual modern, menjadikannya sosok yang menonjol dalam lanskap seni digital global.

Pada Adobe Summit tahun ini, The Sphere menjadi ruang utama untuk memamerkan karya-karya dari para seniman digital terkemuka dunia. Dengan teknologi layar LED beresolusi ultra-tinggi yang melapisi seluruh bagian dalam dan luar bangunan berbentuk bola raksasa tersebut, karya visual Ardhira tampil dalam skala besar dan imersif, menyuguhkan pengalaman yang menggugah bagi para pengunjung.

Pemilihan karya Ardhira sebagai salah satu bagian dari presentasi visual di The Sphere menunjukkan pengakuan internasional terhadap kualitas karya kreator asal Indonesia. Hal ini juga mencerminkan semakin kuatnya peran seniman Asia Tenggara dalam perkembangan seni digital dan industri kreatif global.

Partisipasi Ardhira dalam ajang sebesar Adobe Summit 2025 tidak hanya mengharumkan nama Indonesia, tetapi juga memberi inspirasi bagi generasi kreatif muda untuk terus mengeksplorasi medium visual dengan identitas yang kuat dan pendekatan inovatif.

Dunia perfilman Indonesia berduka atas meninggalnya aktor senior Ray Sahetapy pada Selasa, 1 April 2025, pukul 21.04 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta. Kabar duka ini disampaikan oleh adik almarhum, Charly Sahetapy, yang mengungkapkan bahwa Ray menghembuskan napas terakhirnya di ruang ICU rumah sakit tersebut.

Ray Sahetapy, yang lahir pada 1 Januari 1957, dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia dengan karier yang membentang lebih dari empat dekade. Ia telah membintangi berbagai film dan sinetron, serta dikenal karena dedikasinya dalam dunia seni peran. Beberapa film terkenal yang dibintanginya antara lain:

1. “Gie” (2005) – Ray berperan sebagai Haji Agus Salim, sebuah peran yang sangat diingat oleh para penonton karena kedalaman karakter yang ia bawa.
2. “Ayat-Ayat Cinta” (2008) – Dalam film ini, Ray Sahetapy memerankan sosok yang penuh kebijaksanaan, menambah lapisan emosi dalam film yang penuh dengan nuansa religi dan romantisme ini.
3. “The Raid: Redemption” (2011) – Sebuah film laga yang sangat terkenal, di mana Ray memerankan karakter yang cukup penting dalam alur cerita.
4. “Soekarno” (2013) – Ray memainkan peran penting sebagai tokoh sejarah Indonesia, HOS Tjokroaminoto, dalam film yang mengisahkan perjalanan hidup Presiden pertama Indonesia.
5. “Haji Backpacker” (2014) – Dalam film ini, Ray tampil dalam peran yang penuh dengan nuansa spiritual dan penuh makna.

Pada pertengahan 2023, Ray mengalami serangan stroke yang mengharuskannya menjalani perawatan intensif dan istirahat total. Kondisinya sempat membaik, dan ia bahkan merayakan Idul Fitri bersama keluarga pada 2024. Namun, kesehatannya kembali menurun hingga akhirnya meninggal dunia pada usia 68 tahun.

Ray meninggalkan empat orang anak dari pernikahannya dengan penyanyi dan aktris Dewi Yull, yaitu Giscka Putri Agustina Sahetapy (almh.), Rama Putra Sahetapy, Surya Sahetapy, dan Muhammad Raya Sahetapy.

Kepergian Ray Sahetapy meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sesama artis, dan para penggemar. Kontribusinya dalam dunia perfilman Indonesia akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.